1 12 M untuk RSUD Bumiayu

PanturaNews (Brebes) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tahun 2013 ini mendapat alokasi anggaran Rp 12,2 miliar lebih untuk kebutuhan operasional dan peningkatan pelayanan kesehatan. Demikian diungkapkan oleh Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE saat berkunjung ke RSUD tersebut, Rabu malam 09 Januari 2013.

"Tahun ini pemerintah sudah anggarkan untuk peningkatan RSUD Bumiayu mencapai Rp 12 milyar lebih," ujarnya.

Anggaran sebesar itu diantaranya bersumber dari APBD Brebes Rp 7.525.000.000 APBD Provinsi Rp 3.500.000.000 dan sebesar Rp 1.271.148.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau pemerintah pusat. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pengembangan dan peningkatan RSUD yang ada di Brebes bagian selatan ini.

"Diharapkan nantinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan lebih baik dengan adanya anggaran peningkatan dan pengembangan itu," kata Idza.

Kesehatan merupakan salah satu indikator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes akan terus mengupayakan peningkatan mutu pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti RSUD Bumiayu itu.

"Ini salah satu upaya dan juga perhatian Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan," ucap Idza.

Kunjungan Bupati Brebes ke RSUD Bumiayu malam itu nampak disertai Kepala Dinas Kesehatan Brebes, dr Gunadi, Kepala Bappeda Brebes, Ir Joko Gunawan dan rombongan. Idza juga mengajak konsultan pengembangan pembangunan dari Jakarta, Supriyadi dan Nafsiah.

Saat berada di RSUD Bumiayu, Idza bersama rombongan didampingi Direktur RSUD Bumiayu drg Rozikin keliling melihat langsung ke ruangan-ruangan. Sempat juga meninjau ruang perawatan dan berbincang dengan pasien yang tengah dirawat.

Pada kesempatan kunjungan itu Idza juga mendapat kejutan dari para karyawan RSUD Bumiayu, kejutan kue ulang tahun lengkap dengan lampu lilinnya yang langsung ditiupnya. Kue ulang tahun kemudian dan dipotong dan diserahkan pada drg Rozikin.

0 Pemalsu Akta Kelahiran Digerebek

Jajaran Polres Brebes berhasil membongkar sindikat pemalsuan akta kelahiran, Kamis (10/1). Seorang pelaku yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Brebes diamankan polisi berserta sejumlah barang bukti. Tersangka adalah Gunawan (58), warga Jalan KH Akhmad Dahlan, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan/ Kabupaten Brebes.

Tersangka mengaku telah memalsukan sekitar 1.000 dokumen akta kelahiran, dalam kurun waktu setahun terakhir. Secara kasat mata, bentuk akta kelahiran yang diduga dipalsukan itu sama persis dengan aslinya. Namun, dari dokumen akta kelahiran itu ternyata nomor serinya tidak tercatat di Disdukcapil Pemkab Brebes, sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran.    

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit komputer dan printer, 22 lembar blangko akta kelahiran kosong, 24 lembar akta kelahiran yang sudah jadi, dan 6 buah setemple. Semua barang bukti itu didapat petugas saat menangkap tersangka di rumahnya.

Kapolres Brebes H Kif Aminanto melalui Waka Polres Brebes, Kompol Rio Tangkari mengatakan, terbongkarnya kasus dugaan pemalsuan akta kelahiran palsu itu, berawal laporan warga yang mempunyai akta kelahiran buatan tersangka. Warga tersebut hendak melegalisasi ke Disdukcapil Pemkab Brebes.

Setelah berkas dicek, ternyata nomor seri akta kelahiranya tidak teregristasi atau tidak tercatat di instansi tersebut. Warga itu melaporkannya ke Polres.

“Berbekal laporan korban, kami kemudian menangkap tersangka di rumahnya. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, tersangka memalsukan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang. Sedangkan bangko didapat saat tersangka masih aktif bekerja di Disdukcapil Pemkab Brebes.

“Kasus ini masih kami perdalam. Dari hasil pemeriksan sementara, tersangka melakukannya seorang diri. Kami juga telah mengirimkan dokumen akta kelahiran yang diduga palsu dan akta kelahiran asli untuk dilakukan uji laboratorium di Polda Jateng,” terangnya.

Menurut Wakapolres, terkait kasus itu pihaknya juga telah berkoodinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemkab Brebes, mengingat masyarakat yang menjadi korban banyak. Bahkan, korban kemungkinan belum tahu akta kelahiran yang dimilikinya itu palsu.

Gunawan juga mengaku, memalsu akta kelahiran sejak awal 2012. Itu berawal ketika masih aktif dinas dan kerap membantu warga dalam membuat akta kelahiran. 

0 10 Juta Butir Telor Asin Ludes Tiap Tahun

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Brebes drh Jhoni Murahman beberapa waktu lalu menuturkan, kebutuhan telur asin mencapai 10 juta butir per tahun. Sementara produksinya hanya bisa memenuhi separoh dari kebutuhan itu atau sekitar 5 sampai 6 juta butir per tahun.

Menurutnya, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan telur asin itu, saat ini Kabupaten Brebes terbantu dari pasokan dari daerah lain  sekitar 4 juta butir per tahun. Sampai dengan ini kebutuhan telur asin di wilayah Kabupaten Brebes masih tidak menemui kendala. Bahkan pasokan dari daerah lain masih berlangsung baik.

“Semuanya masih bisa dicover, tidak ada kendala dengan penjualan telur asin di Brebes,” tandasnya.

Ia menambahkan, terjadinya kematian belasan ribu itik yang terjadi beberapa waktu lalu tidak berdampak besar para produksi telur asin. Dikatakan, tidak adanya gangguan terhadap produksi telur asin lantaran kematian terhadap itik itu lebih banyak menyerang itik berusia muda. Sehingga itik petelur yang tengah diternak masih berproduksi dengan baik.

“Hingga saat ini masih tetap berproduksi, tidak ada pengaruh signifikan terhadap produksi telur itik sebagai bahan telur asin,” tambahnya. 

0 Bakrie Janji Lagi

Pengelola Bakrie Tol Road kembali memberikan janji untuk menyelesaikan pekerjaan fly over penghubung Kramat Sampang Kecamatan Kersana-Tanjung yang melintang di ruas tol Kanci-Pejagan pada tahun ini juga. Mereka juga menyatakan kesanggupannya untuk membuatkan jembatan darurat sementara pada Februari tahun 2013.

Janji itu tercetus setelah terdesak dalam audiensi dengan warga Kramat Sampang yang dimediasi oleh Komisi I DPRD Brebes di kantor dewan, Kamis (10/1). Pertemuan tersebut juga diikuti Asisten 1 Sekda Brebes Suprapto SH beserta jajaran Pemkab Brebes, Polres dan Kodim Brebes, pihak MNC selaku calon pengambil alih manajemen tol, Binamarga Pusat serta Badan BPPJT Kementerian Departemen Pekerjaan Umum, Edwin S Lontoh.

Alasan pihak pengelola tol, kali ini bukan karena ketiadaan anggaran. Namun, disebabkan karena kondisi tanah di sekitar yang dianggap labil dan belum siap. Pihak pengelola, melalui CCO PT SMR Ir Aswan Sunoto menyatakan pihaknya mengklaim telah mengerjakan fly over tersebut pada 2010, hanya saja sampai sekarang belum bisa berfungsi selesai karena tidak ada cross dan oprit jembatan. "Sudah berdiri, tapi belum berfungsi karena terkendala tanah yang labil, dan butuh waktu untuk pemadatan tanah, kami takut amblas," terang Aswan.

Belum selesai menjelaskan, Ketua Komisi I Cahrudin langsung geram dengan penjelasan tersebut. Dewan menganggap alasan tersebut tidak masuk akal dan urusan pengelola. Yang jelas, saat ini masyarakat hanya mebutuhkan realisasi, bukan penjelasan teknis. "Silahkan itu dibahas di sana, bukan di sini. Itu urusan saudara, yang jelas kami butuh realisasi. Saudara enak-enakan ambil untung, tapi kami yang kena getahnya. Konkrit saja," tegas Cahrudin dengan nada tinggi.

Setelah pembahasan di antara pihak terkait berjalan cukup tegang, akhirnya dicapai keputusan yang disepakati bersama. Tak ingin hanya mendapat janji manis, para wakil rakyat bersama Asisten 1 Sekda Brebes Suprapto SH meminta kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang memiliki kekuatan hukum.

Butir kesepakatan yang ditandatangani oleh pengembang dengan perwakilan warga Kramat Sampang itu terdiri dari beberapa poin, antara lain selambatnya Februari 2013 dibangun jalan darurrat penghubung Kramat Sampang-Desa Sengon-Desa Kemukten. Serta pihak pengembang wajib menyelesaikan fly over tersebut secara permanen tahun ini juga, yakni dengan penyelesaian operet jembatan yang menghubungkan Kramat Sampang ke jalan Kersana.

Selain kesanggupan penyelesaian jembatan akses warga tersebut, nantinya juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang. Namun, pembangunan jembatan penyeberangan orang itu nantinya berawal dari usulan warga kepada Kementerian Departemen Pekerjaan Umum. Artinya, pembangunan dilakukan dari dana pemerintah melalui kementerian tersebut. "Yang jelas, kini sudah dicapai solusi dan diharapkan pengelola tol melaksanakan apa yang telah disepakati," ujarnya.

Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) Kementrian Departemen Pekerjaan Umum Edwin S Lontoh meminta, pihak tol melaksanakan apa yang telah disepakati. Jika mereka ingkat dari kesepakatan, tentunnya akan ada sanksi. "Kalau ingkar tentu akan ada punishment," tegasnya.

0 Asyik!!! Fasilitas RSUD Bumiayu Hendak Dilengkapi

Pemerintah Kabupaten Brebes akan melengkapi sarana dan prasarana RSUD Bumiayu pada tahun angaran 2013 ini. Peningkatan sarana termaSuk didalamnya pembangunan ruang IGD dan Poned (kebidanan). Hal itu disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, saat melakukan kunjungan kerja di RSUD Bumiayu, Rabu (9/1) malam.

"Jika dilihat RSUD Bumiayu sudah memiliki gedung yang memadai, fasilitas dan sarpras sudah bagus. Tapi kita akan terus lengkapi fasilitas tersebut," jelas Idza.

Dikatakan Idza, keberadaan RSUD Bumiayu diharapkan akan membantu masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

"Karenanya untuk tahun 2013 ini kita kembali akan melengkapi sarana yang ada, di antaranya melalui alokasi DAK, APBD I dan APBD II," kata Idza.

Sementara Direktur RSUD Brebes drg Rozikin menyampaikan, untuk tahun anggaran 2013 ini RSUD Bumiayu menerima kucuran alokasi dana DAK sebesar Rp 1,271 miliar, APBD I Rp 3,5 miliar dan APBD II sebesar Rp 7,525 miliar.

"Anggaran tersebut akan di pergunakan untuk pembangunan IGD, Poned, Alkes, Sarpras dan operasional," terang Rozikin.

Selain pemenuhan sarana dan fasilitas, pihaknya juga mengupayakan penyediaan sumberdaya manusia sebagai komponen yang memiliki peranan penting didalam pelayanan kepada masyarakat.

"Di antaranya dengan penempatan dokter spesialis di RSUD, sehingga akan dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat," ungkapnya.

Hadir mendapingi dalam kegiatan kemarin di antaranya Kepala Bappeda Kabupaten Brebes Ir Djoko Gunawan MT, Direktur RSUD Brebes dr Miftacush Surur, Wakil Ketua DPRD Brebes drh HM Agus Sutrisno dan tim konsultan pengembangan daerah dari Jakarta.