Presidium atau Forum Kades dan BPD sebagai tim pengusung pemekaran bakal
dihapus. Keberadaannya akan diganti dengan Komite Pemekaran. Demikian
disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD
Brebes H Imam Sairi, kemarin. “Setelah studi banding ke Lombok Utara dan
Lombok Barat di NTB, hanya ada satu wadah pemekaran namanya Komite
Pemekaran,” kata dia.
Menurut Sairi, Komite Pemekaran akan menjadi salah satu hasil yang akan
direkomendasikan oleh pansus ke pimpinan dewan dan bupati.
Menurutnya lagi, keberadaan komite akan ditetapkan melalui SK Bupati,
sehingga berhak mendapatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerjanya.
Seperti diketahui, pemekaran kabupaten Brebes saat ini diusung oleh
beberapa tim yakni Presidium dan Forum Kades dan BPD “Sebapa Sato Bumi”.
Di belakangnya terdapat tim asistensi yang bertugas menopang penyediaan
data. Belakangan, Forkom Kades dan BPD dikabarkan akan mencabut
dukungan karena kecewa terhadap presidium yang dinilai tidak kompak
(Suara Merdeka, 20/2).
Terhadap kekecewaan sejumlah pegiat pemekaran, Sairi mengaku cukup
menyayangkan sekalipun dalam konteks demokrasi hal tersebut merupakan
sebuah kewajaran. “Semua pihak dapat menahan diri dan menjaga
kekompakan,” pinta Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
tersebut.
Anggota Pansus lainnya Sururul Fuad menyarankan anggota komite pemekaran
sebaiknya orang-orang independen dan nonpartisan. “Akan sulit dan tidak
maksimal jika orang-orang partai masuk dalam komite pemekaran. Apalagi
tahun ini merupakan tahun politik,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan Komite
Pemekaran akan menjadi jantung perjuangan mewujudkan Brebes Selatan
sebagai kabupaten baru.
Ketua Forkom Kades dan BPD Zaenal Arifin SAg mengaku belum bisa memberikan komentar.
