0 Pansus Pemekaran Maju Terus

H. Imam Sairi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, H. Imam Sairi, menyayangkan adanya kabar akan dicabut kembali Surat Keputusan (SK) usulan pemekaran Brebes, oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Jika benar dicabut merupakan langkah mundur dan sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Patut disayangkan kalau benar akan dicabut usulannya, itu langkah mundur yang tidak pro rakyat," ujarnya kepada PanturaNews.Com, Rabu 20 Februari 2013 di Bumiayu.

Menurutnya, pemekaran yang akan menjadikan enam kecamatan di Brebes bagian selatan yang meliputi enam kecamatan, yakni Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Bantarkawung dan Salem untuk menjadi daerah otonomi tersendiri, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran akan mempermudah pelayanan dan mempercepat pembangunan sehingga rakyat akan menikmati banyak kemudahan dan keuntungan.

"Arah dan tujuan akhir dari pemekaran itu untuk kemakmuran rakyat, tidak ada tujuan lain karenanya mestinya harus segera diwujudkan," katanya Sairi.

Dikatakan, tokoh-tokoh masyarakat Brebes di bagian utara sangat mendukung pemekaran karena telah menjadi kebutuhan untuk kemajuan pembangunan. Pemekaran tidak difahami sebagai pemisahan tapi sebagai upaya mensejahterakan rakyat, karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Brebes.

"Tokoh masyarakat di utara sangat mendukung pemekaran, kenapa justru di selatan sendiri akan menarik usulan," ucap Sairi.

Kata dia, Pansus Pemekaran akan terus bekerja melakukan tugasnya dan tidak akan terpengaruh oleh kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran. Kepada para penggagas dan pejuang pemekaran diharapkan bisa berbuat dengan niat yang ikhlas tanpa maksud lainnya. 

"Insya Allah pemekaran akan terwujud kalau semuanya bisa berbuat dengan maksud yang bersih dan ikhlas," tegas Sairi.

Sementara itu, Kordinator Forum Kades dan BPD, Zaenal Arifin SAg, saat dikonfirmasi kembali tentang kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran, mengatakan, itu hanya kabar yang tidak akan dilaksanakan. Forum Kades dan BPD akan tetap melanjutkan perjuangan pemekaran untuk kepentingan kemanjuan dan kesejahteraan rakyat. 

"Tidak akan dicabut, pemekaran tetap berjalan sesuai keinginan masyarakat," katanya.

Diungkapkan, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya. Masalah itu rencananya kan diselesaikan dengan rapat yang akan dilaksanakan Kamis 21 Februari 2013 besok.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik, tapi akan segera kita selesaikan," tandas Zaenal.

0 Nh Lo? Rekomendasi Pemekaran Bakal Dicabut?

Usulan pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikabarkan akan dicabut kembali oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Kabar itu beredar melalui pesan singkat atau SMS telepon seluler yang disebarkan pada orang-orang tertentu.

"Ini SMS terusan dari Forum BPD dan Kades, akan mencabut Surat Keputusan (SK) Pemekaran," kata aktivis LSM Gugat, Untung Imam Subagyo kepada PanturaNews.Com, Selasa 19 Februari 2013.

Menurutnya, perjuangan pemekaran sudah tidak sehat lagi dan jauh dari kekompakan. Bahkan ada oknum yang jadi biang kegagalan dari perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes. "Memang kalau masih ada oknum-oknum dipastikan perjuangan pemekaran tidak akan berhasil, seperti yang sudah-sudah," ketus Untung.

Dikatakan, presure atau tekanan pemekaran hanya dijadikan sebagai ajang barter jabatan dan kepentingan politik. Ada yang mengandalkan ketokohan tapi tidak ada gerakan dan hanya numpang serta main belakang. "Tidak punya inisiatif tapi hanya ingin didatangi saja," kata Untung.

Sementara itu, Kordinator Forum BPD dan Kades, Zaenal Arifin SAg, ketika dikonfirmasi tentang itu mengatakan, untuk jawaban kepastiannya menunggu hari Kamis 21 Feberuari 2013, setelah dilakukan pertemuan antara Forum BPD dan Kades dengan Presedium Pemekaran.

"Sekarang saya belum bisa beri jawaban benar dicabut atau tidak, nanti saja setelah pertemuan Kamis besok," katanya.

Kata dia, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik," tandas Zaenal.

Beginilah kalau kebanyakan oknum numpang tenar dan numpang kuasa.

0 RSUD Bumiayu Harus Utamakan Fungsi Sosial

Bupati Brebes, Jawa Tengah, Hj Idza Priyanti SE, mengharap keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu, benar-benar memiliki fungsi sosial dengan memberikan pelayanan perawatan dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.

"RSUD Bumiayu hendaknya benar-benar memiliki fungsi sosial untuk pelayanan kesehatan masyarakat," katanya saat memberi pengarahan pada acara pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural pada RSUD Bumiayu, Senin 18 Februari 2013.

Menurutnya, RSUD juga jangan terjebak seperti visi hotel yang mengutamakan kemewahan. Sebaliknya, harus dapat melayani kebutuhan pemulihan kesehatan bagi masyarakat dan tetap memberikan fasilitas bagi warga yang tidak mampu. "Fasilitas untuk untuk warga tidak mampu diutamakan sesuai dengan aturan," ujar Idza.

Dikatakan, kepada para pejabat struktural yang dilantiknya diminta untuk mengutamakan integritas, loyalitas dan komitmennya sebagai pelayan masyarakat. "Netralitas dan sensitivitas serta responsif hendaknya juga dimiliki," ucap Idza.

Sementara pejabat yang dilantik adalah, drg Rozikin sebagai Direktur RSUD Bumiayu, Wijayanto SKM sebagai Kasubbag Tata Usaha RSUD Bumiayu, dr Dedy Iskandar Zulkarnaen sebagai Kasi Pelayanan RSUD Bumiayu dan sumarno AMK sebagai Kasi Perawatan RSUD Bumiayu.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas. Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Brebes, Narjo dan beberapa pejabat di lingkungan Setda Brebes. Menyaksikan pula para Camat di Brebes bagian selatan dan juga tokoh masyarakat.

0 Kematian Ibu Hamil di Brebes Tertinggi se-Jateng

PanturaNews (Brebes) - Angka kematian ibu hamil dan saat persalinan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 51 orang ibu atau meningkat dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 34 orang. Demikian dungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes, dr. H. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes, usai mengikuti apel pagi bersama Bupati Brebes, Idza Priyanti, di Kecamatan Bumiayu, Kamis 14 Februari 2013.

"Angka kematian ibu hamil saat persalinan masih tinggi atau sebanyak 51 orang untuk tahun 2012 tahun sebelumnya 34 orang," ujarnya

Menurutnya, angka sebesar itu tertinggi di Jawa Tengah karena jumlah penduduk di Brebes juga termasuk yang tertinggi. Pihaknya kini berupaya untuk dapat menurunkan angka kematian ibu hamil itu serendah mungkin pada tahun 2013 ini.

"Sedang kita upayakan untuk menurunkan angka itu serendah mungkin," kata Gunadi.

Dikatakan, beberapa langkah dilakukan baik program maupun upaya pelayanan kesehatan sampai ke tingkat paling rendah. Pelayanan kesehatan di Puskesmas terus ditingkatkan juga melalui bidan desa, serta kader-kader kesehatan yang ada di setiap desa.

"Upaya terus kami lakukan termasuk dengan pelayanan kesehatan dan persalinan secara gratis," ucap Gunadi.

Dia mengungkapkan, kebanyakan kematian ibu hamil saat persalinan terjadi di Rumah Sakit (RS) dan kurang dari 24 jam. Hal itu terjadi kemungkinan adanya beberapa kendala saat dirujuk, mungkin ibu hamil itu enggan dirujuk atau juga karena faktor lainnya.

"Bisa jadi ada kendala dalam sistem rujuknya atau juga karena tidak mau dirujuk, ini yang akan kita benahi," tutur Gunadi.

Ditambahkan, dalam upaya menurunkan tingkat kematian ibu hamil saat persalinan Dinkes Brebes juga akan menggandeng Unicef dan Ausaid, dua lembaga PBB yang menangani masalah anak dan kesehatan. "Kita akan coba untuk bisa mendapat bantuan dan dukungan dari Unicef dan Ausaid," tandas Gunadi.

Sementara itu diperoleh informasi, di Jawa Tengah angka kematian ibu hamil dan saat persalinan paling banyak di Brebes (51 orang), disusul Kabupaten Tegal (39 orang), Pemalang (35 orang), serta Cilacap dan Grobogan masing-masing (34 orang).

 Sedang untuk Kota Solo (enam orang), Boyolali (15 orang), Karanganyar (17 orang), Klaten dan Sragen masing-masing 19 orang, Wonogiri (13 orang) Sukoharjo (9 orang).

2 Manusia Serakah Alam Membalas

Musibah tanah longsor di Dukuh Luwung Desa Plompong Kecamatan Sirampog, Brebes, terjadi akibat kesalahan tata kelola lingkungan. Untuk itu, pemerintah kabupaten ke depan diharapkan lebih concern terhadap lingkungan, salah satunya penghijauan lahan/bukit yang seharusnya berfungsi sebagai tangkapan air.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani saat meninjau sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban bencana, Rabu (13/2).

"Saya melihat ada beberapa kegiatan tata lingkungan yang memang harus dibenahi. Tapi saya yakin bupati dan wabup memiliki komitmen terhadap lingkungan karena Ketua Umum PDIP telah mencanangkan tiga hal yang harus dijaga dan dibenahi yakni energi, air dan lingkungan," kata politikus PDIP  itu.

Dewi yang hadir bersama Wabup Narjo, Ketua DPC PDIP H Indra Kusuma, anggota DPRD Brebes Nasikun dan tim RCTI Peduli menyerahkan bantuan beras sebanyak 4 ton, gula 1 ton, minyak goreng 1 ton, 200 tas sekolah dan santunan untuk delapan korban.

Menurut Dewi, untuk mencegah bencana serupa di kemudian hari maka rehabilitasi lahan dan lingkungan harus segera dilakukan yakni dengan penghijauan. Untuk keperluan tersebut, pihaknya mengaku telah menyiapkan sebanyak 30.000 bibit pohon.

Bagaimana dengan aktivitas cocok tanam jagung di lokasi longsor? Dewi menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemkab untuk mengubah kebiasaan masyarakat menanam jagung pada lahan atau lokasi yang membahayakan seperti titik longsor.

Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan oleh pemkab adalah merelokasi lahan jagung ke lokasi yang aman. "Kita tidak bisa langsung melarang aktivitas cocok tanam jagung di bukit itu karena menyangkut penghidupan warga. Secara perlahan mereka harus diberi pemahaman," katanya.

Wakil bupati Narjo menyatakan, pemerintah kabupaten siap melakukan rehabilitasi lingkungan di kawasan hulu. Berkaitan dengan aktivitas cocok tanam dan perlunya relokasi lahan jagung, wabup menegaskan hal tersebut akan dikoordinasi dan dibahas bersama satuan dinas terkait lainnya.

Sementara ketua RT 07 RW 07 Dukuh Luwung Plompong, Waryo menyatakan, pihaknya belum dapat dapat memastikan apakah nantinya masyarakat akan menghentikan cocok tanam jagung di bukit perhutani atau tidak. "Tapi yang jelas saat ini kawasan longsor tertutup untuk aktivitas. Warga juga tidak ada yang menggarap lahan karena masih sering hujan dan kondisi di atas masih labil," katanya.