0 Presidium dan Forkom Kades Dihapus

Presidium atau Forum Kades dan BPD sebagai tim pengusung pemekaran bakal dihapus. Keberadaannya akan diganti dengan Komite Pemekaran. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Brebes H Imam Sairi, kemarin. “Setelah studi banding ke Lombok Utara dan Lombok Barat di NTB, hanya ada satu wadah pemekaran namanya Komite Pemekaran,” kata dia. 

Menurut Sairi, Komite Pemekaran akan menjadi salah satu hasil yang akan direkomendasikan oleh pansus ke pimpinan dewan dan bupati. 

Menurutnya lagi, keberadaan komite akan ditetapkan melalui SK Bupati, sehingga berhak mendapatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerjanya. 

Seperti diketahui, pemekaran kabupaten Brebes saat ini diusung oleh beberapa tim yakni Presidium dan Forum Kades dan BPD “Sebapa Sato Bumi”. Di belakangnya terdapat tim asistensi yang bertugas menopang penyediaan data. Belakangan, Forkom Kades dan BPD dikabarkan akan mencabut dukungan karena kecewa terhadap presidium yang dinilai tidak kompak (Suara Merdeka, 20/2).

Terhadap kekecewaan sejumlah pegiat pemekaran, Sairi mengaku cukup menyayangkan sekalipun dalam konteks demokrasi hal tersebut merupakan sebuah kewajaran. “Semua pihak dapat menahan diri dan menjaga kekompakan,” pinta Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. 

Anggota Pansus lainnya Sururul Fuad menyarankan anggota komite pemekaran sebaiknya orang-orang independen dan nonpartisan. “Akan sulit dan tidak maksimal jika orang-orang partai masuk dalam komite pemekaran. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan Komite Pemekaran akan menjadi jantung perjuangan mewujudkan Brebes Selatan sebagai kabupaten baru.  

Ketua Forkom Kades dan BPD Zaenal Arifin SAg mengaku belum bisa memberikan komentar.

0 Pansus Pemekaran Maju Terus

H. Imam Sairi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, H. Imam Sairi, menyayangkan adanya kabar akan dicabut kembali Surat Keputusan (SK) usulan pemekaran Brebes, oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Jika benar dicabut merupakan langkah mundur dan sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Patut disayangkan kalau benar akan dicabut usulannya, itu langkah mundur yang tidak pro rakyat," ujarnya kepada PanturaNews.Com, Rabu 20 Februari 2013 di Bumiayu.

Menurutnya, pemekaran yang akan menjadikan enam kecamatan di Brebes bagian selatan yang meliputi enam kecamatan, yakni Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Bantarkawung dan Salem untuk menjadi daerah otonomi tersendiri, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran akan mempermudah pelayanan dan mempercepat pembangunan sehingga rakyat akan menikmati banyak kemudahan dan keuntungan.

"Arah dan tujuan akhir dari pemekaran itu untuk kemakmuran rakyat, tidak ada tujuan lain karenanya mestinya harus segera diwujudkan," katanya Sairi.

Dikatakan, tokoh-tokoh masyarakat Brebes di bagian utara sangat mendukung pemekaran karena telah menjadi kebutuhan untuk kemajuan pembangunan. Pemekaran tidak difahami sebagai pemisahan tapi sebagai upaya mensejahterakan rakyat, karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Brebes.

"Tokoh masyarakat di utara sangat mendukung pemekaran, kenapa justru di selatan sendiri akan menarik usulan," ucap Sairi.

Kata dia, Pansus Pemekaran akan terus bekerja melakukan tugasnya dan tidak akan terpengaruh oleh kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran. Kepada para penggagas dan pejuang pemekaran diharapkan bisa berbuat dengan niat yang ikhlas tanpa maksud lainnya. 

"Insya Allah pemekaran akan terwujud kalau semuanya bisa berbuat dengan maksud yang bersih dan ikhlas," tegas Sairi.

Sementara itu, Kordinator Forum Kades dan BPD, Zaenal Arifin SAg, saat dikonfirmasi kembali tentang kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran, mengatakan, itu hanya kabar yang tidak akan dilaksanakan. Forum Kades dan BPD akan tetap melanjutkan perjuangan pemekaran untuk kepentingan kemanjuan dan kesejahteraan rakyat. 

"Tidak akan dicabut, pemekaran tetap berjalan sesuai keinginan masyarakat," katanya.

Diungkapkan, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya. Masalah itu rencananya kan diselesaikan dengan rapat yang akan dilaksanakan Kamis 21 Februari 2013 besok.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik, tapi akan segera kita selesaikan," tandas Zaenal.

0 Nh Lo? Rekomendasi Pemekaran Bakal Dicabut?

Usulan pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikabarkan akan dicabut kembali oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Kabar itu beredar melalui pesan singkat atau SMS telepon seluler yang disebarkan pada orang-orang tertentu.

"Ini SMS terusan dari Forum BPD dan Kades, akan mencabut Surat Keputusan (SK) Pemekaran," kata aktivis LSM Gugat, Untung Imam Subagyo kepada PanturaNews.Com, Selasa 19 Februari 2013.

Menurutnya, perjuangan pemekaran sudah tidak sehat lagi dan jauh dari kekompakan. Bahkan ada oknum yang jadi biang kegagalan dari perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes. "Memang kalau masih ada oknum-oknum dipastikan perjuangan pemekaran tidak akan berhasil, seperti yang sudah-sudah," ketus Untung.

Dikatakan, presure atau tekanan pemekaran hanya dijadikan sebagai ajang barter jabatan dan kepentingan politik. Ada yang mengandalkan ketokohan tapi tidak ada gerakan dan hanya numpang serta main belakang. "Tidak punya inisiatif tapi hanya ingin didatangi saja," kata Untung.

Sementara itu, Kordinator Forum BPD dan Kades, Zaenal Arifin SAg, ketika dikonfirmasi tentang itu mengatakan, untuk jawaban kepastiannya menunggu hari Kamis 21 Feberuari 2013, setelah dilakukan pertemuan antara Forum BPD dan Kades dengan Presedium Pemekaran.

"Sekarang saya belum bisa beri jawaban benar dicabut atau tidak, nanti saja setelah pertemuan Kamis besok," katanya.

Kata dia, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik," tandas Zaenal.

Beginilah kalau kebanyakan oknum numpang tenar dan numpang kuasa.

0 RSUD Bumiayu Harus Utamakan Fungsi Sosial

Bupati Brebes, Jawa Tengah, Hj Idza Priyanti SE, mengharap keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu, benar-benar memiliki fungsi sosial dengan memberikan pelayanan perawatan dan pemulihan kesehatan bagi masyarakat.

"RSUD Bumiayu hendaknya benar-benar memiliki fungsi sosial untuk pelayanan kesehatan masyarakat," katanya saat memberi pengarahan pada acara pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural pada RSUD Bumiayu, Senin 18 Februari 2013.

Menurutnya, RSUD juga jangan terjebak seperti visi hotel yang mengutamakan kemewahan. Sebaliknya, harus dapat melayani kebutuhan pemulihan kesehatan bagi masyarakat dan tetap memberikan fasilitas bagi warga yang tidak mampu. "Fasilitas untuk untuk warga tidak mampu diutamakan sesuai dengan aturan," ujar Idza.

Dikatakan, kepada para pejabat struktural yang dilantiknya diminta untuk mengutamakan integritas, loyalitas dan komitmennya sebagai pelayan masyarakat. "Netralitas dan sensitivitas serta responsif hendaknya juga dimiliki," ucap Idza.

Sementara pejabat yang dilantik adalah, drg Rozikin sebagai Direktur RSUD Bumiayu, Wijayanto SKM sebagai Kasubbag Tata Usaha RSUD Bumiayu, dr Dedy Iskandar Zulkarnaen sebagai Kasi Pelayanan RSUD Bumiayu dan sumarno AMK sebagai Kasi Perawatan RSUD Bumiayu.

Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas. Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Brebes, Narjo dan beberapa pejabat di lingkungan Setda Brebes. Menyaksikan pula para Camat di Brebes bagian selatan dan juga tokoh masyarakat.

0 Kematian Ibu Hamil di Brebes Tertinggi se-Jateng

PanturaNews (Brebes) - Angka kematian ibu hamil dan saat persalinan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 51 orang ibu atau meningkat dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 34 orang. Demikian dungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes, dr. H. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes, usai mengikuti apel pagi bersama Bupati Brebes, Idza Priyanti, di Kecamatan Bumiayu, Kamis 14 Februari 2013.

"Angka kematian ibu hamil saat persalinan masih tinggi atau sebanyak 51 orang untuk tahun 2012 tahun sebelumnya 34 orang," ujarnya

Menurutnya, angka sebesar itu tertinggi di Jawa Tengah karena jumlah penduduk di Brebes juga termasuk yang tertinggi. Pihaknya kini berupaya untuk dapat menurunkan angka kematian ibu hamil itu serendah mungkin pada tahun 2013 ini.

"Sedang kita upayakan untuk menurunkan angka itu serendah mungkin," kata Gunadi.

Dikatakan, beberapa langkah dilakukan baik program maupun upaya pelayanan kesehatan sampai ke tingkat paling rendah. Pelayanan kesehatan di Puskesmas terus ditingkatkan juga melalui bidan desa, serta kader-kader kesehatan yang ada di setiap desa.

"Upaya terus kami lakukan termasuk dengan pelayanan kesehatan dan persalinan secara gratis," ucap Gunadi.

Dia mengungkapkan, kebanyakan kematian ibu hamil saat persalinan terjadi di Rumah Sakit (RS) dan kurang dari 24 jam. Hal itu terjadi kemungkinan adanya beberapa kendala saat dirujuk, mungkin ibu hamil itu enggan dirujuk atau juga karena faktor lainnya.

"Bisa jadi ada kendala dalam sistem rujuknya atau juga karena tidak mau dirujuk, ini yang akan kita benahi," tutur Gunadi.

Ditambahkan, dalam upaya menurunkan tingkat kematian ibu hamil saat persalinan Dinkes Brebes juga akan menggandeng Unicef dan Ausaid, dua lembaga PBB yang menangani masalah anak dan kesehatan. "Kita akan coba untuk bisa mendapat bantuan dan dukungan dari Unicef dan Ausaid," tandas Gunadi.

Sementara itu diperoleh informasi, di Jawa Tengah angka kematian ibu hamil dan saat persalinan paling banyak di Brebes (51 orang), disusul Kabupaten Tegal (39 orang), Pemalang (35 orang), serta Cilacap dan Grobogan masing-masing (34 orang).

 Sedang untuk Kota Solo (enam orang), Boyolali (15 orang), Karanganyar (17 orang), Klaten dan Sragen masing-masing 19 orang, Wonogiri (13 orang) Sukoharjo (9 orang).