0 Relokasi Jalur Ciregol?

Badan jalan di ruas Ciregol jalur Tegal-Purwokerto terus turun meski sebelumnya telah ditambal dengan material aspal. Menyusul itu, Bina Marga Provinsi diminta serius mempertimbangkan relokasi jalan.

Berdasarkan pantauan Senin (18/3), terdapat retakan baru sekitar lima meter dari titik retakan lama (Kilometer 115.600). Retakan itu melintang selebar badan jalan hingga ke bahu jalan (tebing Sungai Pedes).

Guna menghindari hal yang tidak diinginkan kepada pengendara, Bina Marga memasang peringatan supaya pengendara berhati-hati dan mengurangi kecepatan.

Rambu peringatan itu dipa­sang 100 meter sebelum lokasi patahan dari arah Tegal maupun Purwokerto. Papan peringatan senada juga diserukan Perhutani KPH Balapulang.

Wakil Ketua DPRD Brebes drh HM Agus Sutrisno MSi, Senin (18/3), menyatakan munculnya retakan menunjukkan kondisi tanah di Ciregol sangat labil. Dengan kondisi tersebut, menurutnya Ciregol tidak dapat dipertahankan lagi.

“Ini sudah kali ketiga ambles. Agar (Bina Marga Provinsi Jateng-red) segera berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian PU untuk melaksanakan relokasi,” kata Agus melalui telepon selularnya, kemarin.

Menurutnya, jika dipaksakan diperbaiki akan membutuhkan biaya tinggi dan ke depan akan selalu bermasalah.

Kaposlantas Bumiayu Aiptu Sri Giyarto menyatakan penurunan jalan di Ciregol masih terus terjadi. Berdasarkan pengecekan terakhir (Senin, 18/3), kedalaman terendah jalan yang turun mencapai 15 sentimeter dari semula 10 sentimeter.

“Kami terus memantau kondisi Ciregol karena itu menyangkut kelancaran lalu lintas kendaraan,” kata dia.

Penanganan Darurat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Tegal-Batas Ba­nyumas Bina Marga Jateng Wilayah Tegal Agus Setiyono menyatakan titik kerusakan akan ditangani secara darurat.

“Yang bisa dilakukan hanya penanganan-penanganan darurat,” kata dia melalui pesan singkat yang dikirim ke Suara Merdeka.

Adapun mengenai relokasi jalan Ciregol, menunggu kesiapan lahan calon pengganti jalan Ciregol.

Perlunya pembangunan jalan baru (relokasi) pernah disampaikan oleh Gubernur Bibit Waluyo saat meninjau kerusakan Ciregol, menjelang arus mudik Lebaran 2012 lalu.

Saat itu, Gubernur memprediksi umur Ciregol tidak akan bertahan lama. Menurutnya saat itu, pembangunan jalan baru menjadi sangat penting mengingat struktur tanah di Ciregol tidak memungkinkan dibuat untuk jalan nasional. Hal ini dibuktikan dengan sisi-sisi tebing jalan mengalami longsor berat.

0 Bus Tabrakan dengan Truk

Kecelakaan lalulintas terjadi di jalan lingkar Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu 20 Maret 2013 sekira pukul.08.15 WIB. Sebuah truk pengangkut batu bertabrakan dengan bus Dewi Sri. Kecelakaan diduga akibat kecerobohan sopir tepatnya di dekat jembatan sungai Keruh yang longsor dan lalulintas diberlakukan buka tutup.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, truk pengangkut batu dengan nomor polisi (nopol) AA 1461 HC meluncur dari arah selatan, setelah melewati jembatan tiba-tiba dari arah berlawanan nyelonong bus Dewi Sri dengan nopol G 1613 AE, dan menyerobot antrian kendaran yang ada di depannya. Tabrakan tak dapat dihindari dan kedua kendaraan ringsek pada bagian depannya.

"Saya jaln pelan karena mendapat giliran, setelah lewat jembatan tiba-tiba bus nyelonong dari arah depan menerobos antrian dan terjadi tabrakan," kata Hojin (41) sopir truk yang warga Paguyangan.

Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kecelakanan tersebut, tapi sedikitnya sembilan orang mengalami luka-luka ringan dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bumiayu. Korban loka diantara sopir truk dan sopir bus Dewi.Sri, Inu (31) warga Kedungbanteng Purwokerto dan juga beberapa penumpang bus.

Peristiwa kecelakaan itu juga sempat mengakibatkan arus lalulintas macet beberapa saat, sampai akhirnya kedua kendaraan naas itu ditarik dengan mobil derek. Kecelakaan lalulintas ini juga masih dalam penangan pihak Pos Lantas Bumiayu.

0 Rencana Tindak Darurat Disiapkan

Bangunan Waduk Penjalin di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, masuk dalam rencana tindak darurat (RTD) yang ditetapkan Kementerian PU. 

Waduk seluas lebih kurang 1,25 Km2 tersebut berusia 83 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Camat Paguyangan Drs Hudiyono MSi, kemarin. “Belum lama ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU telah melakukan sosialisasi tentang rencana tindak darurat (RTD) terhadap Waduk Penjalin,” katanya.  

Menurut Hudiyono, RTD merupakan amanat PP No 37/2010 tentang Bendungan. Menurutnya, RTD bukan berarti waduk yang berkapasitas normal 9,5 juta m3 tersebut akan runtuh atau rusak, tetapi merupakan langkah antisipasi segala kemungkinan terburuk. “Apalagi usia waduk sudah tua dan letaknya sangat berdekatan dengan permukiman warga,” katanya. 

Ia menambahkan, dalam sosialisasi turut dipaparkan mengenai ancaman yang ditimbulkan apabila terjadi hal yang mengakibatkan keruntuhan waduk baik akibat bencana alam maupun faktor lainnya. Selain itu, juga dipaparkan pedoman pelaksanaan RTD yakni di antaranya pedoman mengenali keadaan darurat, mengkaji akibatnya dan menguraikan tindakan pencegahannya. Kemudian pedoman alur komunikasi jika terjadi keadaan darurat, menyiapkan peta genangan akibat keruntuhan bendungan dan menyiapkan rencana pengungsian (evakuasi).

Lebihi Usia Normal

Kepala Pengairan UPT Pemali Hulu, Tasali menyatakan, Waduk Penjalin dibangun semasa kolonial belanda sekitar 1930 sampai 1934.

 “Usianya sekarang sudah 83 tahun. Sudah melebihi usia normal 50 tahun,” kata Tasali. Meski pengelolaan waduk berada di bawah Balai Besar Pemali Juana, Pemkab Brebes berkewajiban memantau karena salah satu fungsi waduk adalah menyuplai air ke wilayah Brebes utara saat musim kemarau.

0 Tronton Holcim Nyungsep ke Sawah

Diduga akibat rem blong, sebuah truk tronton pengangkut bahan semen Holcim terjeremab ke sawah di jalan lingkar Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu 27 Februari 2013 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari.

Tidak ada korban maupun luka pada kecelakaan tunggal tersebut. Sampai Rabu pagi truk naas tersebut masih dibiarkan dan belum ditarik.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, truk dengan nomor polisi B 9313 QZ melaju dari arah Jakarta menuju Purwokerto. Saat di lokasi kejadian, tepatnya di dekat jembatan Sungai Keruh jalan menyempit karena badan jalan ambrol dan lalu lintas diberlakukan buka tutup atau bergantian. Pengemudi berusaha menghentikan truk, karena dari arah

berlawanan ada kendaraan lain yang akan melintas. Truk tidak dapat dihentikan karena rem tiba-tiba tidak berfungsi.

"Remnya blong dan truk dibuang ke sawah untuk menghindari kecelakaan bertabrakan dengan kendaraan lain," kata Wito salah satu warga.

Akibat peristiwa itu, truk mengalami kerusakan pada bagian bawahnya. Tanggul pembatas jalan juga rusak, karena tertabrak truk yang terjerembab ke sawah sebelah barat jalan tersebut.

3 Belum Mekar Sudah Pecah?

Di saat bupati dan DPRD memberikan angin segar tentang usulan pemekaran Kabupaten Brebes, tim pengusung pemekaran justru dilanda perpecahan. Kabar itu terendus dalam jejaring sosial Facebook dan pesan berantai melalui SMS yang diterima wartawan.  

Beberapa SMS yang mengabarkan perpecahan antara lain berbunyi “Forum Kades dan BPD mencabut SK Pemekaran Bumiayu menjadi kabupaten karena pemekaran dianggap tidak sehat lagi dan jauh dari unsur kekompakan”. Kalimat senada juga diunggah ke jejaring sosial Facebook grup Pemekaran Jalan Terus.

Informasi diperoleh Suara Merdeka, sebelum kabar perpecahan menyeruak, sejumlah pegiat pemekaran melakukan pertemuan terbatas. Mereka yang hadir antara lain Slamet Riyadi, Untung Imam Subagyo, H Nur Endro (Bumiayu), Syamsul Maarif (Salem), dan Syamsul Maarif (Sirampog).

“Memang benar ada pertemuan terbatas yang membahas perkembangan gerakan pemekaran yang dinilai sudah tidak murni lagi,” kata Slamet Riyadi dimintai konfirmasi Suara Merdeka, Selasa (19/2).

Ketua Forum Kades dan BPD Sebapa Sato Bumi Zaenal Arifin membenarkan ada rapat terbatas yang membahas perkembangan pemekaran yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok.

“Silakan parpol ikut berjuang pemekaran tetapi jangan menelikung yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan parpol,” kata dia.

Menurut Zaenal, rapat terbatas belum menghasilkan keputusan yang final dengan mencabut surat dukungan.

0 Presidium dan Forkom Kades Dihapus

Presidium atau Forum Kades dan BPD sebagai tim pengusung pemekaran bakal dihapus. Keberadaannya akan diganti dengan Komite Pemekaran. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Brebes H Imam Sairi, kemarin. “Setelah studi banding ke Lombok Utara dan Lombok Barat di NTB, hanya ada satu wadah pemekaran namanya Komite Pemekaran,” kata dia. 

Menurut Sairi, Komite Pemekaran akan menjadi salah satu hasil yang akan direkomendasikan oleh pansus ke pimpinan dewan dan bupati. 

Menurutnya lagi, keberadaan komite akan ditetapkan melalui SK Bupati, sehingga berhak mendapatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerjanya. 

Seperti diketahui, pemekaran kabupaten Brebes saat ini diusung oleh beberapa tim yakni Presidium dan Forum Kades dan BPD “Sebapa Sato Bumi”. Di belakangnya terdapat tim asistensi yang bertugas menopang penyediaan data. Belakangan, Forkom Kades dan BPD dikabarkan akan mencabut dukungan karena kecewa terhadap presidium yang dinilai tidak kompak (Suara Merdeka, 20/2).

Terhadap kekecewaan sejumlah pegiat pemekaran, Sairi mengaku cukup menyayangkan sekalipun dalam konteks demokrasi hal tersebut merupakan sebuah kewajaran. “Semua pihak dapat menahan diri dan menjaga kekompakan,” pinta Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. 

Anggota Pansus lainnya Sururul Fuad menyarankan anggota komite pemekaran sebaiknya orang-orang independen dan nonpartisan. “Akan sulit dan tidak maksimal jika orang-orang partai masuk dalam komite pemekaran. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan Komite Pemekaran akan menjadi jantung perjuangan mewujudkan Brebes Selatan sebagai kabupaten baru.  

Ketua Forkom Kades dan BPD Zaenal Arifin SAg mengaku belum bisa memberikan komentar.

0 Pansus Pemekaran Maju Terus

H. Imam Sairi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, H. Imam Sairi, menyayangkan adanya kabar akan dicabut kembali Surat Keputusan (SK) usulan pemekaran Brebes, oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Jika benar dicabut merupakan langkah mundur dan sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Patut disayangkan kalau benar akan dicabut usulannya, itu langkah mundur yang tidak pro rakyat," ujarnya kepada PanturaNews.Com, Rabu 20 Februari 2013 di Bumiayu.

Menurutnya, pemekaran yang akan menjadikan enam kecamatan di Brebes bagian selatan yang meliputi enam kecamatan, yakni Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Bantarkawung dan Salem untuk menjadi daerah otonomi tersendiri, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran akan mempermudah pelayanan dan mempercepat pembangunan sehingga rakyat akan menikmati banyak kemudahan dan keuntungan.

"Arah dan tujuan akhir dari pemekaran itu untuk kemakmuran rakyat, tidak ada tujuan lain karenanya mestinya harus segera diwujudkan," katanya Sairi.

Dikatakan, tokoh-tokoh masyarakat Brebes di bagian utara sangat mendukung pemekaran karena telah menjadi kebutuhan untuk kemajuan pembangunan. Pemekaran tidak difahami sebagai pemisahan tapi sebagai upaya mensejahterakan rakyat, karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Brebes.

"Tokoh masyarakat di utara sangat mendukung pemekaran, kenapa justru di selatan sendiri akan menarik usulan," ucap Sairi.

Kata dia, Pansus Pemekaran akan terus bekerja melakukan tugasnya dan tidak akan terpengaruh oleh kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran. Kepada para penggagas dan pejuang pemekaran diharapkan bisa berbuat dengan niat yang ikhlas tanpa maksud lainnya. 

"Insya Allah pemekaran akan terwujud kalau semuanya bisa berbuat dengan maksud yang bersih dan ikhlas," tegas Sairi.

Sementara itu, Kordinator Forum Kades dan BPD, Zaenal Arifin SAg, saat dikonfirmasi kembali tentang kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran, mengatakan, itu hanya kabar yang tidak akan dilaksanakan. Forum Kades dan BPD akan tetap melanjutkan perjuangan pemekaran untuk kepentingan kemanjuan dan kesejahteraan rakyat. 

"Tidak akan dicabut, pemekaran tetap berjalan sesuai keinginan masyarakat," katanya.

Diungkapkan, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya. Masalah itu rencananya kan diselesaikan dengan rapat yang akan dilaksanakan Kamis 21 Februari 2013 besok.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik, tapi akan segera kita selesaikan," tandas Zaenal.

0 Nh Lo? Rekomendasi Pemekaran Bakal Dicabut?

Usulan pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikabarkan akan dicabut kembali oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Kabar itu beredar melalui pesan singkat atau SMS telepon seluler yang disebarkan pada orang-orang tertentu.

"Ini SMS terusan dari Forum BPD dan Kades, akan mencabut Surat Keputusan (SK) Pemekaran," kata aktivis LSM Gugat, Untung Imam Subagyo kepada PanturaNews.Com, Selasa 19 Februari 2013.

Menurutnya, perjuangan pemekaran sudah tidak sehat lagi dan jauh dari kekompakan. Bahkan ada oknum yang jadi biang kegagalan dari perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes. "Memang kalau masih ada oknum-oknum dipastikan perjuangan pemekaran tidak akan berhasil, seperti yang sudah-sudah," ketus Untung.

Dikatakan, presure atau tekanan pemekaran hanya dijadikan sebagai ajang barter jabatan dan kepentingan politik. Ada yang mengandalkan ketokohan tapi tidak ada gerakan dan hanya numpang serta main belakang. "Tidak punya inisiatif tapi hanya ingin didatangi saja," kata Untung.

Sementara itu, Kordinator Forum BPD dan Kades, Zaenal Arifin SAg, ketika dikonfirmasi tentang itu mengatakan, untuk jawaban kepastiannya menunggu hari Kamis 21 Feberuari 2013, setelah dilakukan pertemuan antara Forum BPD dan Kades dengan Presedium Pemekaran.

"Sekarang saya belum bisa beri jawaban benar dicabut atau tidak, nanti saja setelah pertemuan Kamis besok," katanya.

Kata dia, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik," tandas Zaenal.

Beginilah kalau kebanyakan oknum numpang tenar dan numpang kuasa.

0 RSUD Bumiayu Harus Utamakan Fungsi Sosial

Bupati Brebes, Jawa Tengah, Hj Idza Priyanti SE, mengharap keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu, benar-benar memiliki fungsi sosial dengan memberikan pelayanan perawatan dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.

"RSUD Bumiayu hendaknya benar-benar memiliki fungsi sosial untuk pelayanan kesehatan masyarakat," katanya saat memberi pengarahan pada acara pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural pada RSUD Bumiayu, Senin 18 Februari 2013.

Menurutnya, RSUD juga jangan terjebak seperti visi hotel yang mengutamakan kemewahan. Sebaliknya, harus dapat melayani kebutuhan pemulihan kesehatan bagi masyarakat dan tetap memberikan fasilitas bagi warga yang tidak mampu. "Fasilitas untuk untuk warga tidak mampu diutamakan sesuai dengan aturan," ujar Idza.

Dikatakan, kepada para pejabat struktural yang dilantiknya diminta untuk mengutamakan integritas, loyalitas dan komitmennya sebagai pelayan masyarakat. "Netralitas dan sensitivitas serta responsif hendaknya juga dimiliki," ucap Idza.

Sementara pejabat yang dilantik adalah, drg Rozikin sebagai Direktur RSUD Bumiayu, Wijayanto SKM sebagai Kasubbag Tata Usaha RSUD Bumiayu, dr Dedy Iskandar Zulkarnaen sebagai Kasi Pelayanan RSUD Bumiayu dan sumarno AMK sebagai Kasi Perawatan RSUD Bumiayu.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas. Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Brebes, Narjo dan beberapa pejabat di lingkungan Setda Brebes. Menyaksikan pula para Camat di Brebes bagian selatan dan juga tokoh masyarakat.

0 Kematian Ibu Hamil di Brebes Tertinggi se-Jateng

PanturaNews (Brebes) - Angka kematian ibu hamil dan saat persalinan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 51 orang ibu atau meningkat dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 34 orang. Demikian dungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes, dr. H. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes, usai mengikuti apel pagi bersama Bupati Brebes, Idza Priyanti, di Kecamatan Bumiayu, Kamis 14 Februari 2013.

"Angka kematian ibu hamil saat persalinan masih tinggi atau sebanyak 51 orang untuk tahun 2012 tahun sebelumnya 34 orang," ujarnya

Menurutnya, angka sebesar itu tertinggi di Jawa Tengah karena jumlah penduduk di Brebes juga termasuk yang tertinggi. Pihaknya kini berupaya untuk dapat menurunkan angka kematian ibu hamil itu serendah mungkin pada tahun 2013 ini.

"Sedang kita upayakan untuk menurunkan angka itu serendah mungkin," kata Gunadi.

Dikatakan, beberapa langkah dilakukan baik program maupun upaya pelayanan kesehatan sampai ke tingkat paling rendah. Pelayanan kesehatan di Puskesmas terus ditingkatkan juga melalui bidan desa, serta kader-kader kesehatan yang ada di setiap desa.

"Upaya terus kami lakukan termasuk dengan pelayanan kesehatan dan persalinan secara gratis," ucap Gunadi.

Dia mengungkapkan, kebanyakan kematian ibu hamil saat persalinan terjadi di Rumah Sakit (RS) dan kurang dari 24 jam. Hal itu terjadi kemungkinan adanya beberapa kendala saat dirujuk, mungkin ibu hamil itu enggan dirujuk atau juga karena faktor lainnya.

"Bisa jadi ada kendala dalam sistem rujuknya atau juga karena tidak mau dirujuk, ini yang akan kita benahi," tutur Gunadi.

Ditambahkan, dalam upaya menurunkan tingkat kematian ibu hamil saat persalinan Dinkes Brebes juga akan menggandeng Unicef dan Ausaid, dua lembaga PBB yang menangani masalah anak dan kesehatan. "Kita akan coba untuk bisa mendapat bantuan dan dukungan dari Unicef dan Ausaid," tandas Gunadi.

Sementara itu diperoleh informasi, di Jawa Tengah angka kematian ibu hamil dan saat persalinan paling banyak di Brebes (51 orang), disusul Kabupaten Tegal (39 orang), Pemalang (35 orang), serta Cilacap dan Grobogan masing-masing (34 orang).

 Sedang untuk Kota Solo (enam orang), Boyolali (15 orang), Karanganyar (17 orang), Klaten dan Sragen masing-masing 19 orang, Wonogiri (13 orang) Sukoharjo (9 orang).

0 Waspada Lewat Jembatan Kali Kerur

Perbaikan darurat Jembatan Keruh di Jalan Lingkar Bumiayu dengan menguruk bagian oprit yang longsor dengan material tanah tidak bertahan lama. Sebab, material urukan kembali melorot sehingga dikhawatirkan jembatan kembali ambles saat banjir menerjang.

“Bronjong pengaman ambrol sehingga kalau banjir datang arusnya langsung menerjang oprit jembatan. Bila tidak ada penanganan jembatan bisa ambles lagi,” kata Slamet Riyadi, warga Bumiayu.

Pihaknya berharap kondisi tersebut dapat segera menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Bina Marga Provinsi. “Jika tidak ada penanganan material urukan akan terus melorot. Ini berarti hanya buang-buang uang saja,” katanya.

Slamet menambahkan, jika Bina Marga Pemprov belum melakukan perbaikan susulan dalam waktu dekat, Pemkab Brebes harus segera mengambil tindakan. “Kami mengapresiasi langkah cepat bupati Idza Priyanti dalam penanganan bencana yang menyebabkan jembatan keruh rusak.  Kami minta Pemkab mendesak Bina Marga Pemprov melakukan perbaikan secara permanen,” kata Slamet.

Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Ahmad Satibi menyatakan atas perintah bupati pihaknya telah melakukan langkah langkah penanganan darurat paska ambrolnya oprit jembatan. Dalam hal penanganan permanen, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bina Marga Provinsi.

Selain penanganan jembatan, Pemkab juga telah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi terkait penanganan alur sungai di hulu maupun hilir jembatan. “Atas masukan masyarakat terkait kondisi jembatan Keruh segera kita tindaklanjuti ke Bina Marga Provinsi,” katanya.

0 Belum Ketemu, Pencarian Dihentikan

BUMIAYU - Pencarian korban tertimbun tanah longsor di Dukuh Luwung Plompong, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Brebes,  resmi dihentikan, Senin (11/2) pukul 11.15.

Hal itu menyusul adanya pernyataan keluarga yang telah mengikhlaskan keberadaan dan nasib para korban. Hingga hari kelima setelah bencana, korban yang belum ditemukan adalah Sutar (50), Kastrap (60) dan Radun (50). Seluruhnya warga Luwung Desa Plompong.

Sebelum pencarian dihentikan, tim evakuasi yang terdiri atas SAR, TNI, dan Polri yang dibantu dengan alat berat berhasil menemukan jenazah Sumi (60). Korban ditemukan sekitar pukul 10.00 di sebelah barat lokasi penemuan jenazah Taryo sekitar dengan kedalaman timbunan tanah hampir mencapai tiga meter. Jenazah Sumi ditemukan utuh dengan posisi telungkup menghadap ke timur. Di bagian punggungnya masih terikat gendongan berisi jagung.

Jenazah langsung dievakuasi ke Posko Bencana untuk dimandikan untuk kemudian sekitar pukul 15.00 dimakamkan di pemakaman umum setempat.  

Dengan demikian, tim evakuasi yang bekerja sejak Kamis (7/2) atau sehari setelah longsor menerjang berhasil menemukan dua jenazah. Sebelum Sumi, jenasah Taryo (55) ditemukan terlebih dulu pada Jumat (8/2). Korban tewas lainnya Rapimah (45) dievakuasi warga beberapa saat setelah longsor menerjang. Adapun korban selamat adalah Sukim (40) dan anaknya Hamdan (4).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes Rais Khana menyatakan seluruh tim evakuasi ditarik dari lokasi sesaat setelah upaya pencarian korban resmi dihentikan pukul 11.15. “Keluarga korban telah ikhlas sehingga pencarian dihentikan,” katanya. Diungkapkan, kendala terberat dalam evakuasi korban adalah masalah cuaca dan peralatan. Selain itu, titik longsor juga rawan sehingga dikhawatirkan membahayakan tim evakuasi.

“Sebelum alat berat datang dan beroperasi, timbunan longsor berkedalaman 3 meter sampai 5 meter hanya digali dengan cangkul,” katanya.  

2 Anjing & Paranormal Terlibat Pencarian Korban Longsor

PanturaNews (Brebes) - Anjing pelacak dan paranormal ikut terlibat dalam upaya menemukan korban longsor di Dukuh Luwung, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Meski begitu upaya pencarian korban pada Kamis 07 Februari 2013 belum berhasil, karena cuaca mendung disertai gerimis dan pencarian sementara ditunda.

Kordinator Tim SAR Brebes, Ade Dhanie, mengatakan selain menggunakan anjing pelacak, paranormal juga ikut terlibat dalam upaya pencarian korban yang tertimbun. "Kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa secepatnya temukan korban yang tertimbun," katanya.

Anjing pelacak didatangkan dari Unit Satwa Polresta Tegal, sesampai di lokasi dua ekor itu langsung dibawa ke timbunan tanah longsoran yang langsung mengendus-endus. Sementara paranormal nampak konsentrasi saat melakukan pemindaian lokasi keberadaan para korban.

Paranormal yang diketahui bernama Bari Mubarok yang juga tokoh adat itu nampak menunjuk-nunjuk ke beberapa lokasi, dan memintai anggota Linmas untuk menancapkan kayu sebagai tanda. "Menurut hasil penerawangan saya, korban ada di sekitar tanda itu dan mereka sudah meninggal semua," katanya.

Sementara pencarian yang sempat dilakukan selama lima jam terpaksa dihentikan sementara karena cuaca berkabut dan hujan turun. Pencarian akan dilanjutkan Jumat 08 Februari 2013 besok. "Kita akan terus upayakan pencarian sampai ketemu atau tujuh hari," kata Ade.

Seperti diketahui delapan orang menjadi korban bencana tanah longsor yang terjadi di Dukuh Luwung, Desa Plompong, Rabu 06 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB. Lima orang masih tertimbun, satu orang ditemukan sudah tidak bernyawa dan dua orang luka-luka. Korban yang tertimbun longsor merupakan petani yang sedang memanen jagung di ladang yang terletak di bawah lereng bukit kawasan hutan pinus milik Perhutani. Timbunan longsor mencapai setebal 4 - 5 meter.

Korban yang belum dtemukan adalah, Radun (50), Sukyad alias Sutar (50), Kasrap (60), Sumi (65), Taryo (55) kelimanya merupakan warga Dukuh Luwung RT 06 RW 07 Desa Plompong, Kecamatan Sirampog. Korban tewas yang telah ditemukan adalah Supimah (40), warga Dukuh Luwung RT 07 RW 07 Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan. Sedang korban selamat dan mengalami luka-luka adalah Sukim (40) bersama anaknya Hamdan yang masih berumur empat tahun, warga Dukuh Luwung RT 07 RW 07 Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan.

Lereng bukit yang longsor merupakan kawasan hutan pinus Perhutani Petak 33E RPH Sirampog. Ketinggian tebing yang longsor kurang lebih 150 meter dengan kemiringan 50 derajat. Pada lereng bukit terdapat terdapat pohon pinus tanaman tahun 2007, selain itu dikawasan tersebut juga menjadi lahan tanaman jagung garapan warga.

0 Cuaca Buruk, Pencarian Korban Longsor Dihentikan

PanturaNews (Brebes) - Upaya pencarian terhadap lima korban longsor lereng bukit yang masih tertimbun di Dukuh Luwung, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara. Hal itu karena pertimbangan cuaca yang mendung dan turun hujan.

"Pertimbangan keamanan sementara kami hentikan sambil menunggu cuaca bagus," kata Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Abu Hanifah Nur, Kamis 07 Februari 2013 di lokasi bencana.

Upaya pencarian dilakukan sejak pukul 08.00 WIB oleh tim gabungan sebanyak 304 personil dari TNI, Polri, Tim SAR, Linmas dan juga warga. Pencarian lima korban dilakukan secara manual dengan menyingkirkan timbunan tanah longsoran yang jumlahnya ribuan kubik.

"Pencarian dihentikan sementara pada pukul 13.00 setelah sempat dilakukan penggalian selama lima jam," ujar Abu Hanifah.

Pencarian akan kembali dilakukan sambil menunggu cuaca bagus atau Jumat 08 Februari 2013 besok. Kendalanya sering turun kabut yang membuat pandangan terbatas sehingga dikawatirkan bila ada tenda-tanda longsor susulan tidak terlihat.

Seperti diketahui Delapan orang menjadi korban bencana tanah longsor yang terjadi di Dukuh Luwung, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu 06 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB. Lima orang masih tertimbun, satu orang ditemukan sudah tidak bernyawa dan dua orang luka-luka.

Korban yang tertimbun longsor merupakan petani yang sedang memanen jagung di ladang yang terletak di bawah lereng bukit kawasan hutan pinus milik Perhutani. Timbunan longsor mencapai setebal 4 - 5 meter.

Korban yang belum dtemukan adalah, Radun (50), Sukyad alias Sutar (50), Kasrap (60), Sumi (65), Taryo (55) kelimanya merupakan warga Dukuh Luwung RT 06 RW 07 Desa Plompong, Kecamatan Sirampog. Korban tewas yang telah ditemukan adalah Supimah (40), warga Dukuh Luwung RT 07 RW 07 Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan. Sedang korban selamat dan mengalami luka-luka adalah Sukim (40) bersama anaknya Hamdan yang masih berumur empat tahun, warga Dukuh Luwung RT 07 RW 07 Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan.

Lereng bukit yang longsor merupakan kawasan hutan pinus Perhutani Petak 33E RPH Sirampog. Ketinggian tebing yang longsor kurang lebih 150 meter dengan kemiringan 50 derajat. Pada lereng bukit terdapat terdapat pohon pinus tanaman tahun 2007, selain itu dikawasan tersebut juga menjadi lahan tanaman jagung garapan warga.

Waka Adm Perum Perhutani KPH Pekalongan Bara, Mugni yang meninjau ke lokasi mengatakan, longsor itu sendiri diperkirakan akibat curah hujan yang intensitasnya cukup tinggi sehingga mengakibatkan tanah yang kondisinya lembek itu melorot dari ketinggian. Kondisi tegakan berupa tanaman pinus sebelum longsor cukup bagus. "Curah hujan tinggi dan kondisi tanahnya lembek sehingga menyebabakan longsor," katanya.

Dikatakan, luasan longsor diperkirakan lebar 30 meter dan panjang 75 meter mulai dari bagian tengah lereng sampai hampir puncak bukit. Pada bagian lereng terdapat resapan air dan parit kecil, saat curah hujan tinggi bagian tersebut tidak mampu menampung air sehingga terjadi longsor.

"Bagian atas ada resapan air dan itu mungkin tidak mampu menampung air akibat curah hujan yang tinggi," tandas Mugni.

0 Waspada "Hujan Duit" di Pilkades

Meskipun dalam aturan telah jelas ditentukan bahwa penggunaan politik uang (money politic) untuk memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) dilarang, akan tetapi praktik tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu, tim pemantau maupun panitia Pilkades diharapkan dapat selalu bersikap tegas. Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, akan menggelar Pilkades serentak di 139 desa se-Kabupaten Brebes.

''Untuk itu, apabila ada indikasi yang mengarah adanya praktik money politic, hendaknya tim pemantau maupun panitia bersikap tegas sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya dengan memberikan peringatan atau bila terbukti, mendiskualifikasikan calon yang bersangkutan," ujar Koordinator Badan Pekerja LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto kepada PanturaNews.com, Senin 04 Februari 2013.

Lebih lanjut diungkapkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pemilih juga masuk dalam ranah politik uang. Hanya saja, permainan politik uang memang sulit untuk dapat diungkap. Sebab, pengungkapan harus didukung oleh bukti-bukti serta saksi-saksi. Padahal, biasanya praktik ini dilakukan secara terselubung dengan modus operandi dilaksanakan secara berantai.

Tidak hanya masalah politik uang ini saja, Darwanto juga meminta kepada Tim pemantau maupun Panitia Pikades bersikap tegas dalam menegakkan aturan secara umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pilkades diharapkan akan bisa berjalan tertib, aman, dan lancar.

''Panitia Pilkades harus bersikap tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang digariskan. Sehingga, ajang Pilkades dapat berjalan dengan baik dan terhidar dari hal-hal yang tidak diinginkan,''pesannya.

Secara terpisah, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Brebes, Drs. Tatag Koes Adianto MSi mengemukakan, Pilkades akan dilakukan serentak di 139 desa se-Kabupaten Brebes.

"Untuk gelombang satu, meliputi desa di wilayah Brebes selatan yang terdiri dari 6 Kecamatan, antaralain, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung, Salem, Sirampog dan Tonjong dimulai pada Selasa 5 Februari 2012 besok," katanyua.

Sementara gelombang kedua, lanjut Tatag, meliputi desa wilayah Brebes tengah, yang terdiri dari 6 kecamatan, yakni kecamatan Jatibarang, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Kersana dan Banjarharjo, yang pelaksanaan pilkadesnya dimulai pada 12 Februari 2013. Serta gelombang ketiga meliputi desa di wilayah utara pada Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari mulai pada 19 Februari 2012 mendatang.

Menurutnya, dari 139 desa yang akan melaksanakan Pilkades tersebut, 132 desa diantaranya memang telah habis masa jabatan kepala desanya. Sementara 7 desa lainnya, saat ini tengah mengalami kekosongan kades karena berbagai faktor, seperti diberhentikan, mengundurkan diri hingga meninggal dunia.

''Berbagai persiapan sudah dilakukan, antara lain dengan sosialisasi di tingkat kabupaten, serta pembentukan panitia Pilkades,'' ungkapnya.

Dia menambahkan, pilkades merupakan wujud nyata proses demokrasi bagi masyarakat desa, sebab warga dapat memilih secara langsung calon pimpinannya sesuai dengan aspirasi. Sehingga kepada pemilih diminta bisa menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya.

''Hak menggunakan suara dari para pemilih akan dijamin sesuai dengan undang-undang dalam koridor hukum bebas dan rahasia,'' tandasnya.

0 Pansus Pemekaran Brebes Kejar Tayang

Kendati Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), saat ini masih menunggu kekurangan berkas usulan persyaratan administratif dari masyarakat pemrakarsa, sebagaimana diatur dalam PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yakni meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Sebagaimana diketahui, kekurangan persyaratan administratif dimaksud meliputi dua pasal, yakni kelengkapan lampiran aspirasi dari masyarakat desa di wilayah Selatan serta pada pendelegasiannya.

Wakil Ketua Pansus Pemekaran, Imam Sairi mengatakan, Pansus Pemekaran DPRD telah mengundang sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, untuk membahas kesiapan dan kondisi yang ada di wilayah Brebes Selatan.

"Tadi kami bertemu dengan SKPD dan pihak Kesekretariatan Daerah," ujar Imam Sairi kepada PanturaNews.Com," Senin 04 Februari 2013.

Meskipun, kata Imam Sairi, keputusan dari pemekaran merupakan atas prakarsa DPRD, namun diperlukan menyerap data dan informasi dari pihak eksekutif dan masyarakat. Sebab, dalam rekomendasi nantinya akan melampirkan surat dari DPRD maupun Bupati Brebes.

"Mau diserahkan atau tidak, itu nantinya tergantung dari Bupati, tentunya dengan mempertimbangkan hasil pembahasan Pansus maupun hasil kajian lainnya," tandasnya.

0 Dana Bedah Rumah Disunat Aparat Kades

Dana bantuan bedah rumah dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bagi warga miskin disejumlah desa se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), diduga dipotong oleh oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Jumlah dana bantuan dari APBN yang dicairkan lewat rekening BRI masing-masing penerima bantuan yang dipotong bervariasi. Namun, sebagian besar dana bantuan bedah rumah yang dipotong oleh oknum aparat desa sebesar Rp 300 ribu.

Bahkan, dana yang digunakan untuk kebutuhan belanja material tidak sesuai dengan yang diharapkan warga penerima bantuan. Disatu sisi, biaya bedah rumah semuanya dibebani oleh pihak penerima bantuan. Hal itu terjadi di Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Parahnya lagi, meski dana bantuan bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sudah dicairkan ke rekening BRI, masing-masing penerima bantuan diminta oleh pihak aparat desa dengan alasan untuk pengadaan/belanja material.

Namun, warga penerima dana bantuan bedah rumah tersebut belum menerima pengadaan/belanja material untuk bedah rumah. Hal itu terjadi di Desa Kalilangkap, Kecamatan Bumiayu, Kabbupaten Brebes.

Kepala Desa (Kades) Krasak, Kasub Ekotanojo saat dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah, ada oknum aparat desanya yang memotong dana bantuan bedah rumah dari Kemenpera. "Itu tidak benar kalau ada pemotongan yang dilakukan oleh aparat desa kami," ujar Kasub kepada PanturaNews.Com, Kamis 31 Januari 2013.

Menurutnya, justru dana bedah rumah yang dicairkan lewat rekening BRI masing-masing penerima bantuan yang jumlahnya 111 kepala keluarga itu diminta aparat desanya dikhawatirkan tidak digunakan untuk bedah rumah.

"Yang jelas dana itu diminta karena untuk dibelanjakan berupa barang-barang material, seperti pasir, semen, genteng dan lainnya," ungkapnya.

Salah satu toko bangunan material yang ditunjuk oleh pihak desa Kasir, warga Desa Krasak mengatakan pihaknya memberikan kebutuhan belanja berupa material atas perintah dari pihak desanya. Namun, pihaknya mengelak jika kebutuhan belanja material tidak sesuai dengan yang diharapkan warga penerima bantuan atas perintah dari pihak desa.

"Semua kebutuhan belanja material yang saya berikan itu sudah sesuai dengan perintah dari pihak desa.

Sementara Aziz Firdaus, salah satu warga Desa Kalilangkap, Kecamatan Bumiayu mengatakan, di desa ada 42 warga yang mendapatkan dana bantuan bedah rumah dari Kemenpera. Dana sebesar Rp 6 juta tersebut sudah masuk ke masing-masing rekening BRI penerima bantuan, namun diambil semua oleh pihak Kades setempat.

"Dari pengakuan Kades setempat uang tersebut akan dibagikan berupa material. Akan tetapi, meski uangnya sudah diambil, namun sampai saat ini pihak desa belum menyerahkan material kepada warga yang bersangkutan," katanya.

Pihaknya khawatir dana tersebut tidak akan 100 persen semuanya dikasihkan kepada warga yang bersangkutan. Karena itu, pihaknya beharap kepada instansi terkait untuk ikut membantu mengawasi dana bantuan bedah rumah miskin tersebut.

0 12 Pengedar dan Pemakai Ganja Dibekuk

Sebanyak 12 orang pemakai dan pengedar ganja di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Brebes, kemarin.

Mereka ditangkap saat sedang pesta barang terlarang tersebut. Dalam pengerebekan itu juga berhasil menangkap seorang bandar utamanya.

Ke-12 tersangka itu ditangkap di 6 lokasi yang berbeda, dalam waktu satu hari. Dari tangan para tersangka tersebut, polisi juga menyita 57,3 gram ganja kering dan 3 linting rokok ganja siap pakai.

Kali pertama, polisi berhasil menangkap tiga pengedar dan pemakai ganja yang sedang berpesta di tepi jalan masuk Dukuh Waru, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan.

Mereka adalah Sony Irawan (22) warga Desa Benda, Keca­matan Sirampog, Muhamad Salafudin Habibi (20), dan Riky Hidayat (17), keduanya warga Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan. Dari tangan mereka diamankan 1 paket ganja seberat 1,1 gram.

Hasil penangkapan itu kemudian dikembangkan, dan secara berturut-turut polisi berhasil menangkap tersangka lainnya. Yakni, Afipudin (25), warga Desa Pagojengan, Kecamatan Pagu­yangan, Fajar Mutaqin (32) warga Desa Linggapura, Keca­matan Tonjong.

Kemudian, Sigit Nugroho Pamungkas (30) warga Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu dan Fauzi Fikry (36) warga Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu. Selanjutnya yang ditangkap adalah Andika Prabukala (27) warga Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong. Novi Slamet Abrani (29), Yulianto (23), Muh Rizal (32), dan Fahroji (44), keempatnya warga Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong.

“Dari 12 tersangka ini diketahui 4 orang adalah pengedar. Se­dangkan sisanya adalah pemakai. Keempat orang itu adalah Sony Irawan, Muhamad Salafudin Habibi, Afipudin, dan Novi Slamet Abrani.’’

Barang bukti berupa 57,3 gram ganja kering serta 3 linting ganja.

‘’Dari empat pengedar itu, diketahui selaku bandar utama adalah Novi Slamet Abrani,” ungkap Kasat Narkoba Polres Brebes, AKP Sapari SH, Selasa (30/1).

Dia mengatakan, terbong­karnya pesta ganja itu berawal dari laporan maraknya peredaran ganja di kalangan pelajar di wilayah Brebes selatan. Dari laporan itu, pihaknya melakukan penyelidikan hingga diketahui jaringan peredarannya.

“Kasus ini kami ungkap setelah melakukan penyelidikan selama empat bulan. Begitu sasaran sudah pasti, langsung kami sergap dan dalam waktu satu hari berhasil kami tangkap semuanya,” ujar dia.

Lebih lanjut Kasat mengungkapkan, kali pertama pihaknya berhasil menangkap kelompok Sony Irawan yang sedang berpesta ganja. Dari hasil itu, kemudian dikembangkan hingga berhasil menangkap pelaku-pelaku lain.

“Mereka itu merupakan jaring­an pengedar ganja di wilayah Brebes selatan, yang meliputi Kecamatan Bumiayu, Pagu­yangan, Tonjong, Sirampog, Salem, dan Bantar­kawung,” terangnya. 

0 Longsor di Paguyangan, Bumiayu

BUMIAYU- Bukit di kawasan hutan petak 35i RPH Sirampog BKPH Paguyangan longsor menimbun empat rumah warga Dukuh Legok, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Brebes, Selasa (29/1) sekitar pukul 04.00. 

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sebanyak 17 jiwa terpaksa mengungsi. Material tanah yang menimbun hingga bagian atap juga meludeskan harta benda mereka. Sampai pukul 12.00, aparat TNI bersama warga masih melakukan upaya evakuasi barang milik warga yang masih bisa diselamatkan. 

Empat bangunan rumah yang tertimbun longsor itu yakni milik Slamet (42), Paing (45), Kasor (44) dan Slamet (48). Mereka yang kini mengungsi di rumah kerabat itu terlihat syok. Sebab, terlambat sedikit saja nyawa mereka menjadi taruhannya. 

0 Pemekaran: Tinggal Berharap Pemprov dan Pusat

BREBES - Keputusan pemekaran wilayah Kabupaten Brebes selatan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat. Pemkab Brebes akan patuh terhadap keputusan tersebut.

Usulan pemekaran yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Brebes tersebut diharapkan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE saat penyampaian pendapat mengenai usulan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes, yang dibacakan Wakil Bupati Narjo, Senin (28/1).

“Menanggapi usulan pemekaran kabupaten yang disampaikan DPRD, pendapat kami untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Wakil Bupati Brebes, Narjo.

Dia mengatakan, usulan pemekaran merupakan aspirasi dari masyarakat, karenanya agar segera ditindaklanjuti. Namun diakui prosesnya harus sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Adapun keputusan dimekarkan atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sebab, kedua pihak itu yang mempunyai kewenangan.

“Kami patuh aturan, jadi harus ditindaklanjuti sesuai aturan. Kami juga akan patuh terhadap keputusan provinsi dan pusat,” tandasnya.

Tiga Persyaratan

Menurut dia, pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah itu dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersanding, atau penggabungan beberapa daerah. Semua ketentuan tersebut telah diatur secara jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 

“Adapun persyaratannya ada tiga, yakni syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan,” terangnya.

Syarat administratif, lanjut dia, mencakup atas aspirasi sebagian besar masyarakat. Sedangkan syarat teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan dan luas wilayah.

Sementara, syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, calon ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. “Ini tentunya harus dipenuhi. Yang jelas, usulan pemekaran itu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Adapun keputusannya diserahkan ke provinsi dan pusat,” ungkapnya.