0 Horeee ... DPRD Brebes Setuju Pemekaran

BREBES - DPRD Kabupaten Brebes menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes bagian selatan, untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru. Persetujuan DPRD itu ditetapkan melalui sidang paripurna yang dihadiri Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, Senin (21/1).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Brebes Dr H Illia Amin itu, lembaga wakil rakyat juga merekomendasikan agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk membahas dan mengkaji usulan tersebut. DPRD juga menyampaikan usulan prakarsa pemekaran itu kepada Bupati untuk dimintai pendapat.

Proses persetujuan usulan pemekaran itu, diawali dengan penyampaian laporan Komisi I DPRD terkait hasil pembahasan rencana pemekaran yang telah dilaksanakan. Pembahasan itu berdasarkan kemunculan usulan dari Badan Musyawarah Desa (BPD), yang tersebar di enam kecamatan di wilayah Brebes selatan. Berkas itu juga dilampiri tanda tangan masyarakat dan 34 anggota DPRD.

Sekretaris Komisi I DPRD Brebes, Mustholah mengatakan, dari pembahasan yang dilaksanakan komisinya, dihasilkan rekomendasi kepada DPRD agar pemekaran Brebes selatan disepakati dan ditetapkan. Di samping itu, segera membentuk Pansus untuk membahas pemekaran lebih selanjut.

“Ada dua poin yang kami rekomendasikan dari hasil pembahasan terkait pemekaran ini,” ujarnya saat membacakan hasil pembahasan Komisi I DPRD di depan sidang paripurna.

Ketua DPRD Dr H Illia Amin menjelaskan, lembaganya telah menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes selatan dan segera membentuk pansus.

’’Namun perlu diingat, DPRD bukan menyetujui pemekaran, melainkan menyetujui usulan pemekaran. Sebab, dalam hal itu DPRD hanya mempunyai hak mengusulkan usulan prakarsa pemekaran ke Gubernur,” tegasnya. Setelah proses pembahasan di DPRD selesai, selanjutnya pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur.  

’’Setelah itu, tugas kami DPRD Brebes selesai.”  Bupati Hj Idza Priyanti SE mengatakan, rencana pemekaran itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

Sumber: Suara Merdeka

0 Busyet, Anggota DPRD Brebes Diusir!

PanturaNews (Brebes) - Seorang anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Waidin beserta istrinya, diusir oleh oknum yang mengaku keluarga Bupati Brebes, saat berlangsungnya kirab budaya memperingati Hari Jadi ke-335 Kabupaten Brebes, Minggu 20 Januari 2013.

Akibatnya, terjadi insiden adu mulut antara keduanya. Bahkan, adu mulut mereka memancing perhatian masyarakat yang sedang menyaksikan kirab budaya yang lokasi starnya di Desa Limbangan Wetan dan finish di Alun-alun Brebes ini.

"Kami sebagai peserta kirab sangat kecewa dengan panitia kirab ini. Bagaimana tidak, saya menempati sesuai aturan dari panitia, eh tiba-tiba diusir dan disuruh turun. Yang membuat saya kecewa lagi, yang meminta turun ini mengaku-ngaku keluarga Bupati Brebes. Sementara, panitia tidak ada tindakan apa-apa," ujar Waidin, anggota Fraksi Gerindra Hanura Kebangsaan (GHK) DPRD Brebes, usai kirab kepada PanturaNews.Com.

Menurutnya, pihaknya diusir dengan alasan delman untuk kirab sudah disewa keluarga Bupati. Sebenarnya yang menyewa delman untuk kelengkapan kirab siapa, keluarga Bupati atau Pemkab Brebes.

"Ini mestinya jangan sampai terjadi. Kami juga meminta panitia bertanggung jawab. Kami akan pertanyakan penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan hari jadi ini," kata anggota Komisi I DPRD Brebes itu.

Acara kirab budaya itu, lanjut Waidin, sebenarnya sudah bagus, tetapi aturan protokoler yang diterapkan semrawut. Panitia mestinya sudah siap dengan formasi delman yang dinaiki pejabat daerah sesuai aturan protokoler.

Dimana, setelah rombongan Bupati dan Wakil Bupati, secara berurutan adalah pimpinan DPRD, muspida dan anggota DPRD. Bukan malah diacak-acak dengan mengatas namanakan keluarga Bupati Brebes.

"Tapi, ini kenyataan di lapangan anggota DPRD malah ditelantarkan. Ini jelas kesalahan fatal yang akan berpengaruh langsung pada citra Bupati," tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, anggota Panitia Kirab Budaya Hari Jadi ke-335 Kabupaten Brebes, Wijanarto SPd mengaku, panitia belum tahu mengenai kejadian tersebut. Secara aturan, panitia sudah bekerja maksimal dengan melakukan penataan, termasuk tata urutan dalam iring-iringan delman. Bahkan, telah disiapkan petugas untuk menangani penataan delman tersebut.

"Saya terus terang belum tahun kejadian in, saya justru tahu dari wartawan," paparnya.

0 Bakrie Toll Road Ingkar Janji di Brebes

PanturaNews (Brebes) - Pengelola jalan tol Kanci - Pejagan dinilai ingkari janji membangun jembatan penguhung antara Kecamatan Tanjung - Kersana, tepatnya di Desa Kramatsampang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Karenanya, DPRD Kabupaten Brebes, mengecam keras atas pengingkaran janji itu

"Ini tidak masuk akal kalau perusahaan sekelas Bakrie Toll Road itu, tidak punya alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung sebagai akses masyarakat tersebut," ujar Anggota DPRD Kabupaten Brebes Fraksi PDI Perjuangan, Suherman kepada PanturaNews, Rabu 02 Januari 2013.

Menurutnya, Bakrie Toll Road harus bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan jembatan sebagai akses masyarakat. "Apapun alasannya itu, pihak Bakrie road harus bisa merealisasikan janjinya yang sudah dua tahun lalu disampaikan kepada masyarakat Desa Kramatsampang," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Kramatsampang, Kecamatan Kersana, yang melakukan aksi blokade jalan Tol Kanci-Pejagan, Kamis 27 Desember 2012 kemarin, berencana dalam waktu dekat akan mengruduk pihak pengelola Tol Bakri Road di Jakarta.

Itu dilakukan guna menagih janji yang sejak dua tahun lalu untuk membangun jembatan akses masyarakat yang hilang, akibat pembangunan jalan tol tersebut yang hingga kini tidak direalisasikan.

"Kami sudah sepakat dan berencana akan menggeruduk pihak pengelola Tol Bakri Road di Jakarta untuk meminta pertanggung jawabannya," ujar Sobirin (39), salah satu warga Desa Kramatsampang," Jumat 28 Desember 2012.

Dia mengatakan, wargan desanya memang sudah merasa kesal karena sudah dua tahun pihak pengelola jalan tol tersebut, tak kunjung menyelesaikan pembangunan jembatan bagi warga.    

0 DPRD Brebes Siap Bahas Pemekaran

DPRD menyatakan siap membahas pemekaran kabupaten Brebes apabila telah menerima usulan atau aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan BPD (BPD).  Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD drh HM Agus Sutrisno, kemarin. 

“Kalau syarat administrasinya sudah masuk, kami proses,” ujar Agus. 

0 PKB Ngambek, Sidang DPRD Brebes Mandeg

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada Kamis (8/11) lalu gagal digelar karena tak memenuhi kuorum. Dari 50 anggota DPRD, yang hadir hanya 26 orang. Sisanya tidak ahdir tanpa ada keterangan. Rapat yang dipimpin H Miraz Aminudin SPd itu sempat diskors dua kali, dengan harapan akan ada lagi anggota DPRD yang hadir. Namun hingga pukul 12.30 WIB, tidak ada lagi anggota DPRD yang datang. Hingga akhirnya rapat paripurna itu pun batal digelar.

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes yang berjumlah tujuh orang tak hadir semua dalam rapat paripurna itu. Namun ketidakhadiran anggota Fraksi PKB itu merupakan sikap politik atas kepemimpinan di DPRD.

"Ketidakhadiran anggota Fraksi PKB itu sikap politik kami. Ini bukan karena kami malas atau tidak peduli dengan agenda yang sudah dilakukan DPRD bersama Pemkab. tetapi ada hal-hal lain yang harus kami lakukan, di internal fraksi kami," ujar Ketua Fraksi PKB, Imam Royani SPdI.