0 Derita Janda Tak Mampu Beli Beras di Brebes

Lantaran terjepit faktor ekonomi, Taripah (58) warga RT 04, RW 04 Dukuh Krangkeng, Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terpaksa makan nasi aking. Hal itu dilakukan karena pekerjaannya yang menjadi buruh serabutan, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Saya makan nasi aking ini sudah berjalan lima bulan. Dan nasi aking ini saya beli di warung, tapi kadang-kadang di tetangga yang punya. Harga satu kg Rp 2.000. Kalau untuk membeli beras saya tidak kuat, karena harganya sudah Rp 8.500 per kg," kata janda yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat kebakaran setahun lalu, Selasa 05 Januari 2013.

Ketua RT 04, RW 04 Rt 4 Desa Pagejugan, Warid (60) mengatakan, Taripah merupakan warganya yang keadaannya paling susah. Akibat kodisinya itu, ia saat ini memang makan nasi aking. Bahkan, warga juga sering memberikan bantuan, termasuk dana iuran untuk memperbaiki rumahnya yang kebakaran. Dari iuran itu terkumpul dana Rp 1,5 juta.

"Kami sebenarnya sudah mengusulkan ke pemerintah agar mendapatkan bantuan, tetapi sampai sekarang belum ada respon," ungkapnya.

Terpisah, Bupati Brebes, Idza Priyanti SE saat dikonfirmasi terkait kondisi wargannya itu, mengaku prihatin atas kondisi yang menimpa Tasripah tersebut. Menginggat, saat ini beras sedang melimpah. Karena itu, pihaknya, telah memerintahkan Dinas Sosial untuk mengambil langkah tanggap peduli.

"Saya ternyuh mendapat laporan ini. Karenanya, saya perintahkan Dinas Sosial untuk cek dan lakukan tanggap peduli. Saya juga akan cek langsung ke lokasi," tandasnya.

Guna mengantisipasi hal serupa terjadi, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan RT dan RW untuk segera melakukan pendataan terhadap warganya yang membutuhkan bantuan makan. "Dari data ini nantinya kami akan berikan bantuan," tandasnya.

0 Waspada "Hujan Duit" di Pilkades

Meskipun dalam aturan telah jelas ditentukan bahwa penggunaan politik uang (money politic) untuk memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) dilarang, akan tetapi praktik tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu, tim pemantau maupun panitia Pilkades diharapkan dapat selalu bersikap tegas. Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, akan menggelar Pilkades serentak di 139 desa se-Kabupaten Brebes.

''Untuk itu, apabila ada indikasi yang mengarah adanya praktik money politic, hendaknya tim pemantau maupun panitia bersikap tegas sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya dengan memberikan peringatan atau bila terbukti, mendiskualifikasikan calon yang bersangkutan," ujar Koordinator Badan Pekerja LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto kepada PanturaNews.com, Senin 04 Februari 2013.

Lebih lanjut diungkapkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pemilih juga masuk dalam ranah politik uang. Hanya saja, permainan politik uang memang sulit untuk dapat diungkap. Sebab, pengungkapan harus didukung oleh bukti-bukti serta saksi-saksi. Padahal, biasanya praktik ini dilakukan secara terselubung dengan modus operandi dilaksanakan secara berantai.

Tidak hanya masalah politik uang ini saja, Darwanto juga meminta kepada Tim pemantau maupun Panitia Pikades bersikap tegas dalam menegakkan aturan secara umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pilkades diharapkan akan bisa berjalan tertib, aman, dan lancar.

''Panitia Pilkades harus bersikap tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang digariskan. Sehingga, ajang Pilkades dapat berjalan dengan baik dan terhidar dari hal-hal yang tidak diinginkan,''pesannya.

Secara terpisah, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Brebes, Drs. Tatag Koes Adianto MSi mengemukakan, Pilkades akan dilakukan serentak di 139 desa se-Kabupaten Brebes.

"Untuk gelombang satu, meliputi desa di wilayah Brebes selatan yang terdiri dari 6 Kecamatan, antaralain, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung, Salem, Sirampog dan Tonjong dimulai pada Selasa 5 Februari 2012 besok," katanyua.

Sementara gelombang kedua, lanjut Tatag, meliputi desa wilayah Brebes tengah, yang terdiri dari 6 kecamatan, yakni kecamatan Jatibarang, Songgom, Larangan, Ketanggungan, Kersana dan Banjarharjo, yang pelaksanaan pilkadesnya dimulai pada 12 Februari 2013. Serta gelombang ketiga meliputi desa di wilayah utara pada Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari mulai pada 19 Februari 2012 mendatang.

Menurutnya, dari 139 desa yang akan melaksanakan Pilkades tersebut, 132 desa diantaranya memang telah habis masa jabatan kepala desanya. Sementara 7 desa lainnya, saat ini tengah mengalami kekosongan kades karena berbagai faktor, seperti diberhentikan, mengundurkan diri hingga meninggal dunia.

''Berbagai persiapan sudah dilakukan, antara lain dengan sosialisasi di tingkat kabupaten, serta pembentukan panitia Pilkades,'' ungkapnya.

Dia menambahkan, pilkades merupakan wujud nyata proses demokrasi bagi masyarakat desa, sebab warga dapat memilih secara langsung calon pimpinannya sesuai dengan aspirasi. Sehingga kepada pemilih diminta bisa menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya.

''Hak menggunakan suara dari para pemilih akan dijamin sesuai dengan undang-undang dalam koridor hukum bebas dan rahasia,'' tandasnya.

0 Pansus Pemekaran Brebes Kejar Tayang

Kendati Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), saat ini masih menunggu kekurangan berkas usulan persyaratan administratif dari masyarakat pemrakarsa, sebagaimana diatur dalam PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yakni meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Sebagaimana diketahui, kekurangan persyaratan administratif dimaksud meliputi dua pasal, yakni kelengkapan lampiran aspirasi dari masyarakat desa di wilayah Selatan serta pada pendelegasiannya.

Wakil Ketua Pansus Pemekaran, Imam Sairi mengatakan, Pansus Pemekaran DPRD telah mengundang sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, untuk membahas kesiapan dan kondisi yang ada di wilayah Brebes Selatan.

"Tadi kami bertemu dengan SKPD dan pihak Kesekretariatan Daerah," ujar Imam Sairi kepada PanturaNews.Com," Senin 04 Februari 2013.

Meskipun, kata Imam Sairi, keputusan dari pemekaran merupakan atas prakarsa DPRD, namun diperlukan menyerap data dan informasi dari pihak eksekutif dan masyarakat. Sebab, dalam rekomendasi nantinya akan melampirkan surat dari DPRD maupun Bupati Brebes.

"Mau diserahkan atau tidak, itu nantinya tergantung dari Bupati, tentunya dengan mempertimbangkan hasil pembahasan Pansus maupun hasil kajian lainnya," tandasnya.

0 Dana Bedah Rumah Disunat Aparat Kades

Dana bantuan bedah rumah dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bagi warga miskin disejumlah desa se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Jateng), diduga dipotong oleh oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Jumlah dana bantuan dari APBN yang dicairkan lewat rekening BRI masing-masing penerima bantuan yang dipotong bervariasi. Namun, sebagian besar dana bantuan bedah rumah yang dipotong oleh oknum aparat desa sebesar Rp 300 ribu.

Bahkan, dana yang digunakan untuk kebutuhan belanja material tidak sesuai dengan yang diharapkan warga penerima bantuan. Disatu sisi, biaya bedah rumah semuanya dibebani oleh pihak penerima bantuan. Hal itu terjadi di Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Parahnya lagi, meski dana bantuan bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sudah dicairkan ke rekening BRI, masing-masing penerima bantuan diminta oleh pihak aparat desa dengan alasan untuk pengadaan/belanja material.

Namun, warga penerima dana bantuan bedah rumah tersebut belum menerima pengadaan/belanja material untuk bedah rumah. Hal itu terjadi di Desa Kalilangkap, Kecamatan Bumiayu, Kabbupaten Brebes.

Kepala Desa (Kades) Krasak, Kasub Ekotanojo saat dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah, ada oknum aparat desanya yang memotong dana bantuan bedah rumah dari Kemenpera. "Itu tidak benar kalau ada pemotongan yang dilakukan oleh aparat desa kami," ujar Kasub kepada PanturaNews.Com, Kamis 31 Januari 2013.

Menurutnya, justru dana bedah rumah yang dicairkan lewat rekening BRI masing-masing penerima bantuan yang jumlahnya 111 kepala keluarga itu diminta aparat desanya dikhawatirkan tidak digunakan untuk bedah rumah.

"Yang jelas dana itu diminta karena untuk dibelanjakan berupa barang-barang material, seperti pasir, semen, genteng dan lainnya," ungkapnya.

Salah satu toko bangunan material yang ditunjuk oleh pihak desa Kasir, warga Desa Krasak mengatakan pihaknya memberikan kebutuhan belanja berupa material atas perintah dari pihak desanya. Namun, pihaknya mengelak jika kebutuhan belanja material tidak sesuai dengan yang diharapkan warga penerima bantuan atas perintah dari pihak desa.

"Semua kebutuhan belanja material yang saya berikan itu sudah sesuai dengan perintah dari pihak desa.

Sementara Aziz Firdaus, salah satu warga Desa Kalilangkap, Kecamatan Bumiayu mengatakan, di desa ada 42 warga yang mendapatkan dana bantuan bedah rumah dari Kemenpera. Dana sebesar Rp 6 juta tersebut sudah masuk ke masing-masing rekening BRI penerima bantuan, namun diambil semua oleh pihak Kades setempat.

"Dari pengakuan Kades setempat uang tersebut akan dibagikan berupa material. Akan tetapi, meski uangnya sudah diambil, namun sampai saat ini pihak desa belum menyerahkan material kepada warga yang bersangkutan," katanya.

Pihaknya khawatir dana tersebut tidak akan 100 persen semuanya dikasihkan kepada warga yang bersangkutan. Karena itu, pihaknya beharap kepada instansi terkait untuk ikut membantu mengawasi dana bantuan bedah rumah miskin tersebut.

0 Warung di Buaran Ambruk Tersapu Sungai

Warung di Buaran

PanturaNews (Brebes) - Sebuah warung jajanan yang ada di pinggir Sungai Pemali, tepatnya di Dukuh Buaran RT 11 RW 01 Desa Pangebatan, Kecamatan Bantarkawung, Brebes, Jawa Tengah, ambruk dan amblas ke dasar sungai, Kamis 31 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB. Akibat peristiwa itu, tiga orang yang tengah berada di dalamnya terperosok bersama reruntuhan bangunan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, tiga orang yang ikut terperosok adalah, Marfuah (53) pemilik warung, Novi (20) anaknya dan Davi (3) cucunya. Ketiganya mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Bumiayu. Warung ambruk setelah pondasinya yang berada di atas tebing sungai itu longsor.

Sebelum ambruk pondasi bangunan warung mengalami retak-retak akibat banjir sungai yang terjadi sejak tiga hari terakhir. Meski begitu pemiliknya tidak menyangka warungnya akan ambruk.

"Bahkan waktu itu Novi dan Davi anaknya sedang berada di kamar mandi serta Marfuah sedang sibuk menyiapkan pekerjaan di warungnya sehingga ketiganya ikut terperosok," kata Munasik (57) tetangga yang juga kakak korban.

Kepala Desa Pangebatan, Sukardi membenarkan kejadian tersebut. Bangunan warung jajanan yang ambruk merupakan bangunan semi permanen dengan kontruksi papan. Warung berukuran 2 X 4 meter dan di bagian belakang menyambung dengan bangunan kamar mandi dan dapur.

"Semuanya, warung dan kamar mandi juga dapur ikut amblas," tandasnya.