0 12 Pengedar dan Pemakai Ganja Dibekuk

Sebanyak 12 orang pemakai dan pengedar ganja di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Brebes, kemarin.

Mereka ditangkap saat sedang pesta barang terlarang tersebut. Dalam pengerebekan itu juga berhasil menangkap seorang bandar utamanya.

Ke-12 tersangka itu ditangkap di 6 lokasi yang berbeda, dalam waktu satu hari. Dari tangan para tersangka tersebut, polisi juga menyita 57,3 gram ganja kering dan 3 linting rokok ganja siap pakai.

Kali pertama, polisi berhasil menangkap tiga pengedar dan pemakai ganja yang sedang berpesta di tepi jalan masuk Dukuh Waru, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan.

Mereka adalah Sony Irawan (22) warga Desa Benda, Keca­matan Sirampog, Muhamad Salafudin Habibi (20), dan Riky Hidayat (17), keduanya warga Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan. Dari tangan mereka diamankan 1 paket ganja seberat 1,1 gram.

Hasil penangkapan itu kemudian dikembangkan, dan secara berturut-turut polisi berhasil menangkap tersangka lainnya. Yakni, Afipudin (25), warga Desa Pagojengan, Kecamatan Pagu­yangan, Fajar Mutaqin (32) warga Desa Linggapura, Keca­matan Tonjong.

Kemudian, Sigit Nugroho Pamungkas (30) warga Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu dan Fauzi Fikry (36) warga Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu. Selanjutnya yang ditangkap adalah Andika Prabukala (27) warga Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong. Novi Slamet Abrani (29), Yulianto (23), Muh Rizal (32), dan Fahroji (44), keempatnya warga Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong.

“Dari 12 tersangka ini diketahui 4 orang adalah pengedar. Se­dangkan sisanya adalah pemakai. Keempat orang itu adalah Sony Irawan, Muhamad Salafudin Habibi, Afipudin, dan Novi Slamet Abrani.’’

Barang bukti berupa 57,3 gram ganja kering serta 3 linting ganja.

‘’Dari empat pengedar itu, diketahui selaku bandar utama adalah Novi Slamet Abrani,” ungkap Kasat Narkoba Polres Brebes, AKP Sapari SH, Selasa (30/1).

Dia mengatakan, terbong­karnya pesta ganja itu berawal dari laporan maraknya peredaran ganja di kalangan pelajar di wilayah Brebes selatan. Dari laporan itu, pihaknya melakukan penyelidikan hingga diketahui jaringan peredarannya.

“Kasus ini kami ungkap setelah melakukan penyelidikan selama empat bulan. Begitu sasaran sudah pasti, langsung kami sergap dan dalam waktu satu hari berhasil kami tangkap semuanya,” ujar dia.

Lebih lanjut Kasat mengungkapkan, kali pertama pihaknya berhasil menangkap kelompok Sony Irawan yang sedang berpesta ganja. Dari hasil itu, kemudian dikembangkan hingga berhasil menangkap pelaku-pelaku lain.

“Mereka itu merupakan jaring­an pengedar ganja di wilayah Brebes selatan, yang meliputi Kecamatan Bumiayu, Pagu­yangan, Tonjong, Sirampog, Salem, dan Bantar­kawung,” terangnya. 

0 Longsor di Paguyangan, Bumiayu

BUMIAYU- Bukit di kawasan hutan petak 35i RPH Sirampog BKPH Paguyangan longsor menimbun empat rumah warga Dukuh Legok, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Brebes, Selasa (29/1) sekitar pukul 04.00. 

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sebanyak 17 jiwa terpaksa mengungsi. Material tanah yang menimbun hingga bagian atap juga meludeskan harta benda mereka. Sampai pukul 12.00, aparat TNI bersama warga masih melakukan upaya evakuasi barang milik warga yang masih bisa diselamatkan. 

Empat bangunan rumah yang tertimbun longsor itu yakni milik Slamet (42), Paing (45), Kasor (44) dan Slamet (48). Mereka yang kini mengungsi di rumah kerabat itu terlihat syok. Sebab, terlambat sedikit saja nyawa mereka menjadi taruhannya. 

0 Pemekaran: Tinggal Berharap Pemprov dan Pusat

BREBES - Keputusan pemekaran wilayah Kabupaten Brebes selatan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat. Pemkab Brebes akan patuh terhadap keputusan tersebut.

Usulan pemekaran yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Brebes tersebut diharapkan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE saat penyampaian pendapat mengenai usulan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes, yang dibacakan Wakil Bupati Narjo, Senin (28/1).

“Menanggapi usulan pemekaran kabupaten yang disampaikan DPRD, pendapat kami untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Wakil Bupati Brebes, Narjo.

Dia mengatakan, usulan pemekaran merupakan aspirasi dari masyarakat, karenanya agar segera ditindaklanjuti. Namun diakui prosesnya harus sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Adapun keputusan dimekarkan atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sebab, kedua pihak itu yang mempunyai kewenangan.

“Kami patuh aturan, jadi harus ditindaklanjuti sesuai aturan. Kami juga akan patuh terhadap keputusan provinsi dan pusat,” tandasnya.

Tiga Persyaratan

Menurut dia, pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah itu dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersanding, atau penggabungan beberapa daerah. Semua ketentuan tersebut telah diatur secara jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 

“Adapun persyaratannya ada tiga, yakni syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan,” terangnya.

Syarat administratif, lanjut dia, mencakup atas aspirasi sebagian besar masyarakat. Sedangkan syarat teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan dan luas wilayah.

Sementara, syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, calon ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. “Ini tentunya harus dipenuhi. Yang jelas, usulan pemekaran itu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Adapun keputusannya diserahkan ke provinsi dan pusat,” ungkapnya.

0 Waduh NU Brebes Kok Ricuh

Kiai Asmuni

PanturaNews (Brebes) - Para kiai akan mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membekukan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Brebes, Jawa Tengah, dan memberhentikan H. Athoillah SE MSi sebagai Ketua Umum PCNU Kabupaten Brebes. Untuk itu, para kiai di Brebes segera menggelar pertemuan, dan mengirimkan surat desakan ke PBNU di Jakarta. Pasalnya, semua pengurus PCNU Brebes, dinilai sudah terlibat politik praktis.

Demikian ditegaskan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) As-Syamsuriyyah Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Kiai Asmuni kepada PanturaNews, Senin 28 Januari 2013 siang.

“Para kiai se Kabupaten Brebes segera mengadakan pertemuan dan mendesak PBNU untuk membekukan pengurus PCNU Brebes, serta memberhentikan H. Athoillah. Masalahnya, semua pengurus PCNU Brebes sudah terlibat politik praktis, terutama pada saat Pilkada Brebes beberapa waktu lalu,” kata Kiai Asmuni.

Menurut Kiai Asmuni, sekitar bulan Maret atau April 2013 PCNU Brebes akan menggelar Konfrensi Cabang NU Brebes. Bahkan informasi yang diterima pihaknya, H. Athoillah akan kembali dicalonkan oleh MWC untuk periode yang ketiga kalinya.

“Kalau informasi itu benar, itu sudah merupakan pelanggaran aturan. Karena dalam aturan, pengurus cabang hanya diperpolehkan selama dua periode. Ketika kami konsultasi dengan pengurus PBNU, pencalonan ketiga kalinya tidak dibenarkan, Karenanya kami minta kepada MWC tingkat kecamatan untuk mengerti, demi kebesaran NU Brebes kedepan,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Kiai Asmuni, NU itu jangan dijadikan komoditas politik untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, kepada beberapa kiai disampaikan bahwa pengurus PCNU Brebes mendatang, agar bias kerja sama dengan pemerintah dan pengurus NU yang bisa diterima oleh pemerintah.

“Jadi pengurus PCNU Brebes kedepan harus punya kriteria berahlak, dan tidak rangkap jabatan menjadi ‘dukun sunat’, yaitu orang yang suka motong-motong sumbangan, bansos dan lainnya. Selain berahlak, pemimpin NU juga harus bisa mendamaikan apabila terjadi silang pendapat. Selama ini yang terjadi malah membuat konflik, sehingga yang terjadi para kiai terkotak-kotak. Ada kiai yang non struktural dan ada kiai yang struktural,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Kiai Asmuni, para kiai sudah menyiapkan calon yang diharapkan bisa diterima semua lapisan, termasuk bisa diterima pemerintah untuk menjalin kerja sama. “Pengurus yang sekarang kami anggap mandek, tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga kami akan mendesak PBNU untuk membekukan,” tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum PCNU Kabupaten Brebes, H. Athoillah SE MSi, dimosi tidak percaya oleh sedikitnya 38 ulama dan kiai besar di Kabupaten Brebes, pada diskusi dan silaturohim di Pondok Pesantren (Ponpes) As-Syamsuriyyah Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Sabtu 29 September 2012 lalu.

Puluhan kyai merasa prihatin dengan keberadaan NU di Kabupaten Brebes yang dijadikan sebagai alat saja. Para kyai kondang yang sempat menyampaikan uneg-unegnya, diantaranya Pengasuh Ponpes Asyamsuriyah, Kiai Asmuni, Ustad Jazuli Safa Ketanggungan, Kiai Sahlan Paguyangan, Ustad Umamudin Larangan, Kiai Khozin Bumiayu dan lainnya.

0 Nikah 21 Hari Berujung Saling Gugat Seserahan

Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu yang kini tengah dialami Tenti Novianti (28). Guru honorer di salah satu SMP swasta di Kabupaten Brebes itu, setelah diceraikan suaminya Edi Nuryanto (24), kini harus berhadapan dengan meja hijau.

Wanita asal Desa Randusangan Kulon, Kecamatan Brebes tersebut digugat perdata mantan suaminya di Pengadilan Negeri (PN) Brebes, dengan tuntutan semua barang seserahan saat menikah dikembalikan. Nilainya pun tidak sedikit, sekitar Rp 40 juta.

Tak hanya itu, Tenti dan keluarganya juga dituntut membayar denda keterlambatan pengembalian seserahan sebesar Rp 400.000/ hari. Mengahadapi gugatan mantan suaminya, Tenti pun kini mengancam menggugat balik dengan tuntutan status keperawanannya dikembalikan. Kasus gugatan perdata bernomor 39/ Pdt.G/ 2012/ PN.Bbs itu, sidang perdanannya digelar Selasa (22/1). Tenti selaku tergugat II menghadiri persidangan dengan didampingi ayahnya Ghofir (49) selaku tergugat I dan beberapa keluarganya. Sidang pertama itu berlangsung singkat, yang selanjutnya masuk ke tahap mediasi.

Angan-angan Tenti untuk bisa menjaga rumah tangganya kini tak seperti yang diharapkan. Ya, mahligai pernikahannya hanya bertahan selama 21 hari. Pernikahannya itu digelar pada awal Juni 2012, tetapi harus berakhir dengan perceraian pada Juli 2012.

“Umur penikahan saya ini hanya selama 21 hari. Selama ini saya dan mantan suami tidak ada masalah. Saya sendiri tidak menyangka,” ujar Tenti didampingi orang tuannya ditemui sebelum sidang.

Dia menuturkan, dalam gugatan perdata yang diajukan mantan suaminya itu, dia dan orang tua dituntut untuk mengembalikan semua barang seserahan. Dalam delik gugatan tersebut, seserahan itu disebutkan sebagai barang titipan pernikahan. Barang tersebut di antaranya, sepeda motor, emas 20 gram, seperangkat tempat tidur, televisi, almari dan sejumlah perabotan dapur. “Kalau itu maunya, saya juga akan menggugat balik meminta status keperawanan saya dikembalikan seperti semula. Saya juga akan melaporkannya atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Sebab, keluarga saya merasa terancam dan ditekan,” katanya.

Surat Perjanjian

Tenti mengaku tidak tahu pasti  pemicu kandasnya biduk rumah tangga yang diidam-idamkannya.  Namun beberapa hari setelah pernikahan, mantan suaminya meminta uang Rp 15 juta dengan alasan untuk modal usaha bawang merah. Lantaran saat itu tidak memiliki uang, dirinya hanya bisa menjanjikan. Setelah itu, suaminya justru tidak pulang hingga akhirnya muncul gugatan cerai. “Sebelum bercerai, orang tua saya ditekan untuk menandatangani perjanjian. Intinya, agar mengembalikan barang sarahan secara sukarela. Sementara, orang tua saya buta huruf. Surat perjanjian itu yang menjadi saya digugat ke pengadilan ini,” ungkapnya.  

Tenti menuturkan, perkenalan dengan mantan suaminya itu berlangsung normal. Dia kali pertama bertemu dengan sang mantan di sebuah bank. Dari pertemuan itu, berlanjut kenalan, pacaran hingga melangkah untuk serius dalam ikatan pernikahan. Bahkan, orang tua mantan suaminya juga langsung datang untuk melamar. 

“Proses pacaran saya memang tidak lama. Begitu kenalan, saya langsung dilamar dan menikah,” sambungnya.

Terpisah, kuasa hukum penggugat, Agus Sultoni mengungkapkan, gugatan yang diajukan kliennya itu karena pihak tergugat dinilai ingkar janji. Yakni, tidak menempati surat perjanjian yang telah ditandatanginya. Sebelum perceraian terjadi, tergugat I Ghofir (49), yang merupakan ayah Tenti Nofianti, telah menandatangi surat perjanjian. Dalam surat itu, tergugat I bersedia mengembalikan semua barang seserahan yang diterima Tenti saat pernikahan. 

“Intinya, kami berpatokan kepada surat perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Dalam kasus ini, kami tentu akan mengupayakan hak-hak dari penggugat. Saat ini prosesnya masuk ke mediasi selama 40 hari,” kata dia. 

Sumber: Suara Merdeka

0 Pilih-pilih Nama Kabupaten Baru Yuk!

Calon nama kabupaten dan ibukota pemekaran Kabupaten Brebes kini hangat dibicarakan. Pemikiran nama itu dilakukan menyusul hasil sidang Paripurna DPRD yang menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes bagian selatan untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru (D)B). Saat ini terdapat dua opsi nama yang berkembang, yakni Kabupaten Bumiayu dan Kabupaten Brebes Selatan. Sekadar diketahui, nama kabupaten dan ibu kota kabupaten merupakan salah satu lampiran yang akan disertakan dalam pengusulan ke provinsi.

Politikus PDIP Imam Santoso menyatakan penentuan nama kabupaten akan lebih sulit dibandingkan dengan memilih calon ibukota. “Ada enam kecamatan yang masuk dalam wilayah calon daerah otonomi baru yang masingmasing memiliki karakteristik berbeda. Tidak mudah, tapi semoga nanti tidak menjadi perdebatan,” katanya, kemarin. Adapun untuk menentukan calon ibukota kabupaten, harus dipilih wilayah/kecamatan yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal.

“Ini dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Misalnya akses jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya” ujar Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDIPtersebut. Penelitian Undip Sementara berdasarkan hasil analisis Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Tahun 2004, terdapat tiga kecamatan yang layak menjadi ibukota kabupaten pemekaran Kabupaten Brebes, yakni kecamatan Bumiayu, Bantarkawung dan Salem.

Ketiganya memiliki skor tertinggi berdasarkan aspekaspek/ kriteria penilaian untuk wilayah pemekaran kabupaten Brebes bagian selatan dengan perolehan skor masing-masing 96,90 dan 78. Dengan syarat ibukota kabupaten harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka Bumiayu lebih memadai dibandingkan dua kecamatan lainnya. Dengan demikian, kecamatan Bumiayu dinilai lebih tepat menjadi ibukota kabupaten pemekaran kabupaten Brebes.

Ketua Presidium drg Rozikin menyatakan penentuan nama kabupaten dan calon ibukota kabupaten akan ditentukan bersama- sama dengan Pansus berdasarkan kajian akademik. “Dalam dukungan/surat keputusan BPD tertera nama kabupaten Bumiayu. Tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada Pansus dan tim akademis,” katanya.

Rozikin berharap, nama kabupaten dan calon ibukota tidak menjadi polemik. Menurut dia, saat ini presidium lebih berkonsentrasi pada penguatan sosialisasi kepada masyarakat. ‘’DPRD sangat merespons, ini harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi pula dari tim dan masyarakat,’’ kata dia. 

0 Pertamina Ngetes Minyak di Brebes

PanturaNews (Brebes) - PT Pertamina dalam waktu dekat ini akan melakukan survei seismik dua dimensi (2D) di 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini sedang dalam proses sosialisasi ke wilayah yang akan dilakukan survei.

"Sosialisasi sedang kami lakukan ke wilayah yang akan dilakukan survei," kata Nur Su'ud, Asisten Chief Humas Divisi Eksplorasi PT Pertamina EP saat sosialisasi di aula kantor Kecamatan Paguyangan, Selasa 22 Januari 2013.

Menurutnya, survei seismik 2D tujuannya untuk mencari titik-titik di dalam perut bumi yang mengandung minyak atau gasi. Survei atau penilitian ini dilakukan dengan metode getaran untuk mencatat data di bawah bumi. "Penilitian akan dilakukan dengan metode getar," ujar Nur.

Dikatakan, 10 kecamatan yang akan dilakukan survei adalah, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Losari dan Kecamatan Tanjung.

"Sementara Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Songgom masih dalam kajian," ucap Nur.

Survei dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni meliputi perijinan/sosialisasi, topografi, pemngeboran, perekaman data dan konpensasi. Tahapan-tahap itu kini sedang dilakukan dan tidak akan lama lagi segera berjalan di Kabupaten Brebes. 

"Saat ini tim yang akan melakukan perekaman data sudah memasuki wilayah Kabupaten Cilacap dan akan segera masuk ke Wilayah Brebes," ungkap Nur.

Survei yang dilakukan oleh PT Pertamian EP baru sebatas untuk mengetahui ada tidaknya kandungan minyak bumi. Meski begitu begitu, PT Pertamina EP akan tetep memberikan konpensasi bagi warga yang tanah atau lahannya dampak dari kegiatan survei tersebut. 

"Kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat karenanya nanti ada konpensasi atau ganti untung," tandas Nur.

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim Pertamina ini digelar di aula kecamatan itu dipandu oleh Camat Paguyangan, Drs Hudiyono MSi didampingi Kapolsek Paguyangan, AKP Alijat dan Danramil Paguyangan, Kapten Supardi. Sosialiasi diikuti oleh beberapa Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

0 Jalur Lingkar Bumiayu Bisa Dilalui

PanturaNews (Brebes) - Setelah sempat ditutup selama tiga hari, Jalan Lingkar Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mulai Minggu 27 Januari 2013 dibuka kembali untuk semua kendaraan. Sebelumnya jalan ditutup untuk semua kendaraan kecuali roda dua, setelah ambrolnya oprit jembatan Sungai Keruh akibat dihantam arus deras sungai.
Pembukaan jalan lingkar tersebut setelah dilakukan perbaikan darurat pada bagian yang ambrol dan hampir memutuskan separoh badan jalan. Perbaikan darurat dilakukan dengan pengarugan dan pemadatan dengan material tanah dan pasir batu.
"Hari ini bisa dilewati meski kondisinya masih darurat," ujar Kapos Lantas Bumiayu, Ipda Srigiyanto, Minggu 27 Januari 2013.
Meski dibuka untuk semua jenis kendaraan, di jalur jembatan Sungai Keruh lalu-lintas diberlakukan dengan sistim buka tutup karena hanya separuh bagian jalan yang dapat dilintasi. Pembukaan jalan lingkar dimaksudkan pula untuk mengatasi kemacetan jalur Kota Bumiayu yang digunakan untuk kegiatan pawai karnaval Hari Jadi Kabupaten Brebes ke 335. "Jalur kota sekarang sedang digunakan untuk pawai karnaval," kata Srigiyanto.
Seperti diketahui, oprit jembatan Sungai Keruh di Jalan Lingkar Kecamatan Bumiayu, ambrol diterjang arus deras sungai dan banjir, Kamis 24 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB. Menyusul peristiwa itu, arus lalulintas (Lalin) kendaraan dari arah Tegal maupun Purwokerto dialihkan melalui jalur kota Bumiayu.
Oprit jembatan ambrol tidak kuat menahan terjangan arus deras sungai menyusul hujan lebat yang turun sejak pukul 14.00 WIB. Oprit jembatan ambrol sepanjang 15 meter lebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Lebih dari separuh badan jalan juga tergerus, sehingga keselamatan pondasi jembatan juga terancam.
Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Tegal-Batas Banyumas Bina Marga Wilayah Tegal, Agus Setiyono mengatakan, upaya penangan darurat dilakukan pada jembatan Sungai Keruh dan targetnya dua hari kedepan jembatan sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. "Kita lakukan penanganan darurat, agar bisa dilewati semua kendaraan kembali," katanya.
Penanganan darurat dilakukan dengan pengarugan dan pemadatan landasan yang tanahnya tergerus air. Pengarugan menggunakan material tanah dan batu pasir yang diperkirakan mencapai sekitar 650 kubik. "Perlu material yang cukup banyak untuk memadatkan jalan," ujar Agus.
Kontruksi untuk penanganan darurat dengan geo textil, yakni pamasangan memasukkan materia arugan ke dalam kantong terpal berukuran besar sehingga tidak mudah terkikis air. Kontruksi geo textil ini bersifat darurat yang akan dilanjutkan dengan penanganan lainnya.
"Ini penanganan darurat yang penting bisa secepatnya jalan dibuka dan jembatan bisa dilalui kendaraan," ucap Agus.
Ditambahkan, meski dapat dilewati semua jenis kendaraan nantinya hanya sebelah badan jalan dan dilakukan dengan sistem buka tutup. "Sifatnya darurat jadi tetep sistem buka tutup yang penting bisa lewat," tandas Agus.

0 Horeee ... DPRD Brebes Setuju Pemekaran

BREBES - DPRD Kabupaten Brebes menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes bagian selatan, untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru. Persetujuan DPRD itu ditetapkan melalui sidang paripurna yang dihadiri Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, Senin (21/1).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Brebes Dr H Illia Amin itu, lembaga wakil rakyat juga merekomendasikan agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk membahas dan mengkaji usulan tersebut. DPRD juga menyampaikan usulan prakarsa pemekaran itu kepada Bupati untuk dimintai pendapat.

Proses persetujuan usulan pemekaran itu, diawali dengan penyampaian laporan Komisi I DPRD terkait hasil pembahasan rencana pemekaran yang telah dilaksanakan. Pembahasan itu berdasarkan kemunculan usulan dari Badan Musyawarah Desa (BPD), yang tersebar di enam kecamatan di wilayah Brebes selatan. Berkas itu juga dilampiri tanda tangan masyarakat dan 34 anggota DPRD.

Sekretaris Komisi I DPRD Brebes, Mustholah mengatakan, dari pembahasan yang dilaksanakan komisinya, dihasilkan rekomendasi kepada DPRD agar pemekaran Brebes selatan disepakati dan ditetapkan. Di samping itu, segera membentuk Pansus untuk membahas pemekaran lebih selanjut.

“Ada dua poin yang kami rekomendasikan dari hasil pembahasan terkait pemekaran ini,” ujarnya saat membacakan hasil pembahasan Komisi I DPRD di depan sidang paripurna.

Ketua DPRD Dr H Illia Amin menjelaskan, lembaganya telah menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes selatan dan segera membentuk pansus.

’’Namun perlu diingat, DPRD bukan menyetujui pemekaran, melainkan menyetujui usulan pemekaran. Sebab, dalam hal itu DPRD hanya mempunyai hak mengusulkan usulan prakarsa pemekaran ke Gubernur,” tegasnya. Setelah proses pembahasan di DPRD selesai, selanjutnya pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur.  

’’Setelah itu, tugas kami DPRD Brebes selesai.”  Bupati Hj Idza Priyanti SE mengatakan, rencana pemekaran itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

Sumber: Suara Merdeka

0 Hebatnya Desa Cibentang

Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung menjadi salah satu desa yang berhasil menjalankan program Desa Mandiri Pangan. Program itu merupakan upaya desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakatnya.

Napsin SP, Kepala Desa Cibentang mengatakan program desa mandiri pangan mulai dilaksanakan di wilayahnya sejak awal tahun 2012 lalu.

 "Pelaksanaan program mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui bantuan yang kita alokasikan untuk penambahan modal bagi kelompok tani dan juga simpan pinjam," ungkapnya, Kamis (17/1).

Dikatakan, tingginya aktivitas warga yang menggeluti sektor pertanian di wilayahnya menjadi salah satu syarat pendukung terwujudnya desa mandiri pangan di Cibentang.

"Saat ini terdapat 1.100 warga yang berprofesi sebagai petani, namun sebanyak 250 di antaranya menggarap lahan kecil," jelas Napsin.

Program desa mandiri pertanian lanjut dia, dilakasanakan oleh empat kelompok yang diantaranya membidangi kelompok tanaman holtikultur, perikanan dan simpan pinjam.

"Masing-masing kelompok memiliki kegiatan yang terprogram, baik perencanaan maupun pelaksanaanya, setiap kegiatan yang dilaksanakan didasari dengan kondisi dan potensi yang ada di masyarakat," kata Napsin.

Menurut dia, melalui program ini diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efesien dan berkelanjutan. Sehingga tercapai kemandirian, dengan mengaktualisasikan potensi de

0 Busyet, Anggota DPRD Brebes Diusir!

PanturaNews (Brebes) - Seorang anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Waidin beserta istrinya, diusir oleh oknum yang mengaku keluarga Bupati Brebes, saat berlangsungnya kirab budaya memperingati Hari Jadi ke-335 Kabupaten Brebes, Minggu 20 Januari 2013.

Akibatnya, terjadi insiden adu mulut antara keduanya. Bahkan, adu mulut mereka memancing perhatian masyarakat yang sedang menyaksikan kirab budaya yang lokasi starnya di Desa Limbangan Wetan dan finish di Alun-alun Brebes ini.

"Kami sebagai peserta kirab sangat kecewa dengan panitia kirab ini. Bagaimana tidak, saya menempati sesuai aturan dari panitia, eh tiba-tiba diusir dan disuruh turun. Yang membuat saya kecewa lagi, yang meminta turun ini mengaku-ngaku keluarga Bupati Brebes. Sementara, panitia tidak ada tindakan apa-apa," ujar Waidin, anggota Fraksi Gerindra Hanura Kebangsaan (GHK) DPRD Brebes, usai kirab kepada PanturaNews.Com.

Menurutnya, pihaknya diusir dengan alasan delman untuk kirab sudah disewa keluarga Bupati. Sebenarnya yang menyewa delman untuk kelengkapan kirab siapa, keluarga Bupati atau Pemkab Brebes.

"Ini mestinya jangan sampai terjadi. Kami juga meminta panitia bertanggung jawab. Kami akan pertanyakan penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan hari jadi ini," kata anggota Komisi I DPRD Brebes itu.

Acara kirab budaya itu, lanjut Waidin, sebenarnya sudah bagus, tetapi aturan protokoler yang diterapkan semrawut. Panitia mestinya sudah siap dengan formasi delman yang dinaiki pejabat daerah sesuai aturan protokoler.

Dimana, setelah rombongan Bupati dan Wakil Bupati, secara berurutan adalah pimpinan DPRD, muspida dan anggota DPRD. Bukan malah diacak-acak dengan mengatas namanakan keluarga Bupati Brebes.

"Tapi, ini kenyataan di lapangan anggota DPRD malah ditelantarkan. Ini jelas kesalahan fatal yang akan berpengaruh langsung pada citra Bupati," tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, anggota Panitia Kirab Budaya Hari Jadi ke-335 Kabupaten Brebes, Wijanarto SPd mengaku, panitia belum tahu mengenai kejadian tersebut. Secara aturan, panitia sudah bekerja maksimal dengan melakukan penataan, termasuk tata urutan dalam iring-iringan delman. Bahkan, telah disiapkan petugas untuk menangani penataan delman tersebut.

"Saya terus terang belum tahun kejadian in, saya justru tahu dari wartawan," paparnya.

0 Bupati Brebes Tidak Ambil Gaji

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE menyatakan, tidak mengambil gaji pertamannya di bulan Januari ini, setelah menjabat kepala daerah. Langkah tidak mengambil gaji itu akan dilakukannya selama menjabat Bupati Brebes.

Gaji pokok sebesar Rp 2,1 juta/ bulan yang menjadi haknya itu akan diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Hal itu sebagai bentuk komitmen terhadap janjinya saat kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Oktober lalu.

"Benar, saya tidak akan ambil gaji selama jadi Bupati Brebes, dan itu sudah dilakukan bulan ini. Itu karena masih ada pihak yang lebih membutuhkan uang daripada saya," katanya kepada wartawan usai jumpa pers Hari Jadi Brebes ke-335, di Pendapa Kabupaten, Senin (14/1).

Bupati menjelaskan, gajinya itu akan dikumpulkan dan diberikan kepada warga yang amat membutuhkan suntikan modal seperti pedagang koran, sayuran dan sejenisnya. 

"Nanti akan kami lauching siapa-siapa saja yang menerima gaji," ungkapnya.

Sementara, informasi yang diterima menyebutkan, selain gaji pokok, Bupati sebagai pejabat daerah juga mendapatkan beberapa tunjangan jabatan yang bersumber dari APBD. Di antaranya, tunjangan uang dapur rumah tangga Bupati sebesar Rp 20 juta/ bulan dan tujuangan dana taktis operasional Bupati sebesar Rp 23 juta.

1 12 M untuk RSUD Bumiayu

PanturaNews (Brebes) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tahun 2013 ini mendapat alokasi anggaran Rp 12,2 miliar lebih untuk kebutuhan operasional dan peningkatan pelayanan kesehatan. Demikian diungkapkan oleh Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE saat berkunjung ke RSUD tersebut, Rabu malam 09 Januari 2013.

"Tahun ini pemerintah sudah anggarkan untuk peningkatan RSUD Bumiayu mencapai Rp 12 milyar lebih," ujarnya.

Anggaran sebesar itu diantaranya bersumber dari APBD Brebes Rp 7.525.000.000 APBD Provinsi Rp 3.500.000.000 dan sebesar Rp 1.271.148.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau pemerintah pusat. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pengembangan dan peningkatan RSUD yang ada di Brebes bagian selatan ini.

"Diharapkan nantinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan lebih baik dengan adanya anggaran peningkatan dan pengembangan itu," kata Idza.

Kesehatan merupakan salah satu indikator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes akan terus mengupayakan peningkatan mutu pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti RSUD Bumiayu itu.

"Ini salah satu upaya dan juga perhatian Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan," ucap Idza.

Kunjungan Bupati Brebes ke RSUD Bumiayu malam itu nampak disertai Kepala Dinas Kesehatan Brebes, dr Gunadi, Kepala Bappeda Brebes, Ir Joko Gunawan dan rombongan. Idza juga mengajak konsultan pengembangan pembangunan dari Jakarta, Supriyadi dan Nafsiah.

Saat berada di RSUD Bumiayu, Idza bersama rombongan didampingi Direktur RSUD Bumiayu drg Rozikin keliling melihat langsung ke ruangan-ruangan. Sempat juga meninjau ruang perawatan dan berbincang dengan pasien yang tengah dirawat.

Pada kesempatan kunjungan itu Idza juga mendapat kejutan dari para karyawan RSUD Bumiayu, kejutan kue ulang tahun lengkap dengan lampu lilinnya yang langsung ditiupnya. Kue ulang tahun kemudian dan dipotong dan diserahkan pada drg Rozikin.

0 Pemalsu Akta Kelahiran Digerebek

Jajaran Polres Brebes berhasil membongkar sindikat pemalsuan akta kelahiran, Kamis (10/1). Seorang pelaku yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Brebes diamankan polisi berserta sejumlah barang bukti. Tersangka adalah Gunawan (58), warga Jalan KH Akhmad Dahlan, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan/ Kabupaten Brebes.

Tersangka mengaku telah memalsukan sekitar 1.000 dokumen akta kelahiran, dalam kurun waktu setahun terakhir. Secara kasat mata, bentuk akta kelahiran yang diduga dipalsukan itu sama persis dengan aslinya. Namun, dari dokumen akta kelahiran itu ternyata nomor serinya tidak tercatat di Disdukcapil Pemkab Brebes, sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran.    

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit komputer dan printer, 22 lembar blangko akta kelahiran kosong, 24 lembar akta kelahiran yang sudah jadi, dan 6 buah setemple. Semua barang bukti itu didapat petugas saat menangkap tersangka di rumahnya.

Kapolres Brebes H Kif Aminanto melalui Waka Polres Brebes, Kompol Rio Tangkari mengatakan, terbongkarnya kasus dugaan pemalsuan akta kelahiran palsu itu, berawal laporan warga yang mempunyai akta kelahiran buatan tersangka. Warga tersebut hendak melegalisasi ke Disdukcapil Pemkab Brebes.

Setelah berkas dicek, ternyata nomor seri akta kelahiranya tidak teregristasi atau tidak tercatat di instansi tersebut. Warga itu melaporkannya ke Polres.

“Berbekal laporan korban, kami kemudian menangkap tersangka di rumahnya. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, tersangka memalsukan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang. Sedangkan bangko didapat saat tersangka masih aktif bekerja di Disdukcapil Pemkab Brebes.

“Kasus ini masih kami perdalam. Dari hasil pemeriksan sementara, tersangka melakukannya seorang diri. Kami juga telah mengirimkan dokumen akta kelahiran yang diduga palsu dan akta kelahiran asli untuk dilakukan uji laboratorium di Polda Jateng,” terangnya.

Menurut Wakapolres, terkait kasus itu pihaknya juga telah berkoodinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemkab Brebes, mengingat masyarakat yang menjadi korban banyak. Bahkan, korban kemungkinan belum tahu akta kelahiran yang dimilikinya itu palsu.

Gunawan juga mengaku, memalsu akta kelahiran sejak awal 2012. Itu berawal ketika masih aktif dinas dan kerap membantu warga dalam membuat akta kelahiran. 

0 10 Juta Butir Telor Asin Ludes Tiap Tahun

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Brebes drh Jhoni Murahman beberapa waktu lalu menuturkan, kebutuhan telur asin mencapai 10 juta butir per tahun. Sementara produksinya hanya bisa memenuhi separoh dari kebutuhan itu atau sekitar 5 sampai 6 juta butir per tahun.

Menurutnya, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan telur asin itu, saat ini Kabupaten Brebes terbantu dari pasokan dari daerah lain  sekitar 4 juta butir per tahun. Sampai dengan ini kebutuhan telur asin di wilayah Kabupaten Brebes masih tidak menemui kendala. Bahkan pasokan dari daerah lain masih berlangsung baik.

“Semuanya masih bisa dicover, tidak ada kendala dengan penjualan telur asin di Brebes,” tandasnya.

Ia menambahkan, terjadinya kematian belasan ribu itik yang terjadi beberapa waktu lalu tidak berdampak besar para produksi telur asin. Dikatakan, tidak adanya gangguan terhadap produksi telur asin lantaran kematian terhadap itik itu lebih banyak menyerang itik berusia muda. Sehingga itik petelur yang tengah diternak masih berproduksi dengan baik.

“Hingga saat ini masih tetap berproduksi, tidak ada pengaruh signifikan terhadap produksi telur itik sebagai bahan telur asin,” tambahnya. 

0 Bakrie Janji Lagi

Pengelola Bakrie Tol Road kembali memberikan janji untuk menyelesaikan pekerjaan fly over penghubung Kramat Sampang Kecamatan Kersana-Tanjung yang melintang di ruas tol Kanci-Pejagan pada tahun ini juga. Mereka juga menyatakan kesanggupannya untuk membuatkan jembatan darurat sementara pada Februari tahun 2013.

Janji itu tercetus setelah terdesak dalam audiensi dengan warga Kramat Sampang yang dimediasi oleh Komisi I DPRD Brebes di kantor dewan, Kamis (10/1). Pertemuan tersebut juga diikuti Asisten 1 Sekda Brebes Suprapto SH beserta jajaran Pemkab Brebes, Polres dan Kodim Brebes, pihak MNC selaku calon pengambil alih manajemen tol, Binamarga Pusat serta Badan BPPJT Kementerian Departemen Pekerjaan Umum, Edwin S Lontoh.

Alasan pihak pengelola tol, kali ini bukan karena ketiadaan anggaran. Namun, disebabkan karena kondisi tanah di sekitar yang dianggap labil dan belum siap. Pihak pengelola, melalui CCO PT SMR Ir Aswan Sunoto menyatakan pihaknya mengklaim telah mengerjakan fly over tersebut pada 2010, hanya saja sampai sekarang belum bisa berfungsi selesai karena tidak ada cross dan oprit jembatan. "Sudah berdiri, tapi belum berfungsi karena terkendala tanah yang labil, dan butuh waktu untuk pemadatan tanah, kami takut amblas," terang Aswan.

Belum selesai menjelaskan, Ketua Komisi I Cahrudin langsung geram dengan penjelasan tersebut. Dewan menganggap alasan tersebut tidak masuk akal dan urusan pengelola. Yang jelas, saat ini masyarakat hanya mebutuhkan realisasi, bukan penjelasan teknis. "Silahkan itu dibahas di sana, bukan di sini. Itu urusan saudara, yang jelas kami butuh realisasi. Saudara enak-enakan ambil untung, tapi kami yang kena getahnya. Konkrit saja," tegas Cahrudin dengan nada tinggi.

Setelah pembahasan di antara pihak terkait berjalan cukup tegang, akhirnya dicapai keputusan yang disepakati bersama. Tak ingin hanya mendapat janji manis, para wakil rakyat bersama Asisten 1 Sekda Brebes Suprapto SH meminta kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang memiliki kekuatan hukum.

Butir kesepakatan yang ditandatangani oleh pengembang dengan perwakilan warga Kramat Sampang itu terdiri dari beberapa poin, antara lain selambatnya Februari 2013 dibangun jalan darurrat penghubung Kramat Sampang-Desa Sengon-Desa Kemukten. Serta pihak pengembang wajib menyelesaikan fly over tersebut secara permanen tahun ini juga, yakni dengan penyelesaian operet jembatan yang menghubungkan Kramat Sampang ke jalan Kersana.

Selain kesanggupan penyelesaian jembatan akses warga tersebut, nantinya juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang. Namun, pembangunan jembatan penyeberangan orang itu nantinya berawal dari usulan warga kepada Kementerian Departemen Pekerjaan Umum. Artinya, pembangunan dilakukan dari dana pemerintah melalui kementerian tersebut. "Yang jelas, kini sudah dicapai solusi dan diharapkan pengelola tol melaksanakan apa yang telah disepakati," ujarnya.

Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) Kementrian Departemen Pekerjaan Umum Edwin S Lontoh meminta, pihak tol melaksanakan apa yang telah disepakati. Jika mereka ingkat dari kesepakatan, tentunnya akan ada sanksi. "Kalau ingkar tentu akan ada punishment," tegasnya.

0 Asyik!!! Fasilitas RSUD Bumiayu Hendak Dilengkapi

Pemerintah Kabupaten Brebes akan melengkapi sarana dan prasarana RSUD Bumiayu pada tahun angaran 2013 ini. Peningkatan sarana termaSuk didalamnya pembangunan ruang IGD dan Poned (kebidanan). Hal itu disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, saat melakukan kunjungan kerja di RSUD Bumiayu, Rabu (9/1) malam.

"Jika dilihat RSUD Bumiayu sudah memiliki gedung yang memadai, fasilitas dan sarpras sudah bagus. Tapi kita akan terus lengkapi fasilitas tersebut," jelas Idza.

Dikatakan Idza, keberadaan RSUD Bumiayu diharapkan akan membantu masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

"Karenanya untuk tahun 2013 ini kita kembali akan melengkapi sarana yang ada, di antaranya melalui alokasi DAK, APBD I dan APBD II," kata Idza.

Sementara Direktur RSUD Brebes drg Rozikin menyampaikan, untuk tahun anggaran 2013 ini RSUD Bumiayu menerima kucuran alokasi dana DAK sebesar Rp 1,271 miliar, APBD I Rp 3,5 miliar dan APBD II sebesar Rp 7,525 miliar.

"Anggaran tersebut akan di pergunakan untuk pembangunan IGD, Poned, Alkes, Sarpras dan operasional," terang Rozikin.

Selain pemenuhan sarana dan fasilitas, pihaknya juga mengupayakan penyediaan sumberdaya manusia sebagai komponen yang memiliki peranan penting didalam pelayanan kepada masyarakat.

"Di antaranya dengan penempatan dokter spesialis di RSUD, sehingga akan dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat," ungkapnya.

Hadir mendapingi dalam kegiatan kemarin di antaranya Kepala Bappeda Kabupaten Brebes Ir Djoko Gunawan MT, Direktur RSUD Brebes dr Miftacush Surur, Wakil Ketua DPRD Brebes drh HM Agus Sutrisno dan tim konsultan pengembangan daerah dari Jakarta. 

0 Daerah Rawan Bencana Diwaspadai

Menghadapi musim hujan hujan yang masih berlangsung saat ini, Dinas Pengairan Energi dan Sumberdaya Mineral UPT Pemali Hulu lebih mengintensifkan pengawasan terhadap sejumlah tebing yang berada di enam aliran sungai yang berada di cakupan wilayah kerjanya.

Kepala UPT Pemali Hulu Tasali mengatakan, terdapat sembilan titik tebing yang perlu mendapat perhatian menyusul mulai sering terjadinya penigkatan volume air dan juga curah hujan. Tebing-tebing tersebut di antaranya berada di aliran Sungai Keruh yang berada di wilayah Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampog, Wilayah Desa Adisana dan Kalierang Kecamatan Bumiayu, aliran sungai Pedes dan Glagah wilayah Ciregol Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, sungai Lutung Desa Banjaran, Kecamatan Salem, sungai Cigunung Desa Desa/Kecamatan Salem serta sungai Cikuya Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung.

"Kondisi yang terjadi yakni tebing sudah mengalami kerusakan akibat bencana alam, sehingga perlu mendapat perhatian dalam musim hujan ini," kata Tasali.

Dikatakan, seperti yang terjadi di dua aliran sungai yang mengapit tanjakan Ciregol yakni sungai Pedes dan Glagah. Dimana sejak mengalami bencana hingga memutuskan ruas jalan Tegal-Purwokerto, tebing sungai Pedes mengalami longsor sepanjang lebih kurang 150 meter dengan tinggi tebing mulai dari 9 hingga 12 meter.

Kondisi yang sama juga terjadi di tebing sungai Glagah yang masih berada di sekitar Tanjakan Ciregol yang mengalami longsor sepanjang 100 meter.

"Usulan yang kita sampaikan adalah pembuatan bangunan penahan tebing. Khusus untuk penanganan di wilayah tanjakan Ciregol, kita juga menyertakan usulan normalisasi aliran sungai," jelas Tasali.

Di sisi lain, pihaknya juga menghimbau kepada warga yang tinggal berdekatan dengan aliran sungai, agar meningkatkan kewaspadaannya selama musim penghujan saat ini.

"Kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca perlu ditingkatkan, selain itu kami juga berharap warga agar tidak mendirikan bangunan di sekitar daerah aliran sungai karena rawan bencana," imbau Tasali

0 Pansus Pemekaran Butuh 750 Juta!

DPRD Kabupaten Brebes akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran. Langkah ini sebagai tindak lanjut usulan dari DPD dan Kepala Desa dari enam kecamatan yang mengajukan wilayah selatan Kabupaten Brebes sebagai daerah otonom baru.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Brebes Dr H Illa Amin saat dikonfirmasi langkah DPRD setelah usulan dari DPD dan Kades disampaikan.

"Pansus akan dibentuk melalui rapat Paripurnya yang akan dilaksanakan minggu depan. Dimana Pansus terdiri dari 25 anggota dewan dari semua fraksi yang ada di DPRD," jelasnya, Rabu (9/1).

Dikatakan, selanjutnya pansus akan bekerja hingga bulan April untuk menindaklanjuti pengajuan usulan pemekaran yang disampaikan DPD dan Kades.

"Pansus akan mempelajari dan ditindaklanjuti dengan turun langsung ke enam kecamatan untuk melakukan kroscek di lapangan. Apakah betul usulan tersebut sebagaima yang disampaikan DPD dan Kades. Jika masih terjadi pro-kontra, maka akan jadi pertimbangan," tandas Illia Amin.

Tugas lain Pansus lanjut dia, untuk mempersiapkan nama kabupaten hasil pemekaran, bupati sementara, ibu kota dan sarana gedung. Dalam pelaksanaanya, Pansus didampingi oleh tim ahli yang berasal dari perguruan tinggi. 

"Pada intinya Pansus bersama tim ahli akan melakukan uji kelayakan, baik dari syarat fisik, kewilayahan maupun keuangan," katanya.

DPRD Kabupaten lanjut dia, bertindak sebagai entri point pertama untuk mengajukan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu usulan pemekaran akan dikawal oleh tim asistensi dalam perjalannya menuju tingkat provinsi.

"Beberapa anggota DPRD Provinsi maupun DPR RI memberi respon positif, tinggal kita lanjutkan sesuai dengan normatif yang berlaku. Untuk itu kami ajukan anggaran bagi Pansus sebesar Rp 500 juta dan tim asistensi (presidium) sebesar Rp 250 juta," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD HM Asmawi Isa SH juga mendukung rencana pemekaran tersebut. Namun dia mengingatkan agar rencana pemekaran itu tidak ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu. Karena bagaimana pun juga, pemekaran membutuhkan biaya yang sangat besar. Mulai dari kebutuhan fisik hingga pegawainya.

"Jangan ada kepentingan politik di dalamnya, karena ini menyangkut nasib masyarakat Brebes, khususnya di wilayah selatan," katanya.

Dia berharap, agar nanti saat Pansus bergerak ke lapangan, bisa bekerja dengan independen dan cermat. Sehingga nantinya akan dihasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Brebes selatan.

0 Cerdaslah di Pilkades Bung!

PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan berlangsung di 139 desa di Kabupaten Brebes diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang baik, yakni yang dapat turut serta membantu kemajuan daerahnya. Sehingga, pesta demokrasi tersebut harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Ketua LSM BETTER Life Tabah Mangku Harto SAg berpesan kepada masyarakat agar jeli dalam memilih calon pemimpinnya. Sebab dari sekian calon kades yang ada, banyak yang diragukan kredibilitasnya. "Jika salah memilih, hasilnya adalah permasalahan yang harus ditanggung oleh rakyat sendiri. Sehingga harus jeli memilih kades," ujarnya kepada Radar, Rabu (9/1).

Dia memberikan pandangan agar masyarakat memperhatikan jejak rekam (track record) calon dan kiprahnya di masyarakat. Calon yang terkena kasus atau dinilai negatif sebaiknya jangan dipilih. Masyarakat, juga jangan tergiur money politic murahan yang justru akan menghambat pembangunan desa. "Sebagai contoh saja, si A ini kiprahnya sudah diketahui, karena kebetulan perangkat desa. Tapi dia punya catatan buruk, maka masyarakat harus cerdas," tandasnya.

Kepada panitia pilkades, pria asal Banjaratma yang lama malang melintang di luar negeri itu diharapkan agar selektif terhadap kelengkapan persyaratan calon. Selain itu, mematuhi tajapan sesuai proses aturan. "Panitia harus selektif menerima pendaftaran calon, selain agar kondusif juga dapat menghasilkan pemimpin yang nantinya dapat membawa kemajuan desa, dan umumnya Kabupaten Brebes," ujar Tabah.

0 Horee!! Semua SD di Bantarkawung Bakal Keren

PanturaNews (Brebes) - Ketua DPRD Brebes, Jawa Tengah, H Illia Amin menargetkan sampai tahun 2014 nanti seluruh Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bantarkawung, sudah dipaving dan pagar keliling. Hal itu dimaksudkan untuk peningkatan mutu dan kenyamanan pendidikan.

"Target saya sampai tahun 2014 nanti seluruh SD di Bantarkawung sudah dipaving dan pagar keliling," katanya kepada PanturaNews.Com, Rabu 09 Januari 2013 di Bantarkawung.

Menurutnya, untuk mewujudkan target itu dana aspirasinya tahun 2013 ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pavingisasi dan pagarisasi tersebut. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 3,1 milyard untuk 32 SD yang ada di Bantarkawung.

"Alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 milyar yang merupakan dana aspirasinya ketua dewan," kata Illia Amin.

Dikatakan, program pavingisasi dan pagarisasi SD merupakan hasil dari reses yang dilakukannya di wilayah Dapil II pada beberapa waktu lalu yang semua SD mengusulkan pembangunan sarana sekolah. "Itu merupakan hasil reses kami," ucap Illia Amin.

Ditambahkan, untuk rehab gedung sekolah rencananya juga akan dilakukan pada beberapa SD dengan menggunakan anggara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa sama-sama berjalan meningkatkan pendidikan. Rehab gedung sekolah rusak ini ditargetkan selesai pada tahun 2013 ini dan selanjutnya tahun 2014 akan masuk program peningkatan mutu pendidikan.

"Tahun 2013 ini rehab sekolah rusak harus selesai dan tahun 2014 masuk peningkatan  mutu pendidikan," pungkas Illia Amin.

0 Pansus Pemekaran Segera Dibentuk DPRD Brebes

PanturaNews (Brebes) - Panitia Khusus (Pansus) Pemakaran yang akan segera dibentuk oleh DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, rencananya akan menggandeng kalangan akademisi untuk melakukan pengkajian tentang kelayakan pemekaran Brebes. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Brebes H Illia Amin kepada PanturaNews.Com, Rabu 09 Januari 2013.

"Sesuai saran dari Mendagri saat bintek kemarin agar melakukan kajian pemekaran bersama dengan perguruan tinggi terdekat," katanya.

Menurutnya, Pansus Pemekaran akan dibentuk pada rapat paripurna dalam waktu dekat ini. Anggota Pansus diperkirakan 25 orang dari seluruh partai yang ada di DPRD Brebes. Selanjutnya Pansus Pemekaran akan melakukan kajian bersama akademisi di enam kecamatan yang akan menjadi daerah otonomi sendiri. Yakni, Kecamatan Bumiayu, Sirampog, Tonjong, Paguyangan, Bantarkawung dan Salem.

"Pansus akan turun melakukan kajian ke enam kecamatan menindaklanjuti usulan pemekaran," tutr Illia Amin.

Dikatakan, Pansus apan lakukan kajian usulan pemekaran yang sudah masuk bersama tim ahli. Kajian meliputi kewilayahan, keuangan dan kajian lainnya yang mendukung sebuah syarat pemekaran. Kajian untuk lebi memastikan keinginan masyarakat telah bulat atau belum untuk pemekaran kabupaten.

"Karena usulan itu baru perwakilan Kepala Desa dan BPD saja, kita belum tahu dari rakyat selatan itu sendiri secara umum," kata Illia Amin.

Ditambahkan, untuk suksesnya kerja Pansus Pemekaran ini telah dianggarkan sebesar Rp 500 juta. Diharapakan dengan anggaran sebesar itu Pansus bisa bekerja dengan maksimal sesuai keinginan rakyat.

"Kita berharap kerja Pansus Pemekarana nantinya bisa maksimal dan menghasilkan keputusan yang terbaik," pungkas Illia Amin.

0 Peternak Brebes Menganggur

Paskaserangan virus flu burung atau avian influenza (AI) yang mematikan puluhan ribu ekor itik, membuat para peternak di Kabupaten Brebes saat ini menganggur. Mereka tak bisa beraktivitas karena sudah tidak mempunyai ternak yang dipelihara. Mereka kini juga hanya bisa pasrah karena terlilit hutang di bank yang belum terbayarkan.

Bahkan, bantuan modal yang pernah dijanjikan pemerintah hingga kini juga belum diterimannya. Padahal, bantuan modal itu yang sangat peternak harapkan agar bisa kembali berkativitas dan bisa membayar cicilan hutang di bank.

Kondisi demikian, seperti yang dialami Duladi (33), peternak itik asal Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes. Ia kini hanya pasrah karena ratusan itiknya mati akibat serang flu burung. Kandang itik yang dimiliknya, saat ini juga dibiarkan kosong tidak ada itik yang dipeliharanya.

Untuk mengisi kegiatan sehari - hari, ia hanya membereskan kandang ternak itiknya yang kosong. "Dari 600 ekor itik yang saya pelihara, semuanya ludes oleh flu burung. Sementara saat ini saya sudah ndak punya modal, sehingga terpaksa kandang dibiarkan kosong," tuturnya, Rabu (9/1).

Dia mengatakan, bantuan modal kini sangat diharapkan para peternak. Sebab, untuk pinjam modal di bank, peternak tidak bisa karena terbentur pinjaman modal sebelumnya. Bahkan, pinjaman itu kini kesulitan untuk dicicil karena usaha terpuruk akibat flu burung.

"Harapan kami satu satunya adalah kucuran bantuan modal dari pemerintah. Bahkan, Menteri Pertanian saat berkunjung di Brebes juga menjanjikan itu," ungkapnya.

Duladi menuturkan, akibat serangan flu burung itu, usahanya kini terancam gulung tikar. Kerugian yang dialami hampir mencapai Rp 50 juta. Padahal, modal usaha yang dikantongi itu merupakan pinjaman dari bank. "Ya mau apa lagi, saya sekarang hanya bisa pasrah dan, hanya berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan modal," sambungnya.

Hal senada dikatakan Urip (40), peternak lainnya. Dia dan peternak lain sangat berharap bantuan modal pemerintah secepatnya disalurkan. Sebab, dari bantuan itu peternak bisa kembali beraktivitas, sehingga, beban hutang modal di bank bisa dibayarkan.

0 Lubang Besar Gegerkan Bumiayu

PanturaNews (Brebes) - Sebuah lubang besar menganga atau biasa disebut dengan Sinkhole, muncul di Dukuh Igirpandan RT 06 RW 06 Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sinkhole sedalam 15 meter dan memiliki diameter 7 meter itu, terjadi secara tiba-tiba setelah turun hujan di lahan tanaman rumput gajah milik warga, sehingga membuat warga geger.

"Saat itu terjadi hujan dan air hujan itu sempat mengalir ke bagian tanah tanah yang rendah, tiba-tiba terdengar suara seperti drum jatuh yang cukup keras," kata Paimun (62) warga setempat kepada PanturaNews.Com, Senin 07 Januari 2013.

Sinkhole muncul pada Sabtu 05 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WIB sekitar 200 meter dari pemukiman warga, dan juga bangunan gedung SD Pandansari 01. Kejadian itu bukan yang pertama, dua tahun lalu juga terjadi tak jauh dari lokasi tersebut. Bahkan lebih besar, kedalaman sampai 25 meter dan garis tengah mencapai 15 meter.

"Sekitar 200 meter dari lokasi itu dua tahun lalu juga terjadi lubang menganga yang cukup besar dan sekarang juga masih ada," kata Paimun.

Dikatakan, pada tahun 1994 lalu juga terjadi meski tidak terlalu besar dan masih di sekitar lokasi tersebut. Pada lokasi itu merupakan kawasan yang rendah dan membentuk cegokan sehingga setiap terjadi hujan air mengalir dan meresap di kawasan tersebut. "Seingat saya ini kejadian yang ketiga kalinya di tanah yang cegokan itu," ucap Paimun.

Kepala Desa Pandansasi, Kamdo membenarkan kejadian tersebut dan telah melaporkan ke Kecamatan Paguyangan untuk diteruskan ke Bupati Brebes. Diharapkan ada penanganan atau penelitian atas fenomena itu.

"Ini bukan yang pertama kali, maka kami berharap ada penelitian kenapa bisa terjadi dan kemungkinan dampaknya," katanya.

Kejadian itu juga sempat membuat warga kawatir, terutama jika sampai menimbulkan retakan tanah atau terjadi lagi secara tiba-tiba di daerah pemukiman warga. "Kakwatiran warga kalau terjadi lagi di daerah pemukiman," ucap Kamdo.

Camat Paguyangan, Drs Hudiyono MSi menghimbau kepada warga sekitar untuk waspada. Jika terjadi perkembangan yang membahayakan segera melapor ke Pemerintah Desa untuk dilakukan tindakan pengamanan.

"Itu jelas fenomena alam yang patut diwaspadai, karenanya kami menghimbau warga untuk waspada," katanya kepada PanturaNews.Com saat meninjau ke lokasi.

Pihaknya juga akan segera berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait untuk segera melakukan penanganan seperlunya. Diharapkan juga dilakukan penelitian untuk mengetahui kemungkina dampaknya bagi lingkungan.

"Kami akan minta untuk dilakukan penelitian atas fenomena alam yang tergolong langka ini," pungkas Hudiyono.

0 Banyak Proyek Mangkrak di Bumiayu

Sejumlah sekolah penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) TAhun Anggaran 2012, mengeluhkan pelaksaan pembangunan yang dilakukan rekanan. Di mana ada beberapa sekolah yang pembangunannya hingga awal tahun 2013 ini belum juga dilaksanakan. Kalaupun ada bangunan fisik tidak sampai diselesaikan secara sempurna, sehingga tidak bisa dimanfaatkan siswa.

Seperti yang terjadi di SD Jatisawit 05 Bumiayu. Gedung yang sedianya dibangun untuk perpustakaan ini ditinggal oleh pelaksananya, meskipun belum semua tahap penyelesaian di laksanakan.

"Kondisinya masih tanpa plafon atap, tembok belum dicat dan lantai masih berupa tanah," ungkap Amir Jafar, Kepala SD Jatisawit 05.

Dikatakan, pihaknya sempat menanyakan pada pelaksana pembangunan yang menangani. Namun dari sana mendapat jawaban bahwa pembangunan telah selesai sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Jika memang pengerjaan sudah selesai 100 persen sesuai RAB, tapi kondisinya seperi ini. Sama sekali belum bisa dimanfaatkan fungsinya," kata Amir.

Hal yang sama disampaikan Kepala SD Kalinusu 01 Rumbiyanto. Menurut dia, sekolahnya mendapatkan program pembangunan perpustakaan dari alokasi dana DAK TA 2011, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dimulai.

"Padahal pihak PU selaku konsultan pernah datang untuk mengecek sejauh mana pembangunanya, tapi belum juga dilaksanakan," kata dia.

Sementara Staf Sarpras UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bumiayu Mohammad Jamil mengatakan, kondisi seperti ini terjadi di beberapa sekolah lain di Kecamatan Bumiayu. Di antaranya adalah SD Dukuhturi 01, Kalinusu 03, Kalierang 5, Negaradaha 02, Kaliwadas 01 dan 02 serta lainnya.

"Ada yang ditinggal meskipun belum selesai semua, bahkan sebagian belum dilaksanakan sama sekali. Padahal dalam setiap usulan rehab yang diajukan, tentu hingga proses finishing," jelas Jamil.

Dia berharap kedepan agar pembangangunan sarana infrastuktur khususnya pendidikan, agar dapat lebih tertata lagi pelaksanaanya. "Sehinga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya demi kemajuan pendidikan," pungkas Jamil. 

0 65 Milyar untuk Jalur Bantarkawung

Untuk menunjang kelancaran akses masyarakat, Pemerintah Kabupaten Brebes tengah mengupayakan pembangunan jalan poros tengah Bantarkawung sepanjang 45 kilometer. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Brebes Achmad Satibi Jumat (4/1) mengatakan, pembangunan ruas jalan poros tengah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakan Brebes selatan menuju wilayah utara Kabupaten Brebes.

Menurutnya, sesuai pembangunan ruas jalan poros tengah tersebut akan membutuhkan anggaran senilai Rp 65 miliar. Sedangkan Pemkab melalui anggaran tahun 2013 baru mengalokasikan dana senilai Rp 5 miliar. Untuk itu, lanjut dia, Pemkab Brebes mengharapkan adanya bantuan anggara dari pusat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut.

Menurutnya, pengajuan proposal pembangunan jalan poros tengah itu sudah pernah diajukan ke pemerintah pusat. Namun demikian, sampai dengan ini pengajuan tersebut belum pernah terealisasi.

"Untuk itu kami mengharap kepada DPR RI untuk memperjuangkan kebutuhan jalan poros tengah itu," ujar Satibi saat di Pendopo.

Selain kebutuhan infrastruktur jalan, tambah dia, saat ini masih ada sejumlah pedukuhan di wilayah Kabupaten Brebes yang belum menikmati fasilitas listrik. Pengembangan fasilitas listrik yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Brebes lebih disebabkan karena topografi wilayah Kabupaten Brebes berupa perbukitan dan hutan. 

"Saya kira ini yang menjadi kendala sulitnya listrik masuk ke wilayah-wilayah yang terhimpit oleh perbukitan dan hutan," ujar dia.

Namun demikian, agar mereka tetap bisa menikmafi fasilitas listrik, pihaknya menghendaki agar DPR memberikan bantuan fasilitas listrik dengan menggunakan solar sel. Menurutnya, solar sel tersebut merupakan energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan listrik di wilayah-wilayah pegunungan dan hutan. Bahkan di luar pulau Jawa, pemanfaatan energi solar sel tersebut sudah banyak digunakan. Ia menjelaskan, di Kabupaten Brebes jumlah pedukuhan tersus mengalami penambahan. Bahkan data yang ada menyebutkan telah ada 125 pedukuhan baru yang sebagian belum mendapatkan fasilitas listrik.

1 Sejarah Baru, Pilkades Sepi Calon

PanturaNews (Brebes) - Dua dari empat desa di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 05 Februari 2013 mendatang, belum memiliki bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades).

"Desa Ciomas dan Desa Legok sampai saat ini belum ada balon yang mendaftar ke Panitia Pilkades," kata Kasi Pemerintahan Kecamatan Bantarkawung, Husni Pramono kepada PanturaNews.Com, Kamis 03 Januari 2013.

0 Jalur Neraka Bumiayu-Salem

PanturaNews (Brebes) - Kondisi jalan provinsi ruas Bumiayu-Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, rusak parah. Kerusakan ada di banyak titik di jalan sepanjang sekitar 35 kilometer tersebut.

Pengamatan PanturaNews.Com, Kamis 03 Januari 2013 di lokasi nampak keruskan cukup parah, dari aspal yang mengelupas yang mengakibatkan jalan berlubang, sampai retak-retak akibat penurunan badan jalan. Di banyak titik jalan juga mebentuk kubangan air yang sangat menyulitkan bagi pengguna jalan.

0 Pelajar NU Bicara Pemekaran

BREBES - Pemekaran Brebes selatan, bakal menjadi salah satu agenda dalam Konferensi Cabang (Konfercab) IX 2012 Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), yang digelar pada 29-30 Desember, di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang.

"Isu pemekaran akan masuk dalam bahasan komisi C tentang rekomendasi," ujar Sekretaris Panitia Konfercab, Bayu Rohmawan, kemarin.

Selain akan merekomendasikan berbagai hal, konfercab juga akan memilih ketua baru IPNU dan IPPNU masa bakti 2012-2015. Dari beberapa calon peserta, kemarin menyebutkan sudah ada enam kandidat dijagokan bakal merebut kursi kepemimpinan pelajar NU di kabupaten Brebes. Untuk Ketua Pimpinan Cabang IPNU muncul nama Bayu Rohmawan (Wanasari), Zaki Al Aman (Songgom), Muryanto (Larangan). Adapun untuk Pimpinan Cabang IPPNU santer dibicarakan Istiqomah (Wanasari), Anisatul Kholisoh (Brebes), Tsarini (Larangan).

''Siapa pun kandidatnya, yang penting mereka memenuhi syarat sebagai ketua. Di samping memiliki pengalaman memimpin,'' imbuh Bayu.

Terkait isu pemekaran wilayah Brebes selatan,kata dia, adalah hal yang wajar mengingat sebelumnya sudah kerap diaspirasikan warga Brebes selatan. Bahkan, tim pemekaran sudah menyerahkan berkas usulan ke DPRD Brebes. Bagi IPNU-IPPNU, hal ini untuk lebih meringankan mobilitas dan penyebaran dakwah, sehingga terjadi pemfokusan garapan pembinaan. 

"Luasnya wilayah dengan medan yang berat, menjadi kendala tersendiri dalam penggarapan IPNU di Brebes, sehingga persoalan pemekaran menjadi isu yang akan digelindingkan pada konfercab ini," katanya.

Dalam konfercab, kata dia, akan dibahas berbagai persoalan yang  mengemuka dalam dunia pelajar. Namun pada intinya dalam konfercab itu, ungkapnya, akan dibagi dalam tiga komisi yakni komisi A tentang organisasi, komisi B tentang program kerja dan komisi C tentang rekomendasi. 

Konfercab bakal berlangsung di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang Kidul, Jatibarang Brebes. Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE dijadwalkan akan membuka konferensi pada Sabtu pukul 14.00. Kegiatan itu diikuti 700 pelajar perutusan dari pimpinan ranting dan pimpinan anak sabang se Kabupaten Brebes.

0 Brebes Kebanjiran

BREBES - Ratusan rumah warga di Kelurahan Limbangan Wetan dan Limbangan Kulon, Kecamatan/Kabupaten Brebes, terendam banjir, Rabu (2/1). 

Selain guyuran hujan deras, banjir terjadi karena dipicu alur Sungai Sigeleng yang membelah kedua wilayah itu, tersumbat bangunan proyek jalan lingkar utara (Jalingkut) Brebes-Tegal. Akibatnya, aliran air sungai tidak lancar dan meluap mengenangi permukiman penduduk.

Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam puluhan hektare tanaman bawang di kedua kelurahan tersebut. Keadaan itu menyebabkan para petani mengalami kerugian besar, karena tanamannya membusuk. Hingga kemarin siang, banjir masih mengenangi pemukiman penduduk. Jalan-jalan perkampungan juga masih terendam. Namun, ketinggian airnya mulai surut dan tidak lagi masuk ke rumah warga.

Sementara, para petani juga terlihat sibuk menyedot  air yang mengenangi tanamannya dengan pompa. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Mengingat, tanaman bawang sangat rentan dengan rendaman air. Jika dibiarkan, petani bisa gagal panen karena tanaman bawang membusuk.

Taripin (39), warga Kelurahan Limbangan Kulon menuturkan, air Sungai Sigeleng mulai mengenangi pemukiman sekitar pukul 19.00. Itu terjadi karena Sungai Sigeleng meluap, dan di bagian hilir sungai alurnya tersumbat bangunan gorong-gorong untuk proyek jalingkut. Hal itu membuat aliran air tidak lancar dan mengenangi rumah warga. Alur sungai itu ditutup gorong-gorong untuk digunakan sebagai jembatan sementara bagi lalu lalang truk pengangkut material proyek Jalingkut.  “Di rumah saya, air masuk hingga setinggi betis orang dewasa. Ini terjadi akibat gorong-gorong proyek Jalingkut menutup aliran sungai,” ujarnya.

Menurut dia, di kelurahannya ada sekitar 50 rumah warga yang kebanjiran. Namun, hanya sebagian kecil yang airnya sampai masuk rumah. Meski demikian, keadaan itu membuat aktivitas warga terganggu. 

“Daerah kami memang kerap kebanjiran, tetapi tidak separah sekarang. Ini terjadi akibat bangunan proyek Jalingkut untuk akses kendaraan pengangkut material menutupi alur sungai. Kami minta dibongkar,” tandasnya.

0 Proyek di Brebes Minim Kualitas

BUMIAYU - Munculnya berbagai sorotan pelaksanaan proyek yang memiliki kualitas rendah, bahkan tidak sesuai bestek dianggap sebagai imbas dari terjadinya permainan saat proses lelang. Di antaranya dengan menurunkan harga dari nilai proyek, dengan harapan akan dapat dimenangkan.

Hal itu ditegaskan pegiat LSM Gugat Untung Imam Subagyo, menyikapi rendahnya kualitas proyek yang dilaksanakan pihak rekanan di Kabupaten Brebes. Dikatakan, ada indikasi dalam proses lelang pihak rekanan melakukan pengglosoran harga kontrak.

"Akibatnya, mutu pengerjaan proyek menjadi rendah karena anggaran sudah dikurangi melalui penurunan harga oleh rekanan saat proses lelang. Sehingga saat pelaksanaan, rekanan serta merta menggunakan bahan material dengan harga kelas tiga agar masih bisa mendapat keuntungan," ungkapnya, Minggu (6/5).

Menurut dia, hal tersebut merupakan peringatan bagi panitia lelang maupun pemborong jangan main-main dengan proyek. Sebab Pemerintah Kabupaten, sedianya telah melakukan sistem pengelolaan dengan baik melalui lelang secara terbuka.

Untuk itu, dia menekankan agar masing-masin pengawas proyek dapat bersugguh-sungguh mengawasi pelaksanaan pengerjaan sebuah proyek fisik. Pengawasan secara teliti dilakukan mulai dari peninjauan lokasi, penggunaan material, pelaksanaan hingga finishing.

"Dalam hal ini diperlukan kebijakan dalam pengawasannya harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan," kata Untung.

Bila terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan RAB lanjut dia, maka pelaku pekerjaan itu harus diberlakukan sanksi bagi mereka sebagai pembelajaran terhadap yang lainnya.

"Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga harus tegas menindak rekanan yang mengabaikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan, sebab ini merugikan keuangan negara dan dan masyarakat. Selain itu juga akan berdampak pada timbulnya persaingan tidak sehat antar pemborong," pungkasnya. 

Sumber: Radar Tegal

0 Bakrie Toll Road Ingkar Janji di Brebes

PanturaNews (Brebes) - Pengelola jalan tol Kanci - Pejagan dinilai ingkari janji membangun jembatan penguhung antara Kecamatan Tanjung - Kersana, tepatnya di Desa Kramatsampang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Karenanya, DPRD Kabupaten Brebes, mengecam keras atas pengingkaran janji itu

"Ini tidak masuk akal kalau perusahaan sekelas Bakrie Toll Road itu, tidak punya alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung sebagai akses masyarakat tersebut," ujar Anggota DPRD Kabupaten Brebes Fraksi PDI Perjuangan, Suherman kepada PanturaNews, Rabu 02 Januari 2013.

Menurutnya, Bakrie Toll Road harus bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan jembatan sebagai akses masyarakat. "Apapun alasannya itu, pihak Bakrie road harus bisa merealisasikan janjinya yang sudah dua tahun lalu disampaikan kepada masyarakat Desa Kramatsampang," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Kramatsampang, Kecamatan Kersana, yang melakukan aksi blokade jalan Tol Kanci-Pejagan, Kamis 27 Desember 2012 kemarin, berencana dalam waktu dekat akan mengruduk pihak pengelola Tol Bakri Road di Jakarta.

Itu dilakukan guna menagih janji yang sejak dua tahun lalu untuk membangun jembatan akses masyarakat yang hilang, akibat pembangunan jalan tol tersebut yang hingga kini tidak direalisasikan.

"Kami sudah sepakat dan berencana akan menggeruduk pihak pengelola Tol Bakri Road di Jakarta untuk meminta pertanggung jawabannya," ujar Sobirin (39), salah satu warga Desa Kramatsampang," Jumat 28 Desember 2012.

Dia mengatakan, wargan desanya memang sudah merasa kesal karena sudah dua tahun pihak pengelola jalan tol tersebut, tak kunjung menyelesaikan pembangunan jembatan bagi warga.