0 Jalur Lingkar Bumiayu Bisa Dilalui

PanturaNews (Brebes) - Setelah sempat ditutup selama tiga hari, Jalan Lingkar Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mulai Minggu 27 Januari 2013 dibuka kembali untuk semua kendaraan. Sebelumnya jalan ditutup untuk semua kendaraan kecuali roda dua, setelah ambrolnya oprit jembatan Sungai Keruh akibat dihantam arus deras sungai.
Pembukaan jalan lingkar tersebut setelah dilakukan perbaikan darurat pada bagian yang ambrol dan hampir memutuskan separoh badan jalan. Perbaikan darurat dilakukan dengan pengarugan dan pemadatan dengan material tanah dan pasir batu.
"Hari ini bisa dilewati meski kondisinya masih darurat," ujar Kapos Lantas Bumiayu, Ipda Srigiyanto, Minggu 27 Januari 2013.
Meski dibuka untuk semua jenis kendaraan, di jalur jembatan Sungai Keruh lalu-lintas diberlakukan dengan sistim buka tutup karena hanya separuh bagian jalan yang dapat dilintasi. Pembukaan jalan lingkar dimaksudkan pula untuk mengatasi kemacetan jalur Kota Bumiayu yang digunakan untuk kegiatan pawai karnaval Hari Jadi Kabupaten Brebes ke 335. "Jalur kota sekarang sedang digunakan untuk pawai karnaval," kata Srigiyanto.
Seperti diketahui, oprit jembatan Sungai Keruh di Jalan Lingkar Kecamatan Bumiayu, ambrol diterjang arus deras sungai dan banjir, Kamis 24 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB. Menyusul peristiwa itu, arus lalulintas (Lalin) kendaraan dari arah Tegal maupun Purwokerto dialihkan melalui jalur kota Bumiayu.
Oprit jembatan ambrol tidak kuat menahan terjangan arus deras sungai menyusul hujan lebat yang turun sejak pukul 14.00 WIB. Oprit jembatan ambrol sepanjang 15 meter lebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Lebih dari separuh badan jalan juga tergerus, sehingga keselamatan pondasi jembatan juga terancam.
Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Tegal-Batas Banyumas Bina Marga Wilayah Tegal, Agus Setiyono mengatakan, upaya penangan darurat dilakukan pada jembatan Sungai Keruh dan targetnya dua hari kedepan jembatan sudah bisa dilalui oleh semua kendaraan. "Kita lakukan penanganan darurat, agar bisa dilewati semua kendaraan kembali," katanya.
Penanganan darurat dilakukan dengan pengarugan dan pemadatan landasan yang tanahnya tergerus air. Pengarugan menggunakan material tanah dan batu pasir yang diperkirakan mencapai sekitar 650 kubik. "Perlu material yang cukup banyak untuk memadatkan jalan," ujar Agus.
Kontruksi untuk penanganan darurat dengan geo textil, yakni pamasangan memasukkan materia arugan ke dalam kantong terpal berukuran besar sehingga tidak mudah terkikis air. Kontruksi geo textil ini bersifat darurat yang akan dilanjutkan dengan penanganan lainnya.
"Ini penanganan darurat yang penting bisa secepatnya jalan dibuka dan jembatan bisa dilalui kendaraan," ucap Agus.
Ditambahkan, meski dapat dilewati semua jenis kendaraan nantinya hanya sebelah badan jalan dan dilakukan dengan sistem buka tutup. "Sifatnya darurat jadi tetep sistem buka tutup yang penting bisa lewat," tandas Agus.

0 Horeee ... DPRD Brebes Setuju Pemekaran

BREBES - DPRD Kabupaten Brebes menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes bagian selatan, untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru. Persetujuan DPRD itu ditetapkan melalui sidang paripurna yang dihadiri Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, Senin (21/1).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Brebes Dr H Illia Amin itu, lembaga wakil rakyat juga merekomendasikan agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk membahas dan mengkaji usulan tersebut. DPRD juga menyampaikan usulan prakarsa pemekaran itu kepada Bupati untuk dimintai pendapat.

Proses persetujuan usulan pemekaran itu, diawali dengan penyampaian laporan Komisi I DPRD terkait hasil pembahasan rencana pemekaran yang telah dilaksanakan. Pembahasan itu berdasarkan kemunculan usulan dari Badan Musyawarah Desa (BPD), yang tersebar di enam kecamatan di wilayah Brebes selatan. Berkas itu juga dilampiri tanda tangan masyarakat dan 34 anggota DPRD.

Sekretaris Komisi I DPRD Brebes, Mustholah mengatakan, dari pembahasan yang dilaksanakan komisinya, dihasilkan rekomendasi kepada DPRD agar pemekaran Brebes selatan disepakati dan ditetapkan. Di samping itu, segera membentuk Pansus untuk membahas pemekaran lebih selanjut.

“Ada dua poin yang kami rekomendasikan dari hasil pembahasan terkait pemekaran ini,” ujarnya saat membacakan hasil pembahasan Komisi I DPRD di depan sidang paripurna.

Ketua DPRD Dr H Illia Amin menjelaskan, lembaganya telah menyetujui usulan pemekaran wilayah Brebes selatan dan segera membentuk pansus.

’’Namun perlu diingat, DPRD bukan menyetujui pemekaran, melainkan menyetujui usulan pemekaran. Sebab, dalam hal itu DPRD hanya mempunyai hak mengusulkan usulan prakarsa pemekaran ke Gubernur,” tegasnya. Setelah proses pembahasan di DPRD selesai, selanjutnya pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur.  

’’Setelah itu, tugas kami DPRD Brebes selesai.”  Bupati Hj Idza Priyanti SE mengatakan, rencana pemekaran itu merupakan aspirasi dari masyarakat.

Sumber: Suara Merdeka

0 Hebatnya Desa Cibentang

Desa Cibentang, Kecamatan Bantarkawung menjadi salah satu desa yang berhasil menjalankan program Desa Mandiri Pangan. Program itu merupakan upaya desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakatnya.

Napsin SP, Kepala Desa Cibentang mengatakan program desa mandiri pangan mulai dilaksanakan di wilayahnya sejak awal tahun 2012 lalu.

 "Pelaksanaan program mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui bantuan yang kita alokasikan untuk penambahan modal bagi kelompok tani dan juga simpan pinjam," ungkapnya, Kamis (17/1).

Dikatakan, tingginya aktivitas warga yang menggeluti sektor pertanian di wilayahnya menjadi salah satu syarat pendukung terwujudnya desa mandiri pangan di Cibentang.

"Saat ini terdapat 1.100 warga yang berprofesi sebagai petani, namun sebanyak 250 di antaranya menggarap lahan kecil," jelas Napsin.

Program desa mandiri pertanian lanjut dia, dilakasanakan oleh empat kelompok yang diantaranya membidangi kelompok tanaman holtikultur, perikanan dan simpan pinjam.

"Masing-masing kelompok memiliki kegiatan yang terprogram, baik perencanaan maupun pelaksanaanya, setiap kegiatan yang dilaksanakan didasari dengan kondisi dan potensi yang ada di masyarakat," kata Napsin.

Menurut dia, melalui program ini diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efesien dan berkelanjutan. Sehingga tercapai kemandirian, dengan mengaktualisasikan potensi de

0 Busyet, Anggota DPRD Brebes Diusir!

PanturaNews (Brebes) - Seorang anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Waidin beserta istrinya, diusir oleh oknum yang mengaku keluarga Bupati Brebes, saat berlangsungnya kirab budaya memperingati Hari Jadi ke-335 Kabupaten Brebes, Minggu 20 Januari 2013.

Akibatnya, terjadi insiden adu mulut antara keduanya. Bahkan, adu mulut mereka memancing perhatian masyarakat yang sedang menyaksikan kirab budaya yang lokasi starnya di Desa Limbangan Wetan dan finish di Alun-alun Brebes ini.

"Kami sebagai peserta kirab sangat kecewa dengan panitia kirab ini. Bagaimana tidak, saya menempati sesuai aturan dari panitia, eh tiba-tiba diusir dan disuruh turun. Yang membuat saya kecewa lagi, yang meminta turun ini mengaku-ngaku keluarga Bupati Brebes. Sementara, panitia tidak ada tindakan apa-apa," ujar Waidin, anggota Fraksi Gerindra Hanura Kebangsaan (GHK) DPRD Brebes, usai kirab kepada PanturaNews.Com.

Menurutnya, pihaknya diusir dengan alasan delman untuk kirab sudah disewa keluarga Bupati. Sebenarnya yang menyewa delman untuk kelengkapan kirab siapa, keluarga Bupati atau Pemkab Brebes.

"Ini mestinya jangan sampai terjadi. Kami juga meminta panitia bertanggung jawab. Kami akan pertanyakan penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan hari jadi ini," kata anggota Komisi I DPRD Brebes itu.

Acara kirab budaya itu, lanjut Waidin, sebenarnya sudah bagus, tetapi aturan protokoler yang diterapkan semrawut. Panitia mestinya sudah siap dengan formasi delman yang dinaiki pejabat daerah sesuai aturan protokoler.

Dimana, setelah rombongan Bupati dan Wakil Bupati, secara berurutan adalah pimpinan DPRD, muspida dan anggota DPRD. Bukan malah diacak-acak dengan mengatas namanakan keluarga Bupati Brebes.

"Tapi, ini kenyataan di lapangan anggota DPRD malah ditelantarkan. Ini jelas kesalahan fatal yang akan berpengaruh langsung pada citra Bupati," tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, anggota Panitia Kirab Budaya Hari Jadi ke-335 Kabupaten Brebes, Wijanarto SPd mengaku, panitia belum tahu mengenai kejadian tersebut. Secara aturan, panitia sudah bekerja maksimal dengan melakukan penataan, termasuk tata urutan dalam iring-iringan delman. Bahkan, telah disiapkan petugas untuk menangani penataan delman tersebut.

"Saya terus terang belum tahun kejadian in, saya justru tahu dari wartawan," paparnya.

0 Bupati Brebes Tidak Ambil Gaji

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE menyatakan, tidak mengambil gaji pertamannya di bulan Januari ini, setelah menjabat kepala daerah. Langkah tidak mengambil gaji itu akan dilakukannya selama menjabat Bupati Brebes.

Gaji pokok sebesar Rp 2,1 juta/ bulan yang menjadi haknya itu akan diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Hal itu sebagai bentuk komitmen terhadap janjinya saat kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Oktober lalu.

"Benar, saya tidak akan ambil gaji selama jadi Bupati Brebes, dan itu sudah dilakukan bulan ini. Itu karena masih ada pihak yang lebih membutuhkan uang daripada saya," katanya kepada wartawan usai jumpa pers Hari Jadi Brebes ke-335, di Pendapa Kabupaten, Senin (14/1).

Bupati menjelaskan, gajinya itu akan dikumpulkan dan diberikan kepada warga yang amat membutuhkan suntikan modal seperti pedagang koran, sayuran dan sejenisnya. 

"Nanti akan kami lauching siapa-siapa saja yang menerima gaji," ungkapnya.

Sementara, informasi yang diterima menyebutkan, selain gaji pokok, Bupati sebagai pejabat daerah juga mendapatkan beberapa tunjangan jabatan yang bersumber dari APBD. Di antaranya, tunjangan uang dapur rumah tangga Bupati sebesar Rp 20 juta/ bulan dan tujuangan dana taktis operasional Bupati sebesar Rp 23 juta.