1 Warga Kebandungan Tewas Tersambar Petir

Dua warga Desa Kebandungan, Kecamatan Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah, menjadi korban sambaran petir. Salah satu diantaranya tewas setelah sempat diperiksa petugas kesehatan.

Korban tewas yakni Sudiryo (26), warga RT 02 RW 01 Desa Kebandungan, sementara tetangganya Riyo (30) mengalami luka bakar cukup parah, dan menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) di Purwokerto.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, kejadiannya pada Minggu 03 Maret 2013 sore. Saat itu Sudiryo yang pulang dari Bantarkawung naik ojek motor yang dikendarai oleh Riyo dalam keadaan hujan. Berboncengan keduanya pulang menuju Kebandungan. Ketika melintas di jalan pinggir aliran sungai Pemali yang masuk wilayah Kebandungan, tiba-tiba petir menyambar dari arah belakang hingga keduanya terjatuh.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dengan membawa keduanya ke petugas kesehatan. Tapi Sudiryo akhirnya meninggal setelah sempat diperiksa oleh petugas kesehatan tersebut.

Saksi mata, Udin (40) mengatakan, sambaran petir yang mengenai korban diduga dipicu oleh telepon seluler atau HP yang dibawa oleh korban. Saat warga memberi pertolongan handphone tersebut dalam keadaan aktiv dan menyala, kemungkinan ada panggilan masuk atau pesan singkat. "Kemungkinan juga korban habis menggunakan HP," katanya.

Kapolsek Bantarkawung, AKP Dofari SH ditemui wartawan, Senin 04 Maret 2013 membenarkan kejadian itu, menurutnya korban tewas dan yang terluka akibat sambaran petir. "Hasil pemeriksaan korban luka dan tewas akibat tersambar petir," katanya

Dihimbau kepada warga, untuk berhati-hati ketika sedang turun hujan yang menimbulkan petir. Begitu pula dengan penggunaan HP. Saat perjalanan apalagi hujan sebaiknya tidak menggunakan HP.

"Penggunanaan HP saat berkendara selain mengganggu konsentrasi juga bisa menimbulkan bahaya seperti men impa pada dua korban tadi," tandas Dofari.

0 Nh Lo? Rekomendasi Pemekaran Bakal Dicabut?

Usulan pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikabarkan akan dicabut kembali oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Kabar itu beredar melalui pesan singkat atau SMS telepon seluler yang disebarkan pada orang-orang tertentu.

"Ini SMS terusan dari Forum BPD dan Kades, akan mencabut Surat Keputusan (SK) Pemekaran," kata aktivis LSM Gugat, Untung Imam Subagyo kepada PanturaNews.Com, Selasa 19 Februari 2013.

Menurutnya, perjuangan pemekaran sudah tidak sehat lagi dan jauh dari kekompakan. Bahkan ada oknum yang jadi biang kegagalan dari perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes. "Memang kalau masih ada oknum-oknum dipastikan perjuangan pemekaran tidak akan berhasil, seperti yang sudah-sudah," ketus Untung.

Dikatakan, presure atau tekanan pemekaran hanya dijadikan sebagai ajang barter jabatan dan kepentingan politik. Ada yang mengandalkan ketokohan tapi tidak ada gerakan dan hanya numpang serta main belakang. "Tidak punya inisiatif tapi hanya ingin didatangi saja," kata Untung.

Sementara itu, Kordinator Forum BPD dan Kades, Zaenal Arifin SAg, ketika dikonfirmasi tentang itu mengatakan, untuk jawaban kepastiannya menunggu hari Kamis 21 Feberuari 2013, setelah dilakukan pertemuan antara Forum BPD dan Kades dengan Presedium Pemekaran.

"Sekarang saya belum bisa beri jawaban benar dicabut atau tidak, nanti saja setelah pertemuan Kamis besok," katanya.

Kata dia, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik," tandas Zaenal.

Beginilah kalau kebanyakan oknum numpang tenar dan numpang kuasa.

0 Kematian Ibu Hamil di Brebes Tertinggi se-Jateng

PanturaNews (Brebes) - Angka kematian ibu hamil dan saat persalinan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 51 orang ibu atau meningkat dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 34 orang. Demikian dungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes, dr. H. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes, usai mengikuti apel pagi bersama Bupati Brebes, Idza Priyanti, di Kecamatan Bumiayu, Kamis 14 Februari 2013.

"Angka kematian ibu hamil saat persalinan masih tinggi atau sebanyak 51 orang untuk tahun 2012 tahun sebelumnya 34 orang," ujarnya

Menurutnya, angka sebesar itu tertinggi di Jawa Tengah karena jumlah penduduk di Brebes juga termasuk yang tertinggi. Pihaknya kini berupaya untuk dapat menurunkan angka kematian ibu hamil itu serendah mungkin pada tahun 2013 ini.

"Sedang kita upayakan untuk menurunkan angka itu serendah mungkin," kata Gunadi.

Dikatakan, beberapa langkah dilakukan baik program maupun upaya pelayanan kesehatan sampai ke tingkat paling rendah. Pelayanan kesehatan di Puskesmas terus ditingkatkan juga melalui bidan desa, serta kader-kader kesehatan yang ada di setiap desa.

"Upaya terus kami lakukan termasuk dengan pelayanan kesehatan dan persalinan secara gratis," ucap Gunadi.

Dia mengungkapkan, kebanyakan kematian ibu hamil saat persalinan terjadi di Rumah Sakit (RS) dan kurang dari 24 jam. Hal itu terjadi kemungkinan adanya beberapa kendala saat dirujuk, mungkin ibu hamil itu enggan dirujuk atau juga karena faktor lainnya.

"Bisa jadi ada kendala dalam sistem rujuknya atau juga karena tidak mau dirujuk, ini yang akan kita benahi," tutur Gunadi.

Ditambahkan, dalam upaya menurunkan tingkat kematian ibu hamil saat persalinan Dinkes Brebes juga akan menggandeng Unicef dan Ausaid, dua lembaga PBB yang menangani masalah anak dan kesehatan. "Kita akan coba untuk bisa mendapat bantuan dan dukungan dari Unicef dan Ausaid," tandas Gunadi.

Sementara itu diperoleh informasi, di Jawa Tengah angka kematian ibu hamil dan saat persalinan paling banyak di Brebes (51 orang), disusul Kabupaten Tegal (39 orang), Pemalang (35 orang), serta Cilacap dan Grobogan masing-masing (34 orang).

 Sedang untuk Kota Solo (enam orang), Boyolali (15 orang), Karanganyar (17 orang), Klaten dan Sragen masing-masing 19 orang, Wonogiri (13 orang) Sukoharjo (9 orang).

0 Waspada "Hujan Duit" di Pilkades

Meskipun dalam aturan telah jelas ditentukan bahwa penggunaan politik uang (money politic) untuk memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) dilarang, akan tetapi praktik tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu, tim pemantau maupun panitia Pilkades diharapkan dapat selalu bersikap tegas. Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, akan menggelar Pilkades serentak di 139 desa se-Kabupaten Brebes.

''Untuk itu, apabila ada indikasi yang mengarah adanya praktik money politic, hendaknya tim pemantau maupun panitia bersikap tegas sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya dengan memberikan peringatan atau bila terbukti, mendiskualifikasikan calon yang bersangkutan," ujar Koordinator Badan Pekerja LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto kepada PanturaNews.com, Senin 04 Februari 2013.

Lebih lanjut diungkapkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pemilih juga masuk dalam ranah politik uang. Hanya saja, permainan politik uang memang sulit untuk dapat diungkap. Sebab, pengungkapan harus didukung oleh bukti-bukti serta saksi-saksi. Padahal, biasanya praktik ini dilakukan secara terselubung dengan modus operandi dilaksanakan secara berantai.

Tidak hanya masalah politik uang ini saja, Darwanto juga meminta kepada Tim pemantau maupun Panitia Pikades bersikap tegas dalam menegakkan aturan secara umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pilkades diharapkan akan bisa berjalan tertib, aman, dan lancar.

''Panitia Pilkades harus bersikap tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang digariskan. Sehingga, ajang Pilkades dapat berjalan dengan baik dan terhidar dari hal-hal yang tidak diinginkan,''pesannya.

Secara terpisah, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Brebes, Drs. Tatag Koes Adianto MSi mengemukakan, Pilkades akan dilakukan serentak di 139 desa se-Kabupaten Brebes.

"Untuk gelombang satu, meliputi desa di wilayah Brebes selatan yang terdiri dari 6 Kecamatan, antaralain, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung, Salem, Sirampog dan Tonjong dimulai pada Selasa 5 Februari 2012 besok," katanyua.

Sementara gelombang kedua, lanjut Tatag, meliputi desa wilayah Brebes tengah, yang terdiri dari 6 kecamatan, yakni kecamatan Jatibarang, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Kersana dan Banjarharjo, yang pelaksanaan pilkadesnya dimulai pada 12 Februari 2013. Serta gelombang ketiga meliputi desa di wilayah utara pada Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari mulai pada 19 Februari 2012 mendatang.

Menurutnya, dari 139 desa yang akan melaksanakan Pilkades tersebut, 132 desa diantaranya memang telah habis masa jabatan kepala desanya. Sementara 7 desa lainnya, saat ini tengah mengalami kekosongan kades karena berbagai faktor, seperti diberhentikan, mengundurkan diri hingga meninggal dunia.

''Berbagai persiapan sudah dilakukan, antara lain dengan sosialisasi di tingkat kabupaten, serta pembentukan panitia Pilkades,'' ungkapnya.

Dia menambahkan, pilkades merupakan wujud nyata proses demokrasi bagi masyarakat desa, sebab warga dapat memilih secara langsung calon pimpinannya sesuai dengan aspirasi. Sehingga kepada pemilih diminta bisa menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya.

''Hak menggunakan suara dari para pemilih akan dijamin sesuai dengan undang-undang dalam koridor hukum bebas dan rahasia,'' tandasnya.

0 Pansus Pemekaran Brebes Kejar Tayang

Kendati Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), saat ini masih menunggu kekurangan berkas usulan persyaratan administratif dari masyarakat pemrakarsa, sebagaimana diatur dalam PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yakni meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Sebagaimana diketahui, kekurangan persyaratan administratif dimaksud meliputi dua pasal, yakni kelengkapan lampiran aspirasi dari masyarakat desa di wilayah Selatan serta pada pendelegasiannya.

Wakil Ketua Pansus Pemekaran, Imam Sairi mengatakan, Pansus Pemekaran DPRD telah mengundang sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, untuk membahas kesiapan dan kondisi yang ada di wilayah Brebes Selatan.

"Tadi kami bertemu dengan SKPD dan pihak Kesekretariatan Daerah," ujar Imam Sairi kepada PanturaNews.Com," Senin 04 Februari 2013.

Meskipun, kata Imam Sairi, keputusan dari pemekaran merupakan atas prakarsa DPRD, namun diperlukan menyerap data dan informasi dari pihak eksekutif dan masyarakat. Sebab, dalam rekomendasi nantinya akan melampirkan surat dari DPRD maupun Bupati Brebes.

"Mau diserahkan atau tidak, itu nantinya tergantung dari Bupati, tentunya dengan mempertimbangkan hasil pembahasan Pansus maupun hasil kajian lainnya," tandasnya.

0 Warung di Buaran Ambruk Tersapu Sungai

Warung di Buaran

PanturaNews (Brebes) - Sebuah warung jajanan yang ada di pinggir Sungai Pemali, tepatnya di Dukuh Buaran RT 11 RW 01 Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah, ambruk dan amblas ke dasar sungai, Kamis 31 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB. Akibat peristiwa itu, tiga orang yang tengah berada di dalamnya terperosok bersama reruntuhan bangunan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, tiga orang yang ikut terperosok adalah, Marfuah (53) pemilik warung, Novi (20) anaknya dan Davi (3) cucunya. Ketiganya mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Bumiayu. Warung ambruk setelah pondasinya yang berada di atas tebing sungai itu longsor.

Sebelum ambruk pondasi bangunan warung mengalami retak-retak akibat banjir sungai yang terjadi sejak tiga hari terakhir. Meski begitu pemiliknya tidak menyangka warungnya akan ambruk.

"Bahkan waktu itu Novi dan Davi anaknya sedang berada di kamar mandi serta Marfuah sedang sibuk menyiapkan pekerjaan di warungnya sehingga ketiganya ikut terperosok," kata Munasik (57) tetangga yang juga kakak korban.

Kepala Desa Pangebatan, Sukardi membenarkan kejadian tersebut. Bangunan warung jajanan yang ambruk merupakan bangunan semi permanen dengan kontruksi papan. Warung berukuran 2 X 4 meter dan di bagian belakang menyambung dengan bangunan kamar mandi dan dapur.

"Semuanya, warung dan kamar mandi juga dapur ikut amblas," tandasnya.

0 12 Pengedar dan Pemakai Ganja Dibekuk

Sebanyak 12 orang pemakai dan pengedar ganja di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Brebes, kemarin.

Mereka ditangkap saat sedang pesta barang terlarang tersebut. Dalam pengerebekan itu juga berhasil menangkap seorang bandar utamanya.

Ke-12 tersangka itu ditangkap di 6 lokasi yang berbeda, dalam waktu satu hari. Dari tangan para tersangka tersebut, polisi juga menyita 57,3 gram ganja kering dan 3 linting rokok ganja siap pakai.

Kali pertama, polisi berhasil menangkap tiga pengedar dan pemakai ganja yang sedang berpesta di tepi jalan masuk Dukuh Waru, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan.

Mereka adalah Sony Irawan (22) warga Desa Benda, Keca­matan Sirampog, Muhamad Salafudin Habibi (20), dan Riky Hidayat (17), keduanya warga Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan. Dari tangan mereka diamankan 1 paket ganja seberat 1,1 gram.

Hasil penangkapan itu kemudian dikembangkan, dan secara berturut-turut polisi berhasil menangkap tersangka lainnya. Yakni, Afipudin (25), warga Desa Pagojengan, Kecamatan Pagu­yangan, Fajar Mutaqin (32) warga Desa Linggapura, Keca­matan Tonjong.

Kemudian, Sigit Nugroho Pamungkas (30) warga Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu dan Fauzi Fikry (36) warga Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu. Selanjutnya yang ditangkap adalah Andika Prabukala (27) warga Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong. Novi Slamet Abrani (29), Yulianto (23), Muh Rizal (32), dan Fahroji (44), keempatnya warga Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong.

“Dari 12 tersangka ini diketahui 4 orang adalah pengedar. Se­dangkan sisanya adalah pemakai. Keempat orang itu adalah Sony Irawan, Muhamad Salafudin Habibi, Afipudin, dan Novi Slamet Abrani.’’

Barang bukti berupa 57,3 gram ganja kering serta 3 linting ganja.

‘’Dari empat pengedar itu, diketahui selaku bandar utama adalah Novi Slamet Abrani,” ungkap Kasat Narkoba Polres Brebes, AKP Sapari SH, Selasa (30/1).

Dia mengatakan, terbong­karnya pesta ganja itu berawal dari laporan maraknya peredaran ganja di kalangan pelajar di wilayah Brebes selatan. Dari laporan itu, pihaknya melakukan penyelidikan hingga diketahui jaringan peredarannya.

“Kasus ini kami ungkap setelah melakukan penyelidikan selama empat bulan. Begitu sasaran sudah pasti, langsung kami sergap dan dalam waktu satu hari berhasil kami tangkap semuanya,” ujar dia.

Lebih lanjut Kasat mengungkapkan, kali pertama pihaknya berhasil menangkap kelompok Sony Irawan yang sedang berpesta ganja. Dari hasil itu, kemudian dikembangkan hingga berhasil menangkap pelaku-pelaku lain.

“Mereka itu merupakan jaring­an pengedar ganja di wilayah Brebes selatan, yang meliputi Kecamatan Bumiayu, Pagu­yangan, Tonjong, Sirampog, Salem, dan Bantar­kawung,” terangnya. 

0 Longsor di Paguyangan, Bumiayu

BUMIAYU- Bukit di kawasan hutan petak 35i RPH Sirampog BKPH Paguyangan longsor menimbun empat rumah warga Dukuh Legok, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Brebes, Selasa (29/1) sekitar pukul 04.00. 

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sebanyak 17 jiwa terpaksa mengungsi. Material tanah yang menimbun hingga bagian atap juga meludeskan harta benda mereka. Sampai pukul 12.00, aparat TNI bersama warga masih melakukan upaya evakuasi barang milik warga yang masih bisa diselamatkan. 

Empat bangunan rumah yang tertimbun longsor itu yakni milik Slamet (42), Paing (45), Kasor (44) dan Slamet (48). Mereka yang kini mengungsi di rumah kerabat itu terlihat syok. Sebab, terlambat sedikit saja nyawa mereka menjadi taruhannya. 

0 Pemekaran: Tinggal Berharap Pemprov dan Pusat

BREBES - Keputusan pemekaran wilayah Kabupaten Brebes selatan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat. Pemkab Brebes akan patuh terhadap keputusan tersebut.

Usulan pemekaran yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Brebes tersebut diharapkan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE saat penyampaian pendapat mengenai usulan pemekaran Kabupaten Brebes Selatan, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes, yang dibacakan Wakil Bupati Narjo, Senin (28/1).

“Menanggapi usulan pemekaran kabupaten yang disampaikan DPRD, pendapat kami untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Wakil Bupati Brebes, Narjo.

Dia mengatakan, usulan pemekaran merupakan aspirasi dari masyarakat, karenanya agar segera ditindaklanjuti. Namun diakui prosesnya harus sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Adapun keputusan dimekarkan atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sebab, kedua pihak itu yang mempunyai kewenangan.

“Kami patuh aturan, jadi harus ditindaklanjuti sesuai aturan. Kami juga akan patuh terhadap keputusan provinsi dan pusat,” tandasnya.

Tiga Persyaratan

Menurut dia, pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah itu dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersanding, atau penggabungan beberapa daerah. Semua ketentuan tersebut telah diatur secara jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 

“Adapun persyaratannya ada tiga, yakni syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan,” terangnya.

Syarat administratif, lanjut dia, mencakup atas aspirasi sebagian besar masyarakat. Sedangkan syarat teknis meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan dan luas wilayah.

Sementara, syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, calon ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan. “Ini tentunya harus dipenuhi. Yang jelas, usulan pemekaran itu segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Adapun keputusannya diserahkan ke provinsi dan pusat,” ungkapnya.

0 Pilih-pilih Nama Kabupaten Baru Yuk!

Calon nama kabupaten dan ibukota pemekaran Kabupaten Brebes kini hangat dibicarakan. Pemikiran nama itu dilakukan menyusul hasil sidang Paripurna DPRD yang menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes bagian selatan untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru (D)B). Saat ini terdapat dua opsi nama yang berkembang, yakni Kabupaten Bumiayu dan Kabupaten Brebes Selatan. Sekadar diketahui, nama kabupaten dan ibu kota kabupaten merupakan salah satu lampiran yang akan disertakan dalam pengusulan ke provinsi.

Politikus PDIP Imam Santoso menyatakan penentuan nama kabupaten akan lebih sulit dibandingkan dengan memilih calon ibukota. “Ada enam kecamatan yang masuk dalam wilayah calon daerah otonomi baru yang masingmasing memiliki karakteristik berbeda. Tidak mudah, tapi semoga nanti tidak menjadi perdebatan,” katanya, kemarin. Adapun untuk menentukan calon ibukota kabupaten, harus dipilih wilayah/kecamatan yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal.

“Ini dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Misalnya akses jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya” ujar Wakil Ketua Bidang Infokom DPC PDIPtersebut. Penelitian Undip Sementara berdasarkan hasil analisis Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Tahun 2004, terdapat tiga kecamatan yang layak menjadi ibukota kabupaten pemekaran Kabupaten Brebes, yakni kecamatan Bumiayu, Bantarkawung dan Salem.

Ketiganya memiliki skor tertinggi berdasarkan aspekaspek/ kriteria penilaian untuk wilayah pemekaran kabupaten Brebes bagian selatan dengan perolehan skor masing-masing 96,90 dan 78. Dengan syarat ibukota kabupaten harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka Bumiayu lebih memadai dibandingkan dua kecamatan lainnya. Dengan demikian, kecamatan Bumiayu dinilai lebih tepat menjadi ibukota kabupaten pemekaran kabupaten Brebes.

Ketua Presidium drg Rozikin menyatakan penentuan nama kabupaten dan calon ibukota kabupaten akan ditentukan bersama- sama dengan Pansus berdasarkan kajian akademik. “Dalam dukungan/surat keputusan BPD tertera nama kabupaten Bumiayu. Tetapi kami serahkan sepenuhnya kepada Pansus dan tim akademis,” katanya.

Rozikin berharap, nama kabupaten dan calon ibukota tidak menjadi polemik. Menurut dia, saat ini presidium lebih berkonsentrasi pada penguatan sosialisasi kepada masyarakat. ‘’DPRD sangat merespons, ini harus diikuti dengan semangat juang yang tinggi pula dari tim dan masyarakat,’’ kata dia. 

0 Pertamina Ngetes Minyak di Brebes

PanturaNews (Brebes) - PT Pertamina dalam waktu dekat ini akan melakukan survei seismik dua dimensi (2D) di 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini sedang dalam proses sosialisasi ke wilayah yang akan dilakukan survei.

"Sosialisasi sedang kami lakukan ke wilayah yang akan dilakukan survei," kata Nur Su'ud, Asisten Chief Humas Divisi Eksplorasi PT Pertamina EP saat sosialisasi di aula kantor Kecamatan Paguyangan, Selasa 22 Januari 2013.

Menurutnya, survei seismik 2D tujuannya untuk mencari titik-titik di dalam perut bumi yang mengandung minyak atau gasi. Survei atau penilitian ini dilakukan dengan metode getaran untuk mencatat data di bawah bumi. "Penilitian akan dilakukan dengan metode getar," ujar Nur.

Dikatakan, 10 kecamatan yang akan dilakukan survei adalah, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Losari dan Kecamatan Tanjung.

"Sementara Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Songgom masih dalam kajian," ucap Nur.

Survei dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni meliputi perijinan/sosialisasi, topografi, pemngeboran, perekaman data dan konpensasi. Tahapan-tahap itu kini sedang dilakukan dan tidak akan lama lagi segera berjalan di Kabupaten Brebes. 

"Saat ini tim yang akan melakukan perekaman data sudah memasuki wilayah Kabupaten Cilacap dan akan segera masuk ke Wilayah Brebes," ungkap Nur.

Survei yang dilakukan oleh PT Pertamian EP baru sebatas untuk mengetahui ada tidaknya kandungan minyak bumi. Meski begitu begitu, PT Pertamina EP akan tetep memberikan konpensasi bagi warga yang tanah atau lahannya dampak dari kegiatan survei tersebut. 

"Kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat karenanya nanti ada konpensasi atau ganti untung," tandas Nur.

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim Pertamina ini digelar di aula kecamatan itu dipandu oleh Camat Paguyangan, Drs Hudiyono MSi didampingi Kapolsek Paguyangan, AKP Alijat dan Danramil Paguyangan, Kapten Supardi. Sosialiasi diikuti oleh beberapa Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

0 Hebatnya Desa Cibentang

Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung menjadi salah satu desa yang berhasil menjalankan program Desa Mandiri Pangan. Program itu merupakan upaya desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakatnya.

Napsin SP, Kepala Desa Cibentang mengatakan program desa mandiri pangan mulai dilaksanakan di wilayahnya sejak awal tahun 2012 lalu.

 "Pelaksanaan program mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui bantuan yang kita alokasikan untuk penambahan modal bagi kelompok tani dan juga simpan pinjam," ungkapnya, Kamis (17/1).

Dikatakan, tingginya aktivitas warga yang menggeluti sektor pertanian di wilayahnya menjadi salah satu syarat pendukung terwujudnya desa mandiri pangan di Cibentang.

"Saat ini terdapat 1.100 warga yang berprofesi sebagai petani, namun sebanyak 250 di antaranya menggarap lahan kecil," jelas Napsin.

Program desa mandiri pertanian lanjut dia, dilakasanakan oleh empat kelompok yang diantaranya membidangi kelompok tanaman holtikultur, perikanan dan simpan pinjam.

"Masing-masing kelompok memiliki kegiatan yang terprogram, baik perencanaan maupun pelaksanaanya, setiap kegiatan yang dilaksanakan didasari dengan kondisi dan potensi yang ada di masyarakat," kata Napsin.

Menurut dia, melalui program ini diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efesien dan berkelanjutan. Sehingga tercapai kemandirian, dengan mengaktualisasikan potensi de

0 Daerah Rawan Bencana Diwaspadai

Menghadapi musim hujan hujan yang masih berlangsung saat ini, Dinas Pengairan Energi dan Sumberdaya Mineral UPT Pemali Hulu lebih mengintensifkan pengawasan terhadap sejumlah tebing yang berada di enam aliran sungai yang berada di cakupan wilayah kerjanya.

Kepala UPT Pemali Hulu Tasali mengatakan, terdapat sembilan titik tebing yang perlu mendapat perhatian menyusul mulai sering terjadinya penigkatan volume air dan juga curah hujan. Tebing-tebing tersebut di antaranya berada di aliran Sungai Keruh yang berada di wilayah Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampog, Wilayah Desa Adisana dan Kalierang Kecamatan Bumiayu, aliran sungai Pedes dan Glagah wilayah Ciregol Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, sungai Lutung Desa Banjaran, Kecamatan Salem, sungai Cigunung Desa Desa/Kecamatan Salem serta sungai Cikuya Desa Cinanas, Kecamatan Bantarkawung.

"Kondisi yang terjadi yakni tebing sudah mengalami kerusakan akibat bencana alam, sehingga perlu mendapat perhatian dalam musim hujan ini," kata Tasali.

Dikatakan, seperti yang terjadi di dua aliran sungai yang mengapit tanjakan Ciregol yakni sungai Pedes dan Glagah. Dimana sejak mengalami bencana hingga memutuskan ruas jalan Tegal-Purwokerto, tebing sungai Pedes mengalami longsor sepanjang lebih kurang 150 meter dengan tinggi tebing mulai dari 9 hingga 12 meter.

Kondisi yang sama juga terjadi di tebing sungai Glagah yang masih berada di sekitar Tanjakan Ciregol yang mengalami longsor sepanjang 100 meter.

"Usulan yang kita sampaikan adalah pembuatan bangunan penahan tebing. Khusus untuk penanganan di wilayah tanjakan Ciregol, kita juga menyertakan usulan normalisasi aliran sungai," jelas Tasali.

Di sisi lain, pihaknya juga menghimbau kepada warga yang tinggal berdekatan dengan aliran sungai, agar meningkatkan kewaspadaannya selama musim penghujan saat ini.

"Kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca perlu ditingkatkan, selain itu kami juga berharap warga agar tidak mendirikan bangunan di sekitar daerah aliran sungai karena rawan bencana," imbau Tasali

0 Pansus Pemekaran Butuh 750 Juta!

DPRD Kabupaten Brebes akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran. Langkah ini sebagai tindak lanjut usulan dari DPD dan Kepala Desa dari enam kecamatan yang mengajukan wilayah selatan Kabupaten Brebes sebagai daerah otonom baru.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Brebes Dr H Illa Amin saat dikonfirmasi langkah DPRD setelah usulan dari DPD dan Kades disampaikan.

"Pansus akan dibentuk melalui rapat Paripurnya yang akan dilaksanakan minggu depan. Dimana Pansus terdiri dari 25 anggota dewan dari semua fraksi yang ada di DPRD," jelasnya, Rabu (9/1).

Dikatakan, selanjutnya pansus akan bekerja hingga bulan April untuk menindaklanjuti pengajuan usulan pemekaran yang disampaikan DPD dan Kades.

"Pansus akan mempelajari dan ditindaklanjuti dengan turun langsung ke enam kecamatan untuk melakukan kroscek di lapangan. Apakah betul usulan tersebut sebagaima yang disampaikan DPD dan Kades. Jika masih terjadi pro-kontra, maka akan jadi pertimbangan," tandas Illia Amin.

Tugas lain Pansus lanjut dia, untuk mempersiapkan nama kabupaten hasil pemekaran, bupati sementara, ibu kota dan sarana gedung. Dalam pelaksanaanya, Pansus didampingi oleh tim ahli yang berasal dari perguruan tinggi. 

"Pada intinya Pansus bersama tim ahli akan melakukan uji kelayakan, baik dari syarat fisik, kewilayahan maupun keuangan," katanya.

DPRD Kabupaten lanjut dia, bertindak sebagai entri point pertama untuk mengajukan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu usulan pemekaran akan dikawal oleh tim asistensi dalam perjalannya menuju tingkat provinsi.

"Beberapa anggota DPRD Provinsi maupun DPR RI memberi respon positif, tinggal kita lanjutkan sesuai dengan normatif yang berlaku. Untuk itu kami ajukan anggaran bagi Pansus sebesar Rp 500 juta dan tim asistensi (presidium) sebesar Rp 250 juta," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD HM Asmawi Isa SH juga mendukung rencana pemekaran tersebut. Namun dia mengingatkan agar rencana pemekaran itu tidak ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu. Karena bagaimana pun juga, pemekaran membutuhkan biaya yang sangat besar. Mulai dari kebutuhan fisik hingga pegawainya.

"Jangan ada kepentingan politik di dalamnya, karena ini menyangkut nasib masyarakat Brebes, khususnya di wilayah selatan," katanya.

Dia berharap, agar nanti saat Pansus bergerak ke lapangan, bisa bekerja dengan independen dan cermat. Sehingga nantinya akan dihasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Brebes selatan.

0 Cerdaslah di Pilkades Bung!

PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan berlangsung di 139 desa di Kabupaten Brebes diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang baik, yakni yang dapat turut serta membantu kemajuan daerahnya. Sehingga, pesta demokrasi tersebut harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Ketua LSM BETTER Life Tabah Mangku Harto SAg berpesan kepada masyarakat agar jeli dalam memilih calon pemimpinnya. Sebab dari sekian calon kades yang ada, banyak yang diragukan kredibilitasnya. "Jika salah memilih, hasilnya adalah permasalahan yang harus ditanggung oleh rakyat sendiri. Sehingga harus jeli memilih kades," ujarnya kepada Radar, Rabu (9/1).

Dia memberikan pandangan agar masyarakat memperhatikan jejak rekam (track record) calon dan kiprahnya di masyarakat. Calon yang terkena kasus atau dinilai negatif sebaiknya jangan dipilih. Masyarakat, juga jangan tergiur money politic murahan yang justru akan menghambat pembangunan desa. "Sebagai contoh saja, si A ini kiprahnya sudah diketahui, karena kebetulan perangkat desa. Tapi dia punya catatan buruk, maka masyarakat harus cerdas," tandasnya.

Kepada panitia pilkades, pria asal Banjaratma yang lama malang melintang di luar negeri itu diharapkan agar selektif terhadap kelengkapan persyaratan calon. Selain itu, mematuhi tajapan sesuai proses aturan. "Panitia harus selektif menerima pendaftaran calon, selain agar kondusif juga dapat menghasilkan pemimpin yang nantinya dapat membawa kemajuan desa, dan umumnya Kabupaten Brebes," ujar Tabah.

0 Horee!! Semua SD di Bantarkawung Bakal Keren

PanturaNews (Brebes) - Ketua DPRD Brebes, Jawa Tengah, H Illia Amin menargetkan sampai tahun 2014 nanti seluruh Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bantarkawung, sudah dipaving dan pagar keliling. Hal itu dimaksudkan untuk peningkatan mutu dan kenyamanan pendidikan.

"Target saya sampai tahun 2014 nanti seluruh SD di Bantarkawung sudah dipaving dan pagar keliling," katanya kepada PanturaNews.Com, Rabu 09 Januari 2013 di Bantarkawung.

Menurutnya, untuk mewujudkan target itu dana aspirasinya tahun 2013 ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pavingisasi dan pagarisasi tersebut. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 3,1 milyard untuk 32 SD yang ada di Bantarkawung.

"Alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 milyar yang merupakan dana aspirasinya ketua dewan," kata Illia Amin.

Dikatakan, program pavingisasi dan pagarisasi SD merupakan hasil dari reses yang dilakukannya di wilayah Dapil II pada beberapa waktu lalu yang semua SD mengusulkan pembangunan sarana sekolah. "Itu merupakan hasil reses kami," ucap Illia Amin.

Ditambahkan, untuk rehab gedung sekolah rencananya juga akan dilakukan pada beberapa SD dengan menggunakan anggara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa sama-sama berjalan meningkatkan pendidikan. Rehab gedung sekolah rusak ini ditargetkan selesai pada tahun 2013 ini dan selanjutnya tahun 2014 akan masuk program peningkatan mutu pendidikan.

"Tahun 2013 ini rehab sekolah rusak harus selesai dan tahun 2014 masuk peningkatan  mutu pendidikan," pungkas Illia Amin.

0 65 Milyar untuk Jalur Bantarkawung

Untuk menunjang kelancaran akses masyarakat, Pemerintah Kabupaten Brebes tengah mengupayakan pembangunan jalan poros tengah Bantarkawung sepanjang 45 kilometer. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Brebes Achmad Satibi Jumat (4/1) mengatakan, pembangunan ruas jalan poros tengah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakan Brebes selatan menuju wilayah utara Kabupaten Brebes.

Menurutnya, sesuai pembangunan ruas jalan poros tengah tersebut akan membutuhkan anggaran senilai Rp 65 miliar. Sedangkan Pemkab melalui anggaran tahun 2013 baru mengalokasikan dana senilai Rp 5 miliar. Untuk itu, lanjut dia, Pemkab Brebes mengharapkan adanya bantuan anggara dari pusat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut.

Menurutnya, pengajuan proposal pembangunan jalan poros tengah itu sudah pernah diajukan ke pemerintah pusat. Namun demikian, sampai dengan ini pengajuan tersebut belum pernah terealisasi.

"Untuk itu kami mengharap kepada DPR RI untuk memperjuangkan kebutuhan jalan poros tengah itu," ujar Satibi saat di Pendopo.

Selain kebutuhan infrastruktur jalan, tambah dia, saat ini masih ada sejumlah pedukuhan di wilayah Kabupaten Brebes yang belum menikmati fasilitas listrik. Pengembangan fasilitas listrik yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Brebes lebih disebabkan karena topografi wilayah Kabupaten Brebes berupa perbukitan dan hutan. 

"Saya kira ini yang menjadi kendala sulitnya listrik masuk ke wilayah-wilayah yang terhimpit oleh perbukitan dan hutan," ujar dia.

Namun demikian, agar mereka tetap bisa menikmafi fasilitas listrik, pihaknya menghendaki agar DPR memberikan bantuan fasilitas listrik dengan menggunakan solar sel. Menurutnya, solar sel tersebut merupakan energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan listrik di wilayah-wilayah pegunungan dan hutan. Bahkan di luar pulau Jawa, pemanfaatan energi solar sel tersebut sudah banyak digunakan. Ia menjelaskan, di Kabupaten Brebes jumlah pedukuhan tersus mengalami penambahan. Bahkan data yang ada menyebutkan telah ada 125 pedukuhan baru yang sebagian belum mendapatkan fasilitas listrik.

1 Sejarah Baru, Pilkades Sepi Calon

PanturaNews (Brebes) - Dua dari empat desa di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 05 Februari 2013 mendatang, belum memiliki bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades).

"Desa Ciomas dan Desa Legok sampai saat ini belum ada balon yang mendaftar ke Panitia Pilkades," kata Kasi Pemerintahan Kecamatan Bantarkawung, Husni Pramono kepada PanturaNews.Com, Kamis 03 Januari 2013.

0 Korban Puting Beliung Ciomas dapat Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, Rabu (19/12) menyalurkan bantuan beras dan logistik kepada korban bencana angin puting beliung di RT 03 RW 02 Desa Ciomas, Kecamatan Bantarkawung yang terjadi Selasa (18/12).

Bantuan diserahkan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Brebes Hasan Mudafar SH, diterima oleh dua Kepala Kelauarga (KK) yakni Warsiti (65) dan Boge (35) didampingi Kepala Desa Ciomas Sarpin.

Kepada korban, Hasan mengatakan bantuan itu sebagaai upaya perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakatnya yang terkena dampak bencana angina puting beliung.

0 Brebes Selatan vs Gubernur Jateng

Pernyataan Gubernur Bibit Waluyo yang mengisyaratkan penolakan pemekaran tak mengendurkan semangat masyarakat Brebes selatan. Sampai dengan Sabtu (8/12) kemarin, sebanyak 56 desa menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Kabupaten Brebes Selatan.

Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data diperoleh dari Forum Komunikasi (Forkom) Kades, ke-56 desa yang  menyatakan dukungannya tersebut berasal Kecamatan Bumiayu (12 desa),  Paguyangan (12 desa), Bantarkawung (16 desa) dan Kecamatan Salem (16 desa).