3 Belum Mekar Sudah Pecah?

Di saat bupati dan DPRD memberikan angin segar tentang usulan pemekaran Kabupaten Brebes, tim pengusung pemekaran justru dilanda perpecahan. Kabar itu terendus dalam jejaring sosial Facebook dan pesan berantai melalui SMS yang diterima wartawan.  

Beberapa SMS yang mengabarkan perpecahan antara lain berbunyi “Forum Kades dan BPD mencabut SK Pemekaran Bumiayu menjadi kabupaten karena pemekaran dianggap tidak sehat lagi dan jauh dari unsur kekompakan”. Kalimat senada juga diunggah ke jejaring sosial Facebook grup Pemekaran Jalan Terus.

Informasi diperoleh Suara Merdeka, sebelum kabar perpecahan menyeruak, sejumlah pegiat pemekaran melakukan pertemuan terbatas. Mereka yang hadir antara lain Slamet Riyadi, Untung Imam Subagyo, H Nur Endro (Bumiayu), Syamsul Maarif (Salem), dan Syamsul Maarif (Sirampog).

“Memang benar ada pertemuan terbatas yang membahas perkembangan gerakan pemekaran yang dinilai sudah tidak murni lagi,” kata Slamet Riyadi dimintai konfirmasi Suara Merdeka, Selasa (19/2).

Ketua Forum Kades dan BPD Sebapa Sato Bumi Zaenal Arifin membenarkan ada rapat terbatas yang membahas perkembangan pemekaran yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok.

“Silakan parpol ikut berjuang pemekaran tetapi jangan menelikung yang sebenarnya bukan menjadi kewenangan parpol,” kata dia.

Menurut Zaenal, rapat terbatas belum menghasilkan keputusan yang final dengan mencabut surat dukungan.

0 Rustriningsih Yakin Diusung PDIP

 Wakil Gubernur (Wagub) Rustriningsih yakin meraih rekomendasi dari DPP PDIP sebagai calon gubernur pada Pilgub Jateng. Untuk itu, dia menegaskan tidak akan berkoalisi atau berpasangan lagi dengan Gubernur Bibit Waluyo.

”Kalau soal rekomendasi, saya optimistis 99,9 persen,” tandas Rustriningsih di Pasar Grosir Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Rabu (20/2).

Dia mengungkapkan, jika tidak ada perubahan rekomendasi akan turun pada minggu ini. Sebab, sesuai keputusan DPP, rekomendasi untuk Jateng turun setelah Maluku.

”Kemarin, disampaikan Mas Tjahjo Kumolo (Sekjen PDIP), waktu rakornas. Kamis depan, setelah rekomendasi untuk Maluku, baru akan turun untuk Jateng dan provinsi-provinsi lain. Berarti, Kamis besok (hari ini-Red) ada peluang rekomendasi turun. Tapi, semua itu tergantung keputusan DPP karena masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk diundur. Saya sendiri belum tahu rekomendasi turun untuk saya atau tidak,” ungkapnya.

Disinggung kandidat yang akan digandeng menjadi wakilnya, Rustri menjelaskan, semua itu tergantung keputusan DPP. Termasuk juga, apakah dalam Pilgub Jateng PDIP akan berkoalisi atau akan mengusung calon sendiri.

Silaturahmi Politik

Meski demikian, dia sudah melakukan silaturahmi politik dengan partai lain. ”Untuk keputusan siapa wakilnya, semua itu tergantung kebijakan DPP,” terangnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, DPP tentu akan sangat berhati-hati dalam menurunkan rekomendasi bagi Jateng. Dengan demikian, rekomendasi yang diturunkan tidak sampai keliru. ”Ya, mudah-mudahan, Kamis besok, rekomendasinya turun,” tegas dia.

Terpisah, anggota Departemen Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekurtmen (KKR) DPP PDIP, Handoko Wibowo menyatakan, PDIP merupakan partai terbuka dan membuka pendaftaran, siapa saja bisa maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.

’’Karena itu, demo di Pantai Marhaen yang menghendaki calon gubernur dari kader internal menurut saya keliru besar,’’ ujarnya.

0 Presidium dan Forkom Kades Dihapus

Presidium atau Forum Kades dan BPD sebagai tim pengusung pemekaran bakal dihapus. Keberadaannya akan diganti dengan Komite Pemekaran. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Brebes H Imam Sairi, kemarin. “Setelah studi banding ke Lombok Utara dan Lombok Barat di NTB, hanya ada satu wadah pemekaran namanya Komite Pemekaran,” kata dia. 

Menurut Sairi, Komite Pemekaran akan menjadi salah satu hasil yang akan direkomendasikan oleh pansus ke pimpinan dewan dan bupati. 

Menurutnya lagi, keberadaan komite akan ditetapkan melalui SK Bupati, sehingga berhak mendapatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerjanya. 

Seperti diketahui, pemekaran kabupaten Brebes saat ini diusung oleh beberapa tim yakni Presidium dan Forum Kades dan BPD “Sebapa Sato Bumi”. Di belakangnya terdapat tim asistensi yang bertugas menopang penyediaan data. Belakangan, Forkom Kades dan BPD dikabarkan akan mencabut dukungan karena kecewa terhadap presidium yang dinilai tidak kompak (Suara Merdeka, 20/2).

Terhadap kekecewaan sejumlah pegiat pemekaran, Sairi mengaku cukup menyayangkan sekalipun dalam konteks demokrasi hal tersebut merupakan sebuah kewajaran. “Semua pihak dapat menahan diri dan menjaga kekompakan,” pinta Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. 

Anggota Pansus lainnya Sururul Fuad menyarankan anggota komite pemekaran sebaiknya orang-orang independen dan nonpartisan. “Akan sulit dan tidak maksimal jika orang-orang partai masuk dalam komite pemekaran. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik,” katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan Komite Pemekaran akan menjadi jantung perjuangan mewujudkan Brebes Selatan sebagai kabupaten baru.  

Ketua Forkom Kades dan BPD Zaenal Arifin SAg mengaku belum bisa memberikan komentar.

0 Pansus Pemekaran Maju Terus

H. Imam Sairi

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, H. Imam Sairi, menyayangkan adanya kabar akan dicabut kembali Surat Keputusan (SK) usulan pemekaran Brebes, oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Jika benar dicabut merupakan langkah mundur dan sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Patut disayangkan kalau benar akan dicabut usulannya, itu langkah mundur yang tidak pro rakyat," ujarnya kepada PanturaNews.Com, Rabu 20 Februari 2013 di Bumiayu.

Menurutnya, pemekaran yang akan menjadikan enam kecamatan di Brebes bagian selatan yang meliputi enam kecamatan, yakni Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Bantarkawung dan Salem untuk menjadi daerah otonomi tersendiri, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran akan mempermudah pelayanan dan mempercepat pembangunan sehingga rakyat akan menikmati banyak kemudahan dan keuntungan.

"Arah dan tujuan akhir dari pemekaran itu untuk kemakmuran rakyat, tidak ada tujuan lain karenanya mestinya harus segera diwujudkan," katanya Sairi.

Dikatakan, tokoh-tokoh masyarakat Brebes di bagian utara sangat mendukung pemekaran karena telah menjadi kebutuhan untuk kemajuan pembangunan. Pemekaran tidak difahami sebagai pemisahan tapi sebagai upaya mensejahterakan rakyat, karena terlalu luasnya wilayah Kabupaten Brebes.

"Tokoh masyarakat di utara sangat mendukung pemekaran, kenapa justru di selatan sendiri akan menarik usulan," ucap Sairi.

Kata dia, Pansus Pemekaran akan terus bekerja melakukan tugasnya dan tidak akan terpengaruh oleh kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran. Kepada para penggagas dan pejuang pemekaran diharapkan bisa berbuat dengan niat yang ikhlas tanpa maksud lainnya. 

"Insya Allah pemekaran akan terwujud kalau semuanya bisa berbuat dengan maksud yang bersih dan ikhlas," tegas Sairi.

Sementara itu, Kordinator Forum Kades dan BPD, Zaenal Arifin SAg, saat dikonfirmasi kembali tentang kabar rencana  akan dicabut kembali SK usulan pemekaran, mengatakan, itu hanya kabar yang tidak akan dilaksanakan. Forum Kades dan BPD akan tetap melanjutkan perjuangan pemekaran untuk kepentingan kemanjuan dan kesejahteraan rakyat. 

"Tidak akan dicabut, pemekaran tetap berjalan sesuai keinginan masyarakat," katanya.

Diungkapkan, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya. Masalah itu rencananya kan diselesaikan dengan rapat yang akan dilaksanakan Kamis 21 Februari 2013 besok.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik, tapi akan segera kita selesaikan," tandas Zaenal.

0 Nh Lo? Rekomendasi Pemekaran Bakal Dicabut?

Usulan pemekaran Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikabarkan akan dicabut kembali oleh Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades). Kabar itu beredar melalui pesan singkat atau SMS telepon seluler yang disebarkan pada orang-orang tertentu.

"Ini SMS terusan dari Forum BPD dan Kades, akan mencabut Surat Keputusan (SK) Pemekaran," kata aktivis LSM Gugat, Untung Imam Subagyo kepada PanturaNews.Com, Selasa 19 Februari 2013.

Menurutnya, perjuangan pemekaran sudah tidak sehat lagi dan jauh dari kekompakan. Bahkan ada oknum yang jadi biang kegagalan dari perjuangan pemekaran Kabupaten Brebes. "Memang kalau masih ada oknum-oknum dipastikan perjuangan pemekaran tidak akan berhasil, seperti yang sudah-sudah," ketus Untung.

Dikatakan, presure atau tekanan pemekaran hanya dijadikan sebagai ajang barter jabatan dan kepentingan politik. Ada yang mengandalkan ketokohan tapi tidak ada gerakan dan hanya numpang serta main belakang. "Tidak punya inisiatif tapi hanya ingin didatangi saja," kata Untung.

Sementara itu, Kordinator Forum BPD dan Kades, Zaenal Arifin SAg, ketika dikonfirmasi tentang itu mengatakan, untuk jawaban kepastiannya menunggu hari Kamis 21 Feberuari 2013, setelah dilakukan pertemuan antara Forum BPD dan Kades dengan Presedium Pemekaran.

"Sekarang saya belum bisa beri jawaban benar dicabut atau tidak, nanti saja setelah pertemuan Kamis besok," katanya.

Kata dia, munculnya kabar SK usulan pemekaran akan dicabut karena adanya ketidakpuasan. Ada oknum yang telah menodai perjuangan pemekaran untuk kepentingan politik dirinya.

"Sepertinya ada yang telah menodai, perjuangan pemekaran dijadikan alat untuk kepentingan politik," tandas Zaenal.

Beginilah kalau kebanyakan oknum numpang tenar dan numpang kuasa.