Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Illia Amin, membantah adanya
rumor bagi-bagi uang kepada para anggota dewan dari Idza Priyanti, pada saat
rapat paripurna pengambilan keputusan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil
Bupati Brebes beberapa waktu lalu.
Isu bagi-bagi uang itu tidak benar. Pihaknya meminta kepada
semua pihak untuk tidak membuat polemik atas isu itu. "Kami menghendaki
kepada sejumlah pihak untuk tidak membuat polemik atas isu itu, mengingat isu
tersebut tidak pernah ada di lembaganya," tandas Ilia Amin.
Dia juga belum mengetahui siapa yang memberi dan menerima
uang dimaksud. Illia Amin berharap, rapat paripurna pelantikan pasangan Bupati
Brebes Idza Priyanti dan Wakil Bupati Brebes Narjo, bisa dilaksanakan sesuai
jadwal, sehingga kelangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
di Kabupaten Brebes bisa berjalan dengan baik.
Sementara Ketua Garda Cakra Kabupaten Brebes, Wowo Sutrisno,
mengatakan pihaknya siap melakukan sweeping kepada para anggota dewan yang
diduga sudah menerima uang, tetapi hanya berani berkomentar melalui koran.
Menurutnya, rumor bagi-bagi uang kepada 50 anggota dewan
bertujuan untuk mendiskreditkan nama baik Idza Priyanti. Apalagi, rumor
tersebut tidak benar karena sudah dibantah oleh pihak keluarga, juga bupati
terpilih. Dari rumor yang beredar, total uang yang diberikan kepada para
anggota DPRD sebesar Rp 50 juta, sehingga setiap anggota dewan menerima uang Rp
1 juta.
"Jika memang benar menerima uang, anggota dewan sudah
tak pantas lagi menjadi wakil rakyat. Tanpa diberi uang pun seharusnya mereka
mau hadir pada paripurna pelantikan bupati. Saya sangat menyayangkan kalau
mental dewan seperti itu," kata dia yang menjadi Komandan Provost Forum
Bersama Laskar Merah Putih Kabupaten Brebes kepada PanturaNews.Com, Kamis 22 November
2012.
"Kami akan mengawal agar acara pelantikan Idza Priyanti
dapat berjalan sukses dan lancar," sambung Wowo Sutrisno.
Hal senada disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan
Korupsi (GNPK) Kabupaten Brebes, Royani Anwaru. Menurutnya, sebagai anggota
dewan memang sudah seharusnya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana
mestinya. Sehingga apabila isu dugaan penyuapan itu benar dilakukan, hal
tersebut akan memperburuk citra DPRD sendiri.
Sebagai representasi politik, mereka (dewan-red) harus bisa
memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyatakat. Dewan yang telah
dipilih untuk mewakili masyatakat harus mampu bersinergi dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.
"Kalau memang sudah menjadi agenda dan tugasnya, jangan
hal itu dipolitisir hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kasihan
masyarakat yang telah mempercayainya sebagai wakil rakyat di DPRD,"
tuturnya.
Sumber: PanturaNews
